RADAR BANYUWANGI - Layar televisi bersinar temaram di sudut ruang keluarga. Memancarkan adegan-adegan mencekam yang saban akhir September diulang. Suara latar yang berat, bayangan malam yang gelap, serta narasi ketegangan politik masa lalu kembali mengisi ruang publik. Saban 30 September, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI menjadi ritus visual yang wajib menyapa kesadaran kolektif kita. Narasi kekejaman, pengkhianatan terhadap negara, dan drama politik mengerikan itu disajikan kembali. Tujuannya jelas: agar generasi muda merekamnya dalam ingatan.
Namun, begitu tayangan berakhir dan layar televisi padam, sebuah pertanyaan fundamental menyeruak. Apa yang tersisa di benak penonton muda hari ini? Apakah gambar hitam-putih dan narasi konflik itu membentuk cara pandang mereka tentang berbangsa? Atau sekadar berlalu sebagai potongan memori visual yang membingungkan? Di tengah arus informasi digital yang bergerak dalam hitungan detik, kita kerap tergesa berasumsi. Kita lupa menelisik bagaimana benak generasi muda—yang kerap disemati julukan generasi stroberi—mencerna kerumitan sejarah tersebut.
Istilah generasi stroberi kerap diidentikkan dengan sosok kreatif dan penuh gagasan, namun rapuh di bawah tekanan. Namun dalam konteks sejarah, generasi ini tumbuh di era eksponensial. Era di mana kebenaran tidak lagi bersifat tunggal dan linier. Tatkala generasi terdahulu menerima narasi sejarah melalui satu pintu otoritatif, generasi stroberi berhadapan dengan ribuan pintu informasi. Persepsi mereka terhadap peristiwa kegagalan kudeta G30S/PKI tidak terbentuk dari doktrin tunggal. Melainkan hasil persilangan antara tayangan formal, diskusi media sosial, dokumen digital, dan literatur pembanding.
Bagi anak muda hari ini, peristiwa kelam 1965 bukan lagi sekadar kisah pahlawan versus musuh dalam balutan melodrama. Mereka memandangnya dengan skeptisisme ilmiah dan rasa ingin tahu yang dingin. Ada jarak emosional yang tercipta karena dinamika zaman. Ketika film usai, tidak serta-merta tumbuh rasa benci atau ketakutan otomatis seperti yang diharapkan pola edukasi masa lalu. Sebaliknya, yang acap kali muncul adalah kebingungan epistemologis. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang dikenal ramah menyimpan noktah merah sekelam itu dalam lembar sejarahnya?
Menakar Ulang Kesaktian dalam Pusaran Zaman
Dari balik puing tragedi politik masa lalu itu, 1 Oktober kemudian ditahbiskan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momen perayaan spiritual-politik. Menandai keberhasilan bangsa ini melewati ujian ideologis yang mahadahsyat. Pancasila dinilai memiliki kesaktian intrinsik karena mampu bertahan dari rongrongan ideologi komunisme yang mencoba menggeser falsafah negara. Namun, bagaimana anak muda zaman sekarang mengartikan istilah kesaktian itu di tengah dunia yang makin rasional dan pragmatis?
Di mata generasi stroberi, kata sakti tidak lagi dimaknai sebagai keajaiban mistis atau tuah magis yang bekerja otomatis. Generasi yang terbiasa berpikir analitis dan berorientasi pada solusi ini cenderung memandang kesaktian Pancasila dari sudut pandang daya tahan (resilience) dan relevansi fungsi. Pancasila dianggap sakti bukan karena ia jimat antik yang kebal senjata. Melainkan karena nilai-nilainya elastis sekaligus kokoh. Mampu menjadi simpul perekat di tengah perbedaan suku, agama, dan golongan yang rentan terpecah belah.
Namun, nilai pragmatis Pancasila bagi generasi muda hari ini diuji bukan lagi oleh ancaman invasi militer atau kudeta fisik. Kesaktian Pancasila kini diukur dari sejauh mana lima silanya mampu menjawab persoalan nyata sehari-hari. Mulai kepastian hukum, keadilan ekonomi, ruang kebebasan berpendapat, hingga jaminan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika Pancasila hanya dihafalkan sebagai jargon upacara tanpa mewujud dalam kebijakan publik yang adil, di sanalah anak muda mulai menggugat. Bagi mereka, Pancasila yang sakti adalah Pancasila yang bekerja nyata melindungi hak warga negara.
Mengurai Bayang-Bayang Kontrafaktual Republik
Untuk memahami secara mendalam arti penting kemenangan Pancasila atas komunisme, kita perlu melakukan eksperimen pemikiran kontrafaktual. Sebuah pengandaian sejarah yang pragmatis: jika saja peristiwa kesaktian Pancasila tidak terjadi pada 1 Oktober 1965, dan upaya pengambilalihan kekuasaan oleh gerakan radikal itu berhasil, bagaimana rupa Indonesia hari ini?
Secara hipotetis-analitis, keberhasilan pergeseran ideologi menuju tatanan totaliter-komunis akan mengubah drastis lanskap geopolitik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Kita sangat mungkin terseret ke dalam tirai besi blok timur di tengah kecamuk Perang Dingin. Struktur kemasyarakatan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa akan berbenturan keras dengan doktrin materialisme dialektis yang menafikkan peran agama. Konflik horizontal berskala masif dipastikan tidak terhindarkan, mengingat akar keagamaan dan kebudayaan masyarakat Nusantara sangat kuat.
Secara ekonomi dan politik, tatanan totalitarian akan membatasi kebebasan sipil, mengerdilkan inovasi individu, dan mengisolasi Indonesia dari dinamika ekonomi global. Tanpa Pancasila sebagai pilar penyeimbang, Indonesia berpotensi besar mengalami fragmentasi wilayah yang parah. Terpecah menjadi negara-negara kecil karena ketiadaan ideologi pemersatu yang fleksibel. Republik yang kita kenal hari ini—dengan segala dinamika demokrasinya yang bising tetapi hidup—mungkin tidak akan pernah ada dalam peta dunia modern.
Menuju Refleksi Masa Depan Berbangsa
Refleksi atas masa lalu pada akhirnya harus bermuara pada kesadaran masa depan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan mengenang tragedi G30S/PKI tidak boleh berhenti pada ritus menonton film secara selebratif saban tahun. Generasi stroberi tidak membutuhkan doktrinasi mekanis yang berulang. Mereka butuh ruang dialog yang jujur, terbuka, dan bermartabat. Mereka perlu diajak memahami sejarah bukan sebagai beban masa lalu yang penuh dendam, melainkan sebagai fondasi untuk melangkah lebih bijaksana.
Kesaktian Pancasila yang sejati di masa kini terletak pada kemampuannya menjadi kompas moral bagi generasi muda. Terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan ketimpangan sosial. Pancasila tidak lagi dituntut membuktikan dirinya sakti melawan komunisme yang telah usang digilas zaman. Melainkan sakti menghadapi ancaman polarisasi digital, korupsi, dan ketidakadilan yang menggerogoti dari dalam. Generasi muda akan meyakini kesaktian itu manakala mereka merasakan langsung kehadiran Pancasila sebagai pelindung cita-cita dan kebebasan mereka.
Pada akhirnya, ketika layar televisi kembali padam dan peringatan 1 Oktober berlalu, tugas terbesar kita bukanlah memelihara rasa takut atau mewariskan dendam sejarah. Tugas utama bangsa ini adalah memastikan nilai-nilai Pancasila terus dihidupkan secara dinamis dalam tindakan nyata. Hanya dengan cara itulah, ingatan sejarah tidak akan menjadi memori yang lapuk. Dan generasi stroberi—dengan segala kelembutan dan keunggulannya—dapat tumbuh menjadi benteng terdepan yang menjaga keutuhan serta keberlanjutan Republik Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin