RADAR BANYUWANGI - Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) kini menjadi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Banyak daerah mulai merasakan tekanan fiskal (fiscal stress), termasuk yang dialami Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ketika ruang fiskal menyempit sementara kebutuhan pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi, pemerintah daerah (pemda) mutlak melakukan penyesuaian anggaran.
Oleh karena itu, efisiensi harus dilakukan secara selektif. Jangan sampai penghematan anggaran justru mengorbankan pelayanan publik yang menjadi prioritas masyarakat. Dalam menghadapi tekanan fiskal, setidaknya terdapat tiga strategi untuk membaca respons pemda. Pertama, bertahan. Pemda perlu menata kembali prioritas, melakukan realokasi, serta mengendalikan belanja, sembari memastikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan tetap berjalan normal.
Kedua, beradaptasi. Pemda harus mengubah pola kerja dan tata kelola sumber daya agar tetap efektif dalam ruang anggaran yang lebih sempit. Ketiga, bertransformasi. Langkah ini berupa perubahan struktural berjangka panjang agar kondisi fiskal daerah tidak terus-menerus rentan saat menghadapi tekanan serupa di masa mendatang.
Respons Pemkab Banyuwangi menunjukkan adanya upaya yang sejalan dengan ketiga strategi tersebut. Pada strategi bertahan, pemda melakukan penataan ulang prioritas dan pengendalian belanja. Skala prioritas difokuskan pada pengentasan kemiskinan, disusul sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta pariwisata.
Pada strategi adaptasi, langkah menarik terlihat dari perubahan pola kerja melalui pendekatan lintas sektor (cross-cutting). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini berkolaborasi mendukung satu agenda pembangunan. Pendekatan ini berpotensi memangkas tumpang-tindih program dan mengefisienkan sumber daya, meskipun efektivitasnya tetap harus diukur dari hasil akhir.
Sementara itu, pada strategi transformasi, arah kebijakan mulai tampak dari upaya memperkuat sumber pendapatan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan tetap mempertahankan sektor pertanian dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi. Namun, transformasi fiskal tentu tidak cukup hanya dengan mendongkrak pendapatan.
Dalam jangka panjang, tantangan terbesarnya adalah bagaimana pemda mampu membangun struktur fiskal yang lebih mandiri dan kokoh. Dengan begitu, daerah tidak lagi rapuh setiap kali terjadi gejolak atau perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusatKendati demikian, ada beberapa catatan krusial yang perlu menjadi perhatian. Besarnya dampak penurunan TKD terhadap ruang belanja Banyuwangi menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih sangat tinggi.
Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat kapasitas fiskal lokal. Tujuannya, agar perubahan kebijakan transfer di masa depan tidak langsung memukul kemampuan daerah dalam mendanai pelayanan dan pembangunan.
Dari sisi belanja, efisiensi jangan sekadar mengejar penghematan jangka pendek yang justru memicu biaya lebih besar di kemudian hari.
Hal ini menjadi sangat penting karena pos belanja fisik dan infrastruktur biasanya menjadi sektor yang paling terdampak. Begitu pula dengan pendekatan cross-cutting. Kolaborasi antar-OPD wajib disertai pembagian peran, target kinerja, dan indikator keberhasilan yang jelas agar tidak sekadar menjadi ajang membagi beban anggaran semata. Karena itu, yang harus dijaga bukan sekadar keseimbangan angka di APBD, melainkan kualitas belanjanya.
Di sisi lain, pemda juga harus berani bersuara secara terbuka dan berbasis data kepada pemerintah pusat jika kebijakan transfer tersebut terbukti mengganggu pelayanan publik dan pembangunan. Daerah bukanlah sekadar pelaksana buta kebijakan pusat. Daerah adalah pihak yang paling tahu dampak riil kebijakan tersebut di lapangan. Suara kritis dari daerah sangat penting sebagai umpan balik bagi Jakarta, agar kebijakan fiskal pusat dan daerah dapat dievaluasi berdasarkan dampak nyata di masyarakat. (aif)
Editor : Ali Sodiqin