RADAR BANYUWANGI - Selamat ulang tahun untuk Bapak Abdullah Azwar Anas. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, cara saya memberikan penghormatan atas dedikasi beliau adalah dengan menengok kembali kedalaman pemikiran dan gagasan yang pernah beliau goreskan bagi bangsa ini.
Melalui bukunya yang monumental, ”Mengawal Negara Budiman: Seberkas Akuntabilitas Amanah Rakyat”, kita diajak menyelami gagasan seorang pemimpin yang tidak hanya piawai dalam eksekusi kebijakan, tetapi juga memiliki fondasi filosofis dan spiritual yang kokoh. Pemikiran tersebut mewakili kepemimpinan beliau yang dibentuk oleh perpaduan antara rasionalitas teknokrasi, keberpihakan pada rakyat kecil, serta kedalaman spiritualitas santri.
Menjaga Haluan Negara dan Peran Profetis Agama, dengan menyitir pemikiran Evans (1995), beliau mengingatkan kita bahwa apa pun kondisinya, “negara tetap merupakan kelembagaan dan aktor sosial yang penting dalam tata kehidupan masyarakat modern.” Karena itu, tugas besar bersama adalah memastikan haluan negara tidak dipotong di tengah jalan oleh kepentingan segelintir kelompok. Kehadiran negara menjadi sangat krusial ketika melihat kondisi riil rakyat bawah. Beliau meminjam metafora James Scott (1983) tentang masyarakat miskin yang diibaratkan seperti orang yang berendam dalam air hingga setinggi leher. Bagi mereka yang berada dalam posisi setipis itu, gelombang atau ombak sekecil apa pun akan langsung menenggelamkan hidup mereka.
Oleh karena itu, beliau menggarisbawahi bahwa poros keadilan harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kebijakan tidak boleh sekadar didikte oleh kepentingan pasar, melainkan harus hadir secara nyata untuk menyelamatkan sendi-sendi sosial kehidupan rakyat. Tugas besar pemerintah adalah memastikan bahwa haluan negara tidak dipotong atau dibajak di tengah jalan oleh segelintir kelompok oligarki.
Bagi beliau, menjaga haluan tersebut harus dilandasi nilai-nilai spiritual. Agama tidak boleh berwajah tua, renta, atau beku, melainkan harus hadir sebagai “pemantik bagi sebuah transformasi sosial dengan peran profetis dan sosial yang diembannya.” Di sinilah agama menemukan relevansi dan kebermaknaannya yang sejati.
Perspektif ini ditegaskan pula oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kata pengantar buku tersebut. Gus Dur mengapresiasi bagaimana pak Anas membahas persoalan kebangsaan tanpa pernah kehilangan identitasnya sebagai anak santri yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Beliau mampu menunjukkan keunggulan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui kemampuan merawat pluralitas—menoleransi nilai-nilai lain tanpa sedikit pun kehilangan jati diri.
Nilai keislaman yang inklusif ini tidak hanya berhenti di lembaran kertas. Komitmen tersebut terbukti nyata di lapangan, salah satunya melalui dedikasi beliau dalam membangun pondok pesantren yang megah di kampung halamannya dan di tengah masa jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi—sebuah monumen hidup dari keberlanjutan tradisi intelektual dan spiritual Islam.
Salah satu pesan paling kuat dari tulisan beliau adalah konsep Spiritualitas Politik. Yang menegaskan bahwa:
“Spiritualisasi politik dapat menumbuhkan komitmen dan kesediaan untuk mentransendensikan vested interest masing-masing kelompok demi kepentingan yang lebih luas dan lebih mulia.”
Spiritualitas politik inilah yang meretas sekat-sekat ideologi, partai, agama, maupun suku, serta mengantarkan masyarakat pada sikap yang egaliter dan inklusif berdasarkan kerangka nilai, bukan sekadar simbol fisik.
Bagian akhir dari bukunya, beliau memberikan pesan pengingat (warning) yang sangat relevan hingga hari ini. Beliau menegaskan bahwa canggihnya perangkat demokrasi tidak akan berarti jika kultur politik masih menjadikannya ajang "kenduri pribadi."Pergantian kepemimpinan akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan perbaikan perilaku politik (political behavior). Harus ada paralelitas dan koneksitas antara kecanggihan regulasi yang dibuat eksekutif/legislatif dengan realitas budaya penegakannya di masyarakat. Hanya dengan keseimbangan itulah Indonesia dapat menemukan jati diri demokrasinya yang sejati.
Sebelum menyelami konsep spiritualitas politik, beliau menggarisbawahi satu fondasi mendasar yang tak kalah kritis, yakni perlunya rekonstruksi kesadaran politik masyarakat. Beliau menyoroti bagaimana selama ini rakyat sering kali diletakkan sekadar sebagai objek politik pasif yang nasibnya ditentukan oleh elite. Melalui gagasan ini, beliau mendorong transformasi kesadaran publik dari sekadar kaula (subjek politik pasif) menuju participant political culture—sebuah kultur di mana masyarakat kembali menyadari hakikat dirinya sebagai zoon politikon dan demokratos yang aktif menentukan arah bangsa. Rekonstruksi ini sangat vital untuk menggeser cara pandang publik agar tidak lagi terjebak pada figurasi dan personifikasi semata, melainkan kritis menilai kualitas kepribadian serta kapasitas nyata seorang pemimpin
Gagasan-gagasan di atas menjadi bukti bahwa kepemimpinan Bapak Abdullah Azwar Anas adalah perpaduan antara rasionalitas teknokrasi, kedalaman spiritual santri, dan kepekaan sosial.
Terima kasih atas warisan pemikiran, karya, dan keteladanan yang terus menginspirasi kita untuk memiliki keberanian merawat Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan berbudaya. Semoga senantiasa dianugerahi kesehatan, keberkahan, dan kekuatan dalam terus mengabdi bagi bangsa dan negara. (*)
Editor : Ali Sodiqin