RADARBANYUWANGI.ID - Selama hampir 400 tahun dunia diatur oleh sistem yang lahir dari Perdamaian Westphalia tahun 1648. Sistem itu menempatkan negara sebagai aktor utama dan kedaulatan wilayah sebagai fondasi politik internasional. Namun hari ini kita hidup di era digital. Data, algoritma, dan kecerdasan buatan bekerja melampaui batas negara. Saya menyebut kondisi baru ini sebagai “Webphalia” –sebuah dunia yang semakin ditentukan oleh jaringan digital daripada batas geografis.
Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi isu penting dalam politik global karena AI bukan lagi sekadar alat. AI telah menjadi infrastruktur kekuasaan. Ia menentukan informasi apa yang kita lihat, keputusan apa yang diambil institusi, bahkan bagaimana negara mengawasi masyarakatnya. Kita melihat penggunaan AI dalam pengawasan biometrik, sistem penilaian sosial, prediksi kriminalitas, hingga pengembangan senjata otonom. Ini bukan lagi persoalan teknologi semata, tetapi persoalan kekuasaan.
Saat ini sudah ada standar internasional seperti UNESCO atau OECD untuk mengatur AI. Dan itu langkah yang sangat penting. Namun sebagian besar kerangka tersebut masih berfokus pada aspek prosedural seperti transparansi, audit, dan kepatuhan teknis. Pertanyaan yang sering terlupakan adalah: apakah sistem tersebut adil? Apakah ia bermartabat? Apakah ia membawa kemaslahatan bagi manusia? Di sinilah etika menjadi sangat penting.
Etika Islam Bisa Menjadi Bagian Dari Solusi
Etika Islam memiliki tradisi panjang dalam membahas tanggung jawab moral. Dalam Islam, teknologi tidak dinilai hanya dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Ada konsep-konsep yang sangat relevan seperti amanah, keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Nilai-nilai ini dapat memperkaya diskusi global tentang tata kelola AI.
Ada beberapa konsep adalam Islam yang sangat relevan. Pertama, Maqasid al-Shariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini bisa menjadi kerangka untuk menilai apakah suatu teknologi membawa manfaat atau justru merusak.
Kedua, Amanah, yaitu tanggung jawab moral. Pengembang AI bukan hanya pencipta teknologi, tetapi pemegang amanah yang harus bertanggung jawab atas dampak ciptaannya. Ketiga, Tauhid, yang mengingatkan bahwa manusia dan kehidupan adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Ini penting ketika kita berbicara tentang dampak teknologi terhadap masyarakat secara luas.
Dalam praktiknya, ada tiga prinsip penting yang harus diterapkan. Pertama Adl, yaitu keadilan. AI harus dirancang untuk menciptakan keadilan, bukan memperkuat diskriminasi.
Kedua Qist, yaitu kesetaraan yang adil. Kita tidak cukup hanya melihat statistik, tetapi juga harus melihat apakah kelompok rentan dirugikan. Ketiga Maslahah, yaitu kemaslahatan publik. Keberhasilan teknologi tidak boleh diukur hanya dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari manfaat sosialnya.
Pengawasan Digital Menjadi Isu Penting
Banyak negara mulai menggunakan teknologi pengawasan dalam skala besar. Contohnya pemasangan ribuan kamera pintar di ruang publik. Dari sisi keamanan mungkin ada manfaatnya, tetapi kita juga harus bertanya: bagaimana dengan privasi? Bagaimana dengan martabat manusia? Dalam etika Islam, konsep karamah atau martabat manusia menjadi batas moral yang tidak boleh dilanggar.
Sementara itu, ketika model-model AI yang dikembangkan di satu wilayah dunia diterapkan begitu saja ke masyarakat lain tanpa mempertimbangkan budaya dan nilai lokal, kita menghadapi apa yang disebut kolonisasi epistemik atau kolonisasi pengetahuan. Karena itu tata kelola AI harus bersifat pluralistik dan menghargai keberagaman tradisi etika.
Ummah sebagai Model Alternatif Tata Kelola
Ummah adalah komunitas yang terhubung oleh nilai dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata oleh batas wilayah. Di dunia digital, banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Kita membutuhkan kerja sama lintas batas yang berbasis nilai bersama. Konsep Ummah memberi inspirasi bahwa komunitas global dapat dibangun di atas fondasi tanggung jawab moral bersama.
Saya berpendapat tidak ada teknologi yang benar-benar netral. Setiap algoritma dibuat berdasar asumsi tertentu tentang apa yang dianggap penting, siapa yang diprioritaskan, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Karena itu, menganggap AI netral sebenarnya juga merupakan pilihan moral. Kita harus berani mengakui bahwa teknologi selalu membawa nilai.
Teknologi bukanlah takdir. Teknologi adalah hasil pilihan manusia. Karena itu kita harus memastikan bahwa AI melayani martabat manusia, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama. Kita tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Kita harus menjadi pemegang amanah yang bertanggung jawab atas masa depan digital yang sedang kita bangun. (sgt)
*) Disarikan dari kuliah tamu Dr Suyatno Ladiqi, Akademisi Hubungan Internasional Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Malaysia tentang “From Westphalia to Webphalia” di UI Cordoba Banyuwangi pada Jumat (5/6).