RADARBANYUWANGI.ID - Trotoar sejatinya dibangun untuk pejalan kaki. Ia menjadi ruang aman di tengah padatnya lalu lintas kota, tempat orang berjalan tanpa takut terserempet kendaraan atau tersingkir oleh kepentingan lain. Namun fenomena yang sering kita jumpai hari ini justru sebaliknya: trotoar berubah fungsi. Ada yang menjadikannya tempat parkir, lapak dagangan, bahkan jalur pintas kendaraan bermotor saat jalan raya macet. Akibatnya sederhana tetapi serius: pejalan kaki kehilangan ruangnya sendiri.
Fenomena itu tampaknya relevan untuk membaca kondisi Nahdlatul Ulama hari ini. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU sejak awal didirikan bukan sekadar wadah administratif keagamaan. Ia adalah ruang perjuangan, ruang pendidikan umat, sekaligus jalan kultural yang menjaga masyarakat tetap berjalan dalam tradisi Islam moderat, toleran, dan berakar pada akhlak.
NU ibarat trotoar peradaban bagi warga Nahdliyin. Ia menjadi tempat berpijak ketika masyarakat dihadapkan pada ekstremisme agama, pragmatisme politik, dan gempuran budaya yang serba instan. Di atas “trotoar” itulah nilai tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i’tidal diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun, sebagaimana trotoar di kota-kota besar, hari ini NU tampaknya mulai dipenuhi banyak kepentingan yang sering kali keluar dari fungsi utamanya. NU tidak lagi semata dipandang sebagai rumah besar perjuangan umat, tetapi juga menjadi arena perebutan pengaruh. Nama NU kerap muncul dalam kontestasi politik praktis, dipakai sebagai alat legitimasi sosial, bahkan tidak jarang hanya dijadikan identitas simbolik untuk memperoleh kedudukan tertentu. Akibatnya, substansi perjuangan perlahan tertutup oleh hiruk-pikuk kepentingan.
Fenomena ini tentu bukan hal baru. Organisasi besar memang selalu memiliki daya tarik politik dan sosial. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika kepentingan-kepentingan tersebut justru menggeser fungsi utama organisasi. Seperti trotoar yang dipenuhi parkir liar, warga yang seharusnya menjadi “pejalan kaki utama” justru kehilangan ruang untuk bertumbuh secara intelektual, spiritual, dan sosial.
Kita mulai menyaksikan bagaimana diskursus keilmuan di sebagian ruang NU kalah ramai dibanding manuver kekuasaan. Tradisi adab dan keteladanan kadang tenggelam oleh budaya pencitraan. Bahkan dalam beberapa keadaan, simbol-simbol ke-NU-an lebih menonjol daripada penghayatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan para muassis.
Padahal kekuatan terbesar NU sejak dahulu bukan terletak pada besarnya massa atau dekatnya dengan kekuasaan. Kekuatan NU justru lahir dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara agama, budaya, dan kemaslahatan masyarakat. NU besar karena ditopang pesantren, ulama, tradisi ilmu, dan kedekatan dengan rakyat kecil.
Di titik inilah pentingnya mengembalikan NU pada fungsi dasarnya. Bukan berarti NU harus steril dari politik atau perubahan zaman, sebab sejak awal NU juga terlibat dalam urusan kebangsaan. Tetapi keterlibatan itu semestinya tetap berada dalam koridor perjuangan kemaslahatan, bukan sekadar perebutan manfaat jangka pendek.
Trotoar yang baik bukan trotoar yang ramai dipenuhi berbagai kepentingan, melainkan trotoar yang tetap memberi ruang aman bagi pejalan kaki. Begitu pula NU. Kebesaran organisasi ini tidak diukur dari seberapa sering namanya diperebutkan, tetapi dari seberapa kuat ia tetap menjadi jalan teduh bagi umat.
Jika trotoar kehilangan fungsi, kota menjadi semrawut. Jika NU kehilangan ruh perjuangannya, warga Nahdliyin bisa kehilangan arah kebudayaan dan moralnya. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya identitas organisasi, melainkan juga salah satu penyangga utama wajah Islam moderat di Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin