• Oleh: FEBRI SAPUTRA | Ketua Alumni PKPA Angkatan 1 Peradi SAI Banyuwangi

PERKEMBANGAN teknologi terus bergerak cepat, begitu pula akselerasi pembangunan di berbagai sektor. Untuk menyelaraskan dinamika sosial, pembangunan harus digencarkan mulai dari tingkat desa hingga nasional.

Bagi penulis, pembangunan desa menarik untuk dikaji. Sebab, desa memiliki otonomi besar dalam mengelola wilayahnya sendiri.

Demokrasi pun tumbuh subur di pedesaan karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.

Selain itu, desa juga memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang aktif dalam pengambilan keputusan.

Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pembangunan di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi Selatan.

Penulis yang pernah bertugas di wilayah tersebut pada 2010, melihat geliat baru melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125.

Salah satu proyek monumental adalah pembangunan jembatan. Selama 15 tahun warga hanya mengandalkan jembatan gantung seadanya untuk menyeberangi sungai.

Kini, jembatan beton kokoh akhirnya berdiri, menjadi penantian panjang yang terjawab.

Perlu diingat, TMMD merupakan kelanjutan dari program ABRI Masuk Desa (AMD) yang digagas Jenderal M. Jusuf pada 1980. Seiring perubahan organisasi ABRI menjadi TNI, program ini bertransformasi menjadi TMMD dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Tujuannya jelas: mempercepat pembangunan sekaligus menumbuhkan kembali budaya gotong royong.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TMMD hadir sebagai wujud Operasi Bhakti TNI.

Program ini terintegrasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup desa, baik melalui pembangunan fisik maupun nonfisik.

Di Jawa Timur, TMMD ke-125 tahun anggaran 2025 digelar di lima kabupaten: Madiun, Bojonegoro, Jombang, Banyuwangi, dan Pamekasan.

Temanya pun selaras dengan semangat pemerataan: “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.”

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar pembangunan fisik.

Lebih dari itu, program ini adalah sinergi TNI, Pemkab, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan pedesaan sekaligus membangun kembali semangat kebersamaan.

Dansatgas TMMD, Letkol Arh Joko Sukoyo, menambahkan bahwa TMMD menjadi wadah mempererat hubungan TNI dan rakyat.

Tidak hanya membangun jembatan, TMMD juga menghadirkan program nonfisik seperti penyuluhan, pelatihan, hingga layanan kesehatan.

Semua diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang kuat, lembaga desa yang aktif, dan kesadaran kolektif yang tumbuh.

Kini, jembatan beton di Siliragung bukan hanya infrastruktur. Ia menjadi simbol perjuangan panjang, gotong royong, dan kemanunggalan TNI-rakyat.

Akses antarwilayah menjadi lebih cepat dan efisien. Yang lebih penting, jembatan ini harus dirawat agar manfaatnya bisa dinikmati hingga anak cucu kelak.

Lima belas tahun menunggu, akhirnya impian masyarakat terwujud: sebuah jembatan beton kokoh, bukti nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. (*)

Editor : Ali Sodiqin