Hiruk pikuk pangan nasional masih hangat diperbincangkan. Menilik bagian hilir, berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional 29 Maret 2024 lalu secara nasional, beras medium terpantau di harga Rp14.040 dan beras premium Rp 16.300 per Kilogram (Kg).
Kendati terdapat tren penurunan, harga tersebut masih jauh di atas Harga Eceran Tertinggi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, yakni Rp10.900-Rp11.800 untuk beras medium dan Rp 13.900-Rp 14.800 untuk beras premium.
Fenomena itu menjadi perhatian World Bank yang menyatakan Indonesia memiliki harga beras eceran tertinggi di Asia Tenggara selama 1 dasawarsa terakhir.
Menelusur ke hulu, meroketnya harga beras ditengarai oleh minusnya produksi beras.
Rapat Kerja DPR Komisi IV bersama Menteri Pertanian terakhir menyatakan Indonesia mengalami kontraksi luasan tanam padi hampir 2 juta hektare (ha) sejak periode 2015-2019 hingga 2023-2024.
Banyak pemicu seperti alih guna lahan, keterbatasan benih padi berkualitas, jatah pupuk subsidi menyusut, kusutnya proses mendapatkan pupuk, harga pupuk nonsubsidi kurang terjangkau, akses pasar petani terbatas, dan harga pembelian pemerintah (HPP) seperti Gabah Kering Panen Rp 5000/kilogram tidak sepadan dengan perjuangan petani. Kompleksitas tersebut banyak membawa petani hijrah ke komoditas non padi.
Defisit produksi beras dan luasan tanam padi turut diperparah akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Banyak petani mengalami pergeseran waktu dan pola tanam hingga puso.
Dilansir dari Global Risk Report oleh World Economic Forum, cuaca ekstrem tahun 2024 menjadi risiko terbesar yang akan dialami seantero jagat.
Risiko tersebut sangat rentan bagi petani gurem yang membuat pendapatannya makin tekor. Survei Litbang Kompas Februari 2024 menyatakan 64,2 persen petani padi tergolong miskin.
Walhasil, sektor pertanian padi lambat laun menjadi mata pencarian yang kurang menguntungkan. Berkaca pada Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, usaha pertanian kian mengkhawatirkan lantaran petani berusia lebih dari 45 tahun mendominasi sebesar 66,44 persen.
Sedangkan petani muda berusia kurang dari 25 tahun hanya berperan 1,24 persen.
Minimnya peran tersebut menjadi pertanda bahwa bertani di desa kurang populer bagi pemuda.
Derasnya arus urbanisasi yang menawarkan pendidikan, peluang kerja, sarana dan prasarana lebih baik menjadikan pemuda enggan bertahan di desa.
Mengacu data BPS tahun 2022, pemuda berusia 15-24 tahun di desa hanya mengisi proporsi 16,39 persen.
Padahal keterlibatan generasi muda sangat vital dalam pembangunan desa. Apalagi desa ke depan merupakan potensi sumber pangan sesungguhnya.
Medio Maret-April 2024 dikabarkan panen raya berlangsung di berbagai daerah.
Meskipun lega sebentar, kebutuhan Juni dan seterusnya menyisakan pertanyaan. Jawabannya dapat ditelusuri lewat peran desa yang ditingkatkan.
Menengok data Indeks Desa Membangun 2023, terdapat 75.261 desa yang dapat diberdayakan guna mendukung ketahanan pangan.
Terlebih 78,61 persen penduduk yang berprofesi sebagai petani, terkonsentrasi di pedesaan. Pemberdayaan komunitas desa termasuk petani di dalamnya menjadi kunci untuk membuka sengkarut pangan nasional.
Potensi agraria dalam desa wajib difokuskan untuk pengembangan tematik ketahanan pangan.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mengamanatkan minimal 20 persen Dana Desa (DD) dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Desa tanpa kelaparan menjadi perwujudan lokal dalam tujuan pembangunan berkelanjutan global.
Ikhtiar tersebut dapat diaktualisasikan melalui kemitraan closed loop hulu-hilir dalam sebuah ekosistem pangan desa.
Para pihak yang terlibat saling mengisi peran hingga rantai produksi-distribusi-konsumsi terjalin utuh.
Muaranya, ketersediaan pasokan, kestabilan harga, dan kepastian pasar tercipta lebih baik.
Desa sebagai penyangga pangan lokal juga bisa berperan layaknya spons, menyerap komoditas pangan saat panen raya dan melepas komoditas saat paceklik.
Maka dari itu, dibutuhkan sistem pengelolaan dan teknologi penyimpanan yang apik.
Ketahanan pangan desa membutuhkan kecakapan pemerintah desa dan badan usaha milik desa dalam memanfaatkan dana desa.
Program ketahanan pangan harus dipusatkan pada sektor agro yang digerakkan oleh-dari-untuk masyarakat hingga tercipta ekonomi sirkuler.
Ketika bersirkulasi dalam desa sendiri, waktu dan biaya produksi serta distribusi dapat dipangkas.
Alih-alih terguncang harga dan kekurangan stok pangan luar, masyarakat desa bisa memperoleh ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.
Kini saatnya seluruh instrumen desa bertumbuh. Tanah bengkok sebagai aset desa dan wakaf sawah umat dapat dikonsolidasikan untuk mewujudkan ketahanan pangan desa.
Umara, ulama, dan umat diharapkan bersinergi dengan solidaritas dan kolektivitas seraya mengakumulasi manfaat yang lebih luas. (*)
*) Partnership di Pandawa Agri Indonesia, Kabat, Banyuwangi.
Editor : Ali Sodiqin