PEMILU, sebuah pesta demokrasi lima tahunan, selalu menjadi magnet yang menarik perhatian masyarakat. Di tiap sudut, dari warung kopi hingga ruang keluarga, topik ini kerap menjadi pembahasan.
Ada satu hal yang tak bisa lepas dari Pemilu, yaitu deretan janji-janji manis yang sering kali terlontar dari para calon, baik itu calon legislatif, maupun calon presiden atau wakil presiden.
Beberapa di antara kita mungkin masih ingat, pada gelaran Pemilu 2019 lalu, ada salah satu partai yang janji akan bikin SIM seumur hidup dan pajak motor gratis. Lantas apakah sekarang sudah terwujud?
Yang terbaru, menjelang pesta demokrasi 2024 ini, kita mulai mendengar deretan janji-janji manis lagi seperti BPJS gratis, BBM gratis, dan makan siang plus susu gratis untuk anak-anak sekolah, madrasah, dan pesantren.
Janji-janji tersebut tentu terdengar sangat menggiurkan. Siapa yang tidak ingin beban ekonominya sedikit terkurangi dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut?
Tentu, kita semua berharap agar janji-janji itu menjadi kenyataan. Tapi, sudahkah kita meluangkan waktu untuk bertanya, "Apakah ini semua realistis?"
Perekonomian global dan nasional saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Dengan berbagai isu seperti inflasi, persaingan global, utang luar negeri, dan tantangan ekonomi lainnya, kita harus bertanya: bagaimana para calon ini akan membiayai janji-janjinya?
Apakah dengan menaikkan pajak? Atau justru dengan mengurangi anggaran sektor lain yang tak kalah penting?
Yang lebih mengherankan lagi, mengapa janji-janji kebijakan populis ini hanya muncul menjelang Pemilu? Mengapa tidak diwujudkan saat mereka memegang mandat tersebut.
Meskipun dapat dipahami, bahwa dalam perumusan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi.
Saya pun merasa gundah. Kita tak bisa memungkiri bahwa janji-janji ini berpotensi hanya untuk menarik suara.
Ada kemungkinan, di balik janji-janji indah tersebut, rakyat justru dijadikan sebagai komoditas; sebuah angka yang akan menambah kemenangan seseorang.
Namun, kita, masyarakat Banyuwangi, bukan sekadar angka. Kita memiliki suara, pikiran, dan hati. Sebagai warga yang cinta tanah kelahiran, kita harus cerdas dalam memilih.
Kita harus memastikan bahwa pilihan kita bukan berdasar janji-janji sesaat, tetapi berdasar visi jangka panjang untuk kemajuan kita.
Sebagai langkah awal, manfaatkan teknologi. Dalam era digital saat ini, informasi adalah senjata. Kita bisa memeriksa latar belakang calon, melihat apakah ada rekam jejak yang mendukung janji-janji mereka atau justru sebaliknya.
Selain itu, berdiskusi dengan keluarga, tetangga, dan komunitas. Serap berbagai pandangan, kemudian buat keputusan yang matang.
Saya juga ingin mengajak masyarakat Banyuwangi untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif. Mari kita jadikan Pemilu sebagai momentum untuk mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan apa yang perlu kita tuntut di masa depan.
Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan kita.
Mari kita sadari bahwa setiap suara memiliki kekuatan. Bukan sekadar mendukung seseorang, tetapi juga memberi mandat untuk membangun masa depan yang kita impikan.
Pemilu adalah kesempatan kita untuk mengambil bagian dalam menentukan nasib bangsa di tahun-tahun mendatang.
Dalam titik kritis sejarah bangsa, kita dipanggil bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai aktor aktif dalam menentukan takdir. Pemilu 2024 adalah momen tersebut.
Kita berdiri di persimpangan sejarah, dengan kesempatan untuk mengubah masa depan Indonesia. Setiap tinta di kertas suara merefleksikan harapan dan mimpi kita untuk negeri yang lebih cemerlang.
Sebagai masyarakat Banyuwangi, dan lebih luas lagi sebagai bangsa Indonesia, mari kita tidak terjebak dalam pesona janji-janji politik sesaat.
Sebaliknya, kita harus memandu diri kita dengan prinsip integritas, kebijaksanaan, dan visi jangka panjang. (*)
*) Lulusan Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Lare Oseng Banyuwangi.
Editor : Ali Sodiqin