JUMLAH milenial Indonesia cukup melimpah. Hasil sensus 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 270,2 juta jiwa penduduk, 25,87 persen adalah milenial. Angka ini hanya berselisih sekitar dua persen dari generasi yang lebih muda yakni Gen Z.
Peta demografi Jawa Timur (Jatim) juga didominasi dua generasi tersebut. Mengacu hasil sensus tahun 2020, milenial mencapai 24,32 persen dari 40,67 juta jiwa, hanya selisih 0,48 persen dengan Gen Z.
Melimpahnya generasi muda bisa dipandang sebagai modal penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun bisa juga membuat Jatim dan Indonesia surplus beban, jika keunggulan tersebut tidak diberdayakan.
Realitanya, Maret 2023 masih ada 10,35 persen penduduk Jatim yang mengalami ketidakberdayaan ekonomi. Sebulan sebelumnya, BPS Jatim merilis data persentase tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,33 persen.
Artinya, dari 10.000 angkatan kerja di Jatim, ada 433 orang berstatus pengangguran. Dengan demikian bisa ditarik asumsi, milenial termasuk bagian dari 433 orang yang statusnya pengangguran.
Penelitian Allen (2016) menunjukkan, sepertiga pengangguran muda harus menunggu sekurang-kurangnya setahun untuk masuk pasar kerja. Terutama pasar kerja sektor formal. Mereka kemudian disebut sebagai ”choosy educated job seekers‟.
Bagi sebagian kalangan, angka kemiskinan dan pengangguran tersebut, mungkin dipandang tidak signifikan. Namun tetap saja berpotensi meresahkan.
Ketidakberdayaan ekonomi bukan hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi bisa juga jadi bom waktu sosial yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Laporan Data Statistik Fintech Lending yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agustus 2023 menyatakan, milenial dan Gen Z pada rentang usia 19 – 34 tahun, tercatat memiliki pinjaman macet di Pinjaman Online (Pinjol) sebesar Rp 763,65 Miliar, atau sekitar 44,14 persen dari total pinjaman macet.
Dari sisi mindset, kalangan milenial bisa dibilang cukup progresif. Mereka tidak lagi pasif menunggu terbukanya lowongan pekerjaan.
Kemajuan cara berpikir juga membuat mereka tidak hanya menjadi job seekers dengan target jadi karyawan institusi, atau perusahaan negara, maupun swasta. Ada ketertarikan cukup tinggi untuk merintis usaha sendiri.
Hasil Asia Pacific Young Entrepreneurs Survey 2021, 66 persen responden di Indonesia bercita-cita memulai atau membuka usaha sendiri. Sebanyak 30 persen responden, bahkan meyakini menjadi entrepreneur adalah jalan mereka meraih kesuksesan hidup.
Perubahan mindset ini tidak terlepas dari realita work from home saat pandemi. Pada masa itu, bisa dibilang tidak ada penyerapan tenaga kerja baru.
Yang banyak terjadi adalah pemberhentian. Kondisi sulit itulah yang mendorong banyak orang, termasuk milenial, berpikir kreatif dan berinisiatif menjadi pelaku UMKM dengan memanfaatkan sarana berbasis internet.
Selain dipaksa keadaan, faktor historis menguatkan keyakinan generasi milenial memberdayakan diri menjadi wirausahawan level UMKM.
Saat Krisis Moneter 1998, banyak perusahaan tumbang. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga minus 13,1 persen dari plus 4,7 persen pada tahun 1997.
Pada kondisi itulah, justru pelaku UMKM menjadi “juru selamat dan menyerap banyak tenaga kerja informal.
Hanya, modal niat dan keyakinan saja tidaklah cukup. Untuk bisa berdaya dengan berwirausaha, milenial memerlukan bekal mental, ilmu, dan skill entrepreneurship.
Dibutuhkan banyak ruang belajar untuk kolaborasi ilmu kewirausahaan dalam teori-teori ekonomi. Inilah yang dikenal sebagai scientific entrepreneurship.
Meski terkesan akademis, pembekalan kewirausahaan hendaknya tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan (kognitif). Pembekalan sikap mental (attitude) dan skill praktik bisnis juga menjadi bagian tak terpisahkan.
Menariknya, gairah belajar berwirausaha tidak hanya dimiliki milenial di kota besar. Minat menjadi entrepreneur muda sudah merambah daerah pinggiran Jatim seperti Banyuwangi dan Situbondo.
Antusias milenial Banyuwangi bisa dibaca dari gelaran Young Entrepreneur Festival 2019. Dalam program itu, ada ratusan milenial yang dapat ilmu kewirausahaan. Mulai digital marketing, manajemen keuangan, dan juga strategi permodalan.
Semangat yang sama juga terjadi saat di Dinas Kominfo Situbondo dan Kementerian Kominfo menyelenggarakan program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) tahun 2021.
Ada ratusan milenial hadir meng-upgrade level kemampuannya di bidang pemasaran berbasis digital.
Kemauan institusi pemerintah pusat, daerah, maupun swasta untuk membina entrepreneur muda, tentu patut mendapat apresiasi. Namun akan lebih baik jika dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya insidental.
Peran inilah sebenarnya bisa juga dilakukan oleh anggota-anggota DPR maupun DPRD di daerah pemilihan masing-masing. Mereka bisa menjalin sinergi dengan banyak pihak dan menjadi fasilitator program-program pelatihan kewirausahaan.
Dengan pengetahuannya terkait hal-hal prosedural, mereka juga bisa melakukan pendampingan terhadap entrepreneur muda untuk kemudahan memperoleh izin usaha atau pun bantuan modal. (*)
*) Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur.
Editor : Ali Sodiqin