Di satu sisi fakta itu menunjukkan karakter pantang menyerah bangsa kita. Namun di lain sisi, hal itu menyiratkan kepasifan dalam menuntaskan amanat kemerdekaan. Karena, spirit yang diusung adalah bagaimana “merdeka dari” kondisi krisis. Bukan bagaimana “merdeka untuk” mengoptimalkan seluruh potensi strategis mengatasi krisis.
Hal ini secara tersurat bisa dilihat secara gamblang dalam tema yang diangkat pada peringatan hari kemerdekaan tahun ini yakni “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Tema itu berangkat dari kegelisahan sosial dan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia selama dua tahun terakhir karena pandemi.
Tema tersebut secara jelas lebih mengajak publik (sekadar) berjuang merdeka dari pandemi, daripada menyerukan publik untuk melakukan ragam gerakan nyata secara gotong-royong mengatasi pandemi.
Padahal, jika menilik pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945, tertulis jelas di situ bahwa negara bangsa ini, telah berada di posisi awal dari kemerdekaan, “…mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia…”.
Indonesia telah merdeka dari penjajahan, artinya, paradigma semangat peringatan kemerdekaan sudah harus selangkah lebih maju, dari freedom from menuju freedom for. Sehingga, bangsa ini tidak sekadar jalan tempat di pintu gerbang kemerdekaan, melainkan berjalan maju dengan pasti mencapai cita-cita kemerdekaan. Dengan demikian, misi memenuhi amanat kemerdekaan diharapkan secara akseleratif bisa direalisasikan.
Amanat Kemerdekaan
Amanat kemerdekaan secara tegas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “…melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Sayangnya, amanat tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan besar bagi bangsa ini.
Sukarno mengemukakan bahwa amanat kemerdekaan bisa dituntaskan melalui gagasan Trisakti meliputi berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sayangnya, dewasa ini ketiganya masih tampak jauh panggang dari api. Secara politik masih sarat intervensi asing, ekonomi jauh dari kemandirian, dan kebudayaan kita telah didominasi nilai kepribadian asing.
Fakta hidup menunjukkan bahwa politik kita belum berdaulat. Seperti banyaknya kebijakan politik yang dikendalikan asing dan produk undang-undang yang ditengarai merupakan pesanan dari cukong asing. Misalnya UU Omnibus Law, dinilai memberikan karpet merah bagi tenaga kerja asing miskin keterampilan bekerja ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga masih tampak kesulitan mengatasi gempuran separatisme di wilayah timur dan gerakan gerilya gembong terorisme jejaring trans-nasional.
Misi berdikari dalam bidang ekonomi pun masih tampak utopis. Pada akhir Juli 2022, utang luar negeri Indonesia menyentuh Rp. 7.163,12 triliun. Jeratan utang luar negeri dengan nominal fantastis tersebut membuktikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sangat memprihatinkan. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Utang luar negeri dan kemiskinan adalah bukti nyata bahwa perekonomian Indonesia masih belum berdikari.
Setali tiga uang, kepribadian kebudayaan kita tidak ada bedanya dengan kondisi bidang politik dan ekonomi. Kepribadian kebudayaan bangsa Indonesia telah dikuasai nilai kepribadian asing. Mulai dari falsafah hidup hingga perilaku keseharian telah tercerabut dari akar kebudayaannya. Buktinya, nilai tradisional nan luhur kian digerus karena dianggap tidak relevan dengan zeitgeist.
Alhasil, semangat bermusyawarah dan gotong royong sebagai nature bangsa terus memudar. Seperti yang sering terlihat di ruang publik, sesama anak bangsa jadi lebih gemar saling menghujat dan berdebat serta semakin individualis.
Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, ketiga bidang tersebut harus dibenahi secara serius dan berkelanjutan oleh seluruh anak bangsa. Optimistis, dengan segenap sumber daya manusia yang tersedia, generasi hari ini seyogyanya mampu mewujudkannya.
Apabila Trisakti Sukarno tidak mampu diwujudkan, maka bangsa Indonesia harus bersiap menenggak dua pil pahit sekaligus. Pertama, Indonesia terus berdiam dan terpasung di depan pintu gerbang kemerdekaan. Kedua, Indonesia menghadapi penjajahan gaya baru yang lebih beradab dari kolonialisme di masa lampau! (*)
*) Mahasiswa Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada Editor : Gerda Sukarno Prayudha