Rumpon atau sering disebut fish aggregating device (FAD) merupakan salah satu jenis alat bantu pengumpul ikan dari berbagai bentuk dan jenis pengikat atau atraktor yang berfungsi sebagai pemikat ikan agar terkumpul pada sekitar rumpon, sehingga ikan mudah ditangkap. Rumpon telah lama digunakan para nelayan dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia.
Berbicara mengenai rumpon, mayoritas nelayan Indonesia menggunakan alat tersebut sebagai alat bantu menarik gerombolan ikan di laut lepas. Berdasar Permen KP No. 26 Tahun 2014 yang merupakan cikal-bakal lahirnya aturan tentang rumpon di Indonesia, rumpon terdiri atas dua macam, yakni rumpon hanyut dan rumpon menetap. Rumpon Hanyut merupakan rumpon yang tidak menetap dan tidak dilengkapi jangkar serta hanyut mengikuti arus. Rumpon menetap adalah rumpon yang ditempatkan pada suatu tempat secara menetap menggunakan jangkar atau pemberat.
Rumpon mulai berkembang begitu pesat di Indonesia sekitar tahun 1985-1990-an, karena didaulat mampu meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan dan mampu menurunkan biaya operasional. Sejalan dengan hal tersebut lahirlah SK Menteri Pertanian No. 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang sistem penyebaran rumpon. Seketika itulah mulai bermunculan nelayan yang menggunakan alat bantu rumpon dalam rangka menjalankan aktivitas menangkap ikan. Masa itu adalah masa jaya merebaknya rumpon, baik jenis hanyut maupun dangkal. Kedua rumpon itu tampak sama berdasar sistem pemasangan, tapi berbeda pada bahan yang digunakan. Biasanya nelayan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dapat dilihat hasil tangkapan ikan nelayan berangsur-angsur mengalami kenaikan signifikan berkat alat bantu rumpon tersebut, meskipun di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan rumpon dapat menghambat migrasi ikan.
Kegelisahan Nelayan
Seiring berjalannya waktu dan bergantinya kebijakan Pemerintah, keberadaan rumpon nelayan hanya tinggal kenangan belaka. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan regulasi baru tentang rumpon, yakni Permen KP No. 26 Tahun 2014 yang mengatur lebih spesifik tentang rumpon, Kepmen KP No. 30 Tahun 2004 tentang penghapusan pembagian jenis rumpon. Peraturan itu telah menggantikan SK Menteri Pertanian No. 51/Kpts/IK.250/1/97. Kemudian, juga lahir Permen KP No. 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua permen KP tersebut cukup membuat nelayan gelisah. Dahulu mereka dapat memasang rumpon tanpa perizinan yang begitu rumit dan susah. Rumpon saat ini benar-benar diawasi keberadaannya. Meskipun demikian, jumlah riil di lapangan masih belum dapat dipastikan. Izin pemasangan rumpon yang berjarak 2 hingga 4 mil dikeluarkan oleh bupati/wali kota, jarak 4 hingga 12 mil diterbitkan oleh gubernur, sedangkan pemasangan rumpon lebih dari 12 mil laut langsung diberikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Penertiban rumpon dinilai sangat merugikan sebagian besar masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada alat bantu rumpon. Terlebih, dengan diberlakukannya aturan nelayan yang hendak melakukan pemasangan rumpon harus memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Izin itu wajib dimiliki setiap nelayan penangkap ikan untuk memasang atau memanfaatkan rumpon.
Munculnya Masalah Baru
Pemasangan rumpon-rumpon baru di daerah terus menuai polemik, bahkan memanas. Munculnya kembali gap antara nelayan besar dan subsisten (kecil) pada problem ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jika dilihat dari aspek perizinan, tentu nelayan yang bermodal besar akan dapat dengan leluasa mengurus perizinan rumpon, sedangkan nelayan subsisten yang notabene di Indonesia kelompok mayoritas akan semakin sulit mengurus izin pemasangan rumpon. Lagi-lagi isu penertiban rumpon-rumpon liar dan pelestarian biota laut menjadi isu hangat yang terus digencarkan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah perumponan tersebut. Adanya ketimpangan kebijakan yang kurang memihak kepada nelayan subsisten menjadi catatan tersendiri ketika suatu kebijakan yang diambil pemerintah hanya dilihat dari satu aspek, yakni kelestarian biota laut. Namun, aspek lain seperti kesejahteraan keluarga nelayan subsisten belum menjadi prioritas utama pemerintah. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah nasib nelayan subsiten ke depan. Apakah pemerintah telah siap dengan alat bantu alternatif pengganti rumpon. Bukankah sumber daya alam di Indonesia ini harus dimanfaatkan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat?
Perlunya Sosialisasi
Penting dilakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan terkait implementasi Permen KP No. 26 Tahun 2014 tentang rumpon. Sosialisasi bisa dilakukan melalui tenaga fungsional penyuluh di masing-masing daerah.
Yang tidak kalah penting, pemerintah harus mampu menegaskan bahwa alat bantu penangkapan ikan jenis rumpon sangat ramah lingkungan. Hanya, yang diperlukan adalah penertiban aturan main saja, bukan keberadaannya dilarang.
Selain itu, diperlukan peran akademisi terkait riset pengembangan dan pelestarian rumpon di Indonesia, baik berupa pelatihan pembuatan rumpon pada nelayan yang berbasis bahan baku alam sekitar maupun dengan melibatkan masyarakat dan akademisi. Juga perlu pelibatan pemerintah dalam rangka penentuan kebijakan tentang pembaruan alat tangkap yang ramah lingkungan.
*) Alumnus Pascasarjana IPB, pemerhati nelayan.