RADAR BANYUWANGI – Setelah sempat dihantui kemacetan panjang yang mengganggu arus logistik Jawa–Bali, jalur arteri utara menuju Pelabuhan ASDP Ketapang mulai menunjukkan pemulihan. Hingga Sabtu (3/10) sore, penumpukan kendaraan logistik dilaporkan tidak lagi terjadi. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa koordinasi lintas instansi, mulai dari akses jalan raya hingga operasional kapal, memegang peran penting dalam menjaga kelancaran penyeberangan Selat Bali.
Pulihnya arus kendaraan tersebut tidak terjadi begitu saja. Pembagian tugas yang jelas di antara pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurai kepadatan sekaligus memastikan keselamatan pelayaran tetap terjaga.
Sebagai operator pelabuhan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan fasilitas dermaga, terminal penumpang, pengelolaan sistem tiket digital Ferizy, serta verifikasi data penumpang dan kendaraan saat proses check-in.
Sementara itu, kewenangan terkait pengaturan operasional penyeberangan berada pada instansi yang berbeda. Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari sistem pengelolaan transportasi yang saling terhubung di kawasan Pelabuhan Ketapang.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menjelaskan, penjadwalan dan pola operasi kapal, pengawasan standar pelayanan, hingga pemberian sanksi terkait muatan merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Adapun penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau clearance kapal menjadi kewenangan mutlak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Pembagian kewenangan tersebut diperlukan agar setiap tahapan operasional berjalan sesuai fungsi masing-masing lembaga, mulai dari pengaturan kendaraan di darat hingga memastikan kapal memenuhi persyaratan sebelum berlayar.
Bukan Kerja Satu Lembaga, Ini Orkestrasi di Selat Bali
Stabilitas arus penyeberangan Ketapang–Gilimanuk juga ditopang oleh keterlibatan berbagai unsur dalam ekosistem kepelabuhanan.
Selain ASDP, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) serta Indonesian National Ferryowners Association (Infa) turut berperan sebagai operator pelayaran. Keduanya bertanggung jawab terhadap kesiapan teknis armada kapal dan keakuratan manifes penumpang maupun kendaraan.
Peran tersebut menjadi krusial karena kelancaran penyeberangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dermaga atau kecepatan pelayanan tiket. Kesiapan kapal, ketepatan data muatan, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Ketika kapal mulai bertolak, nakhoda memegang kendali penuh atas keselamatan pelayaran. Setiap keputusan operasional di atas air harus mempertimbangkan kondisi kapal, cuaca, serta aspek keselamatan penumpang dan awak kapal.
Sementara itu, setelah kapal bersandar di pelabuhan tujuan, proses penguraian kendaraan kembali menjadi perhatian. ASDP berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk mempercepat bongkar muatan atau turnaround agar kapal dapat segera kembali beroperasi dan antrean kendaraan tidak menumpuk di area pelabuhan.
Rangkaian tugas tersebut menggambarkan bahwa kelancaran jalur penyeberangan Jawa–Bali membutuhkan koordinasi berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
ASDP: Sinergi Lintas Instansi Jadi Kunci Tekan Antrean
Windy menegaskan, pengelolaan arus kendaraan di Pelabuhan Ketapang tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Setiap pihak harus menjalankan kewenangannya secara optimal agar potensi kemacetan dapat diantisipasi sejak awal.
"ASDP tidak bisa berdiri sendirian untuk menjaga kelancaran urat nadi logistik ini. Butuh kerja sama dan sinergi yang solid di semua lini sektor agar potensi antrean kendaraan dapat ditekan seminimal mungkin," tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas salah satu simpul transportasi paling vital di kawasan timur Pulau Jawa.
Pelabuhan Ketapang bukan sekadar pintu penghubung Banyuwangi dan Bali. Jalur ini juga menjadi bagian penting dari pergerakan orang dan distribusi barang antarpulau yang menopang aktivitas ekonomi.
Karena itu, keberhasilan mengurai kepadatan kendaraan hingga Sabtu sore perlu diikuti konsistensi koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya untuk menjaga kelancaran arus logistik, tetapi juga memastikan keselamatan dan kualitas pelayanan penyeberangan tetap terjaga. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin