RADAR BANYUWANGI – Abdullah Azwar Anas kembali mendapat amanah di panggung nasional. Mantan Bupati Banyuwangi dua periode sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu masuk dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031. Namanya tercantum sebagai Ketua dalam jajaran Tanfidziyah, membawa pengalaman panjang di pemerintahan daerah, parlemen, hingga kabinet ke dalam struktur organisasi Islam tersebut.
Masuknya Azwar Anas menjadi salah satu sorotan dalam pengumuman susunan kepengurusan PBNU yang disampaikan Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Kehadiran mantan pejabat negara tersebut memperlihatkan keterlibatan tokoh dengan latar belakang pemerintahan dalam struktur baru PBNU. Pengalaman Azwar Anas mengelola birokrasi, mengembangkan pelayanan publik, dan memimpin daerah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya sebelum kembali mengemban amanah organisasi.
Bagi publik, nama Abdullah Azwar Anas lekat dengan Banyuwangi. Selama dua periode memimpin kabupaten di ujung timur Jawa Timur itu, ia dikenal melalui berbagai program inovasi pelayanan publik dan pengembangan pariwisata. Kariernya kemudian berlanjut ke tingkat pusat, mulai dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hingga Menteri PANRB pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Lantas, siapa sebenarnya Abdullah Azwar Anas dan bagaimana perjalanan kariernya hingga dipercaya masuk jajaran pengurus PBNU?
Mengawali Karier dari Dunia Jurnalistik
Abdullah Azwar Anas lahir di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973. Sebelum dikenal sebagai kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat, ia pernah menekuni dunia jurnalistik.
Saat masih muda, Azwar Anas bekerja sebagai reporter Radio Prosalina FM di Jember dan editor berita Radio Attahiriyah di Jakarta pada periode 1990–1992. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian awal perjalanan profesionalnya sebelum terjun ke dunia organisasi dan politik.
Latar belakang pendidikannya juga cukup beragam. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta, yang kini menjadi Universitas Negeri Jakarta, serta Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pendidikan magister kemudian diselesaikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 2005.
Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Azwar Anas pernah menjabat Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) periode 2000–2003. Ia kemudian dipercaya memimpin Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada 2004–2009.
Pengalaman organisasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya sebelum memasuki ranah pemerintahan.
Dua Periode Memimpin Banyuwangi
Karier politik Azwar Anas dimulai dari parlemen. Ia tercatat pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1997–1999 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004–2009.
Pada 2010, ia terpilih menjadi Bupati Banyuwangi dan kembali menjabat untuk periode kedua pada 2016–2021. Selama lebih dari satu dekade memimpin daerah kelahirannya, Azwar Anas mendorong sejumlah program yang menggabungkan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan pariwisata.
Salah satu program yang dikenal luas adalah Smart Kampung, sebuah pendekatan pengembangan desa berbasis teknologi informasi. Program tersebut mendorong pelayanan administrasi publik agar dapat diakses masyarakat melalui pemerintahan desa, sehingga warga tidak harus selalu datang ke pusat pemerintahan kabupaten untuk mengurus berbagai keperluan.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan kegiatan ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Program lainnya adalah Rantang Kasih, yang ditujukan bagi warga lanjut usia miskin yang hidup sebatang kara. Melalui program ini, pemerintah daerah menyediakan makanan bagi penerima manfaat sebagai bagian dari pelayanan sosial berbasis kebutuhan masyarakat.
Di bidang pariwisata, Banyuwangi mengembangkan agenda dan destinasi wisata yang kemudian menjadi bagian dari strategi promosi daerah. Pemerintah daerah juga mengintegrasikan sektor pariwisata dengan pengembangan ekonomi masyarakat.
Sejumlah program tersebut mengiringi pengakuan terhadap Banyuwangi sebagai daerah yang mengembangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Pada 2018–2019, Banyuwangi tercatat memperoleh predikat kabupaten terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri.
Dari Banyuwangi ke Kabinet, Jadi Menteri PANRB
Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Bupati Banyuwangi, Azwar Anas melanjutkan pengabdian di pemerintahan pusat.
Pada 13 Januari 2022, ia dipercaya menjabat Kepala LKPP. Lembaga tersebut memiliki peran dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengembangan sistem pengadaan yang mendukung tata kelola pemerintahan.
Tidak berselang lama, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menteri PANRB pada 7 September 2022. Ia menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada Juli 2022 dan melanjutkan masa jabatan Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.
Saat menjabat Menteri PANRB, Azwar Anas mendapat mandat untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia mendorong digitalisasi birokrasi, penyederhanaan proses administrasi, serta penguatan reformasi birokrasi tematik yang berorientasi pada persoalan konkret masyarakat.
Tiga prioritas yang disampaikan saat itu mencakup reformasi birokrasi untuk mendukung pengentasan kemiskinan, mendorong investasi, dan mempercepat adaptasi administrasi pemerintahan terhadap perkembangan digital.
Pengalaman sebagai kepala daerah dan pimpinan lembaga pemerintah menjadi bagian dari latar belakangnya dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi di tingkat nasional.
Kembali ke Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama
Dalam susunan kepengurusan PBNU periode 2026–2031, Abdullah Azwar Anas tercantum sebagai Ketua di jajaran Tanfidziyah.
Ia bergabung bersama sejumlah tokoh dari latar belakang pesantren, akademisi, birokrasi, dan organisasi kemasyarakatan. Struktur tersebut dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum, dengan Gudfan Arif sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. H. Ainun Naim sebagai Bendahara Umum.
Ketua Umum PBNU Gus Kikin menyampaikan bahwa jumlah pengurus periode ini mencapai 210 orang, bertambah 21 orang dibandingkan periode sebelumnya.
Penambahan tersebut, menurut Gus Kikin, dimaksudkan untuk memperluas pemerataan keterwakilan berbagai unsur organisasi, termasuk generasi muda dan badan otonom NU seperti IPNU, IPPNU, serta GP Ansor.
"Ini dimaksudkan kita ingin ada pemerataan. Pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir, kemudian dari seluruh jajaran-jajaran lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama," kata Gus Kikin.
Bagi Azwar Anas, masuknya nama dalam kepengurusan PBNU menandai babak baru pengabdian setelah menjalani perjalanan panjang di dunia organisasi, politik, dan pemerintahan.
Dari aktivitas organisasi pelajar NU, ruang parlemen, kepemimpinan Banyuwangi, hingga kabinet, rekam jejaknya kini berlanjut di lingkungan PBNU. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang yang menyertai amanah barunya dalam struktur organisasi periode lima tahun mendatang. (*)
Editor : Ali Sodiqin