RADAR BANYUWANGI – Bayangan kereta cepat yang menghubungkan tiga negara di Pulau Borneo kembali menarik perhatian. Proyek Trans Borneo Railway (TBR) yang digagas perusahaan swasta asal Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd, menawarkan jalur sekitar 1.620 kilometer dengan rencana kecepatan hingga 300–350 kilometer per jam.
Namun, ada satu catatan penting di balik mega proyek tersebut: Trans Borneo Railway belum menjadi proyek resmi lintas negara. Wacana tersebut masih berupa proposal dari pihak swasta dan belum memiliki kesepakatan antarpemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kementerian Perhubungan Indonesia sebelumnya juga menyatakan belum menerima proposal resmi Brunergy Utama.
Jika kelak terealisasi, jaringan ini dirancang menghubungkan sejumlah pusat ekonomi di Kalimantan, Sarawak, Sabah, Brunei, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Usulan Kereta Cepat Melintasi Tiga Negara
Gagasan Trans Borneo Railway muncul sebagai konsep jaringan kereta cepat yang melintasi wilayah tiga negara di Pulau Borneo.
Brunergy Utama mengusulkan pembangunan jalur sepanjang sekitar 1.620 kilometer. Kereta dirancang menggunakan teknologi berkecepatan tinggi dengan kecepatan maksimal sekitar 300 hingga 350 kilometer per jam.
Konsep tersebut tidak hanya membidik perjalanan antarkota. Jaringan TBR juga dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, kota besar, hingga kawasan strategis di Kalimantan.
Dalam rancangan awal, pembangunan dibagi ke dalam dua tahap.
Tahap pertama diarahkan menghubungkan kawasan barat Borneo, mulai dari Pontianak di Indonesia, kemudian menuju Kuching dan Kota Kinabalu di Malaysia, sebelum tersambung ke wilayah Tutong di Brunei Darussalam.
Tahap kedua dirancang memperluas jaringan ke arah selatan dan timur. Jalurnya disebut akan menghubungkan Brunei dengan wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur hingga kawasan Samarinda, Balikpapan, dan IKN.
IKN Masuk Dalam Rencana Jalur
Keterhubungan menuju IKN menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian dari proposal tersebut.
Dalam konsep yang beredar, jalur dari Brunei akan diteruskan menuju wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dari kawasan tersebut, jaringan kemudian diarahkan menuju Samarinda, Balikpapan, hingga IKN.
Jika terealisasi sesuai konsep awal, jalur tersebut dapat memberikan alternatif konektivitas lintas negara menuju kawasan pusat pemerintahan Indonesia yang baru.
Namun, rute tersebut masih merupakan bagian dari proposal. Belum ada kepastian bahwa seluruh trase tersebut akan menjadi jalur final karena proyek masih memerlukan pembahasan, kajian teknis, studi kelayakan, serta persetujuan pemerintah negara-negara yang wilayahnya dilintasi.
Target Waktu Tempuh Singkat
Konsep Trans Borneo Railway menawarkan perjalanan berkecepatan tinggi dengan jarak antarestasiun yang dirancang cukup jauh.
Dengan asumsi stasiun berjarak sekitar 150 kilometer, perjalanan antartitik dalam konsep awal ditargetkan berlangsung relatif singkat.
Kecepatan kereta yang dirancang mencapai 300–350 kilometer per jam menjadi faktor utama untuk memangkas waktu perjalanan antarkota.
Namun, kecepatan maksimum kereta tidak otomatis menjadi waktu tempuh aktual. Durasi perjalanan nantinya tetap bergantung pada jumlah pemberhentian, desain trase, kondisi geografis, sistem persinyalan, serta aspek operasional lainnya.
Belum Ada Kesepakatan Pemerintah
Bagian paling penting dari rencana Trans Borneo Railway justru berada pada status proyeknya.
Ketika wacana tersebut mencuat, pemerintah Brunei menyatakan belum ada pembicaraan resmi di tingkat pemerintah mengenai pembangunan kereta cepat antarnegara tersebut.
Di Indonesia, Kementerian Perhubungan juga menyatakan belum menerima proposal dari Brunergy Utama. Kemenhub menyebut proyek tersebut masih sebatas usulan dan belum memasuki pembahasan resmi maupun kajian lebih lanjut terkait trase, perkiraan permintaan, dan studi kelayakan.
Dengan kondisi tersebut, Trans Borneo Railway belum dapat disebut sebagai proyek kereta cepat yang telah mendapat lampu hijau dari tiga negara.
Statusnya masih berada pada tahap gagasan dan penjajakan.
Tantangan Besar Ada di Trase dan Pendanaan
Membangun jalur kereta cepat sepanjang 1.620 kilometer di kawasan Borneo bukan pekerjaan sederhana.
Proyek harus melewati wilayah dengan karakter geografis beragam sekaligus melibatkan tiga yurisdiksi negara. Selain konstruksi rel, diperlukan kesesuaian standar teknis, sistem persinyalan, keselamatan, perbatasan, kepabeanan, hingga regulasi perjalanan internasional.
Persoalan pendanaan juga menjadi faktor penting. Mega proyek seperti ini membutuhkan investasi sangat besar dan model pembiayaan yang harus disepakati secara matang oleh pihak-pihak terkait.
Karena itu, sebelum berbicara mengenai pembangunan fisik, proyek harus melewati serangkaian tahapan mulai dari kajian kelayakan, penentuan trase, analisis kebutuhan penumpang dan barang, skema investasi, hingga kesepakatan antarpemerintah.
Berbeda dengan Rencana Kereta Indonesia
Di sisi lain, pemerintah Indonesia memang sedang mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional.
Kementerian Perhubungan pada 2026 menyatakan pengembangan jaringan perkeretaapian diarahkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat sistem logistik nasional.
Konteks tersebut perlu dibedakan dari Trans Borneo Railway. Pengembangan jaringan kereta nasional merupakan agenda pemerintah Indonesia, sedangkan TBR yang digagas Brunergy Utama merupakan proposal swasta lintas negara.
Dengan demikian, kereta cepat Trans Borneo menuju IKN saat ini masih berupa wacana besar yang menunggu pembuktian melalui kajian dan proses resmi.
Jika seluruh persyaratan teknis, ekonomi, pendanaan, dan diplomatik suatu hari terpenuhi, proyek tersebut berpotensi mengubah pola konektivitas di Pulau Borneo. Tetapi untuk saat ini, perjalanan menuju rel sepanjang 1.620 kilometer itu masih berada pada tahap proposal, bukan konstruksi. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Kaltim Post