RADAR BANYUWANGI - Kemacetan di kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, mendorong DPRD meminta dibentuknya satu pusat kendali bersama. Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengusulkan Posko Komando sekaligus Posko Pengaduan terpadu di dalam area pelabuhan agar penanganan antrean kendaraan dan keluhan pengguna jasa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Usulan tersebut disampaikan Made setelah menghadiri rapat koordinasi darurat di Pelabuhan ASDP Ketapang, Senin (28/9). Rapat digelar menyusul aksi mogok massal ratusan sopir truk logistik yang sebelumnya memperparah kepadatan di jalur penyeberangan Jawa-Bali.
Menurut Made, keberadaan posko bersama diperlukan karena penanganan kemacetan melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan. Posko diharapkan menjadi pusat koordinasi sekaligus tempat masyarakat maupun pengguna jasa menyampaikan pengaduan.
Jangan Lagi Saling Lempar Tanggung Jawab
Made menilai persoalan kemacetan di Ketapang membutuhkan mekanisme komando yang jelas. Selama ini, menurut dia, ketika persoalan muncul, terdapat kesan tanggung jawab penanganannya tersebar di sejumlah lembaga.
"Selama ini setiap kali muncul masalah kemacetan, semua instansi terkesan saling lempar tanggung jawab, mulai dari ASDP, BPTD, KSOP, hingga Gapasdap. Jika Posko Komando ini berdiri, pembagian intervensi tugasnya menjadi jelas dan koordinasi di lapangan bisa dieksekusi cepat," tegas Made.
Posko tersebut nantinya diharapkan melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan operasional penyeberangan dan pengaturan lalu lintas.
Selain berfungsi sebagai pusat kendali, Posko Pengaduan juga diarahkan untuk menampung laporan pengguna jasa. Setiap keluhan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Soroti Dugaan Praktik Pelanggaran Antrean
Dalam rapat dan penyerapan informasi di lapangan, Made juga menyebut adanya sejumlah persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Di antaranya adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran antrean, termasuk isu pilih-pilih kapal serta dugaan praktik cashback. Made menyebut isu tersebut turut memicu keresahan di kalangan sopir truk.
Namun, dugaan tersebut perlu diverifikasi oleh otoritas terkait untuk memastikan fakta dan mekanisme yang sebenarnya terjadi.
Persoalan lain yang disoroti adalah perilaku sebagian pengemudi truk yang disebut memotong jalur ke arah kanan ketika keluar dari kawasan pelabuhan. Manuver tersebut dinilai berpotensi mengunci arus kendaraan di jalur arteri.
Made meminta otoritas pelabuhan dan instansi terkait mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan Tunggu Konflik Membesar
Bagi Made, persoalan antrean kendaraan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kemacetan yang berulang dapat memengaruhi mobilitas warga, distribusi logistik, serta aktivitas masyarakat di sekitar jalur menuju pelabuhan.
Karena itu, dia mendorong agar Posko Komando segera dibentuk dan tidak berhenti sebagai wacana koordinasi.
"Jangan sampai ada pembiaran yang menumpuk hingga menjadi bom waktu di lapangan. Otoritas gabungan harus segera menyiapkan posko ini agar setiap keluhan pengguna jasa bisa langsung diverifikasi, ditindaklanjuti secara real-time, dan benang kusut kemacetan antarpulau ini segera teratasi," pungkasnya.
Posko terpadu, dalam skema yang didorong DPRD Banyuwangi, diharapkan menjadi satu titik koordinasi untuk membaca persoalan secara cepat: dari antrean kendaraan, operasional penyeberangan, perilaku pengguna jalan, hingga laporan masyarakat.
Dengan begitu, setiap persoalan di kawasan Ketapang tidak harus menunggu kemacetan kembali membesar sebelum ditangani. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin