RADAR BANYUWANGI - Kemacetan panjang di jalur arteri menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kembali memicu kemarahan warga. Puluhan masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, menggelar unjuk rasa di depan Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Senin (28/9), setelah antrean kendaraan logistik mengular hingga sekitar 11 kilometer ke wilayah Kecamatan Wongsorejo dan disebut berdampak fatal bagi warga sekitar.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa membawa banner bertuliskan “Warga Butuh Solusi!!! Warga Tidak Butuh Bibir yang Manis” sebagai bentuk desakan agar persoalan antrean kendaraan yang berulang segera ditangani.
Bagi warga yang tinggal di sekitar jalur penyeberangan Jawa-Bali, kemacetan bukan lagi sekadar persoalan perjalanan yang melambat. Antrean truk yang panjang disebut telah mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi hingga perjalanan anak sekolah.
Yang paling menyita perhatian adalah kisah seorang warga yang disebut meninggal ketika hendak mendapat pertolongan medis.
Ambulans Tak Bisa Menembus Antrean
Panjul, warga setempat, menceritakan istrinya berada dalam kondisi kritis ketika membutuhkan evakuasi menuju fasilitas kesehatan.
Namun, ambulans desa disebut tidak mampu menerobos antrean kendaraan logistik yang memadati jalur. Dalam kondisi darurat, korban akhirnya dievakuasi menggunakan sepeda motor.
Panjul mengatakan istrinya meninggal dunia sebelum berhasil mencapai fasilitas kesehatan terdekat.
“Kondisi ini sudah miris sekali. Mau sampai kapan warga disiksa begini? Istri saya sampai meninggal dunia di atas motor karena jalan menuju puskesmas terkunci total oleh truk-truk besar. Kami warga yang tinggal di sekitar pelabuhan justru menjadi korban paling menderita dari buruknya tata kelola transportasi ini,” ujar Panjul dengan nada emosional di lokasi demonstrasi.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan warga kembali menyuarakan persoalan kemacetan yang selama ini mereka rasakan.
Warga Beri Tenggat Tiga Hari
Perwakilan warga, Slamet Purwantono, mengatakan kemacetan yang terjadi berulang telah memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pengguna jalan yang hendak menuju pelabuhan. Warga di sekitar jalur arteri juga harus berhadapan dengan antrean kendaraan dalam aktivitas sehari-hari.
Warga kemudian memberikan tenggat waktu tiga hari kepada otoritas terkait untuk mengurai antrean kendaraan.
Jika dalam waktu tersebut tidak ada perubahan berarti, massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar. Mereka bahkan menyatakan akan mempertimbangkan aksi pemblokiran operasional pelabuhan.
Memahami Posisi ASDP dan BPTD
Dalam persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, terdapat sejumlah lembaga dengan kewenangan berbeda.
ASDP Indonesia Ferry berperan sebagai operator penyeberangan. Perusahaan menyediakan kapal feri dan mengelola fasilitas pelayanan serta komersial di pelabuhan, termasuk layanan tiket melalui sistem Ferizy.
Sementara itu, aspek pengaturan transportasi penyeberangan berada pada kewenangan pemerintah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Di antaranya terkait pengaturan jadwal keberangkatan, kapasitas muat kapal berdasarkan aspek keselamatan, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Pembagian kewenangan tersebut penting dipahami karena penanganan antrean kendaraan tidak hanya bergantung pada satu pihak. Pengaturan lalu lintas menuju pelabuhan juga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
ASDP Klaim Terus Berkoordinasi
General Manager ASDP Ketapang Media Syahrianto menyampaikan permohonan maaf atas dampak kemacetan yang dirasakan masyarakat.
Dia mengatakan ASDP bersama pihak terkait terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi terhadap antrean kendaraan yang terjadi.
“Kami bersama jajaran BPTD, KSOP, dan kepolisian tidak tinggal diam. Kami terus mencari solusi jangka panjang agar persoalan antrean ekstrem ini bisa segera terurai secepatnya,” kata Media.
Bagi warga Desa Ketapang, persoalan kini bukan sekadar berapa panjang antrean kendaraan atau berapa lama waktu tunggu di pelabuhan. Mereka menuntut jalur yang selama ini menjadi ruang hidup sehari-hari kembali bisa digunakan secara normal.
Tenggat tiga hari yang diberikan warga menjadi penanda bahwa tekanan publik terhadap persoalan kemacetan Ketapang semakin kuat. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin