RADAR BANYUWANGI – Antrean truk logistik yang kembali menghantui jalur utara Banyuwangi mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun langsung mengecek kondisi Pelabuhan Tanjungwangi hingga ASDP Ketapang, Selasa (22/9), setelah waktu tunggu kendaraan di holding area dilaporkan mencapai tiga hari.
Didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan sejumlah stakeholder pelabuhan, Emil tidak hanya mengecek kondisi lapangan. Inspeksi tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyusunan skema taktis untuk memutus potensi kemacetan berulang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Persoalan waktu tunggu truk menjadi salah satu perhatian utama Emil. Menurut dia, kapasitas angkut kapal harus dijaga agar tidak kembali tergerus akibat jadwal perawatan kapal atau docking yang tidak dipetakan sejak jauh hari.
Baca Juga: Atasi Macet Laten Ketapang, Tol Seksi Banyuwangi Solusinya
Karena itu, manajemen pelabuhan didorong menyusun jadwal docking secara berkala dan terencana. Dengan begitu, pengurangan armada akibat kapal menjalani perawatan dapat diantisipasi sebelum berdampak terhadap antrean kendaraan logistik.
Selain pengaturan jadwal perawatan, opsi penggunaan kapal berkapasitas besar juga mulai dibuka. Emil menyebut KMP Portlink III sebagai salah satu armada yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat layanan pelayaran jarak jauh.
"Kalau mau yang berkapasitas besar sekalian, opsi penggunaan KMP Portlink III bisa diambil. Daya tampungnya jauh lebih besar dan sangat sesuai untuk melayani rute pelayaran jarak jauh (long distance ferry) menuju Lembar, Nusa Tenggara Barat," ujar Emil.
MB2 Jadi Tumpuan Urai Antrean Ketapang
Persoalan berbeda muncul di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Di jalur penyeberangan menuju Bali tersebut, Pemprov Jatim berharap penumpukan kendaraan dapat segera berkurang setelah proyek peningkatan kapasitas Dermaga MB2 rampung.
Baca Juga: Ustadz Ghofar Terjebak Macet Ketapang, Hendak Isi Pengajian Maulid Nabi, Lolos Usai Dijemput Motor
Sementara itu, rencana pembenahan Dermaga Bulusan juga mengalami penyesuaian. Pemprov Jatim sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk fasilitas tersebut.
Namun, anggaran itu kini diarahkan untuk kebutuhan reparasi. Pertimbangannya, struktur lumba-lumba penambat kapal atau dolphin dinilai rawan mengalami kerusakan akibat kuatnya arus Selat Bali.
Untuk pengembangan kapasitas bongkar muat ke depan, perhatian akan diarahkan pada fasilitas LCM dan MB4.
Langkah lain yang tengah disiapkan adalah membangun buffer zone atau kantong parkir darurat. Fasilitas ini diperlukan agar kendaraan yang belum dapat masuk ke pelabuhan tidak langsung menumpuk di jalur arteri.
Pemprov Jatim kini menjajaki pemanfaatan lahan aset milik Pupuk Sriwijaya (Pusri) di kawasan Pelindo. Lahan tersebut diproyeksikan dapat menampung sekitar 30 armada truk besar.
Baca Juga: Macet Ketapang Makin Panjang, Sopir: Bangsring-Pelabuhan Habiskan 13 Jam
Namun, pemanfaatannya membutuhkan pengaturan akses yang matang. Koordinasi dengan kepolisian terus dilakukan untuk memastikan arus keluar-masuk kendaraan menuju area tersebut tidak justru menciptakan titik kemacetan baru.
Emil menegaskan persoalan lalu lintas logistik di kawasan pelabuhan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.
"Ini kan bukan hanya urusan Pemprov. Kami bersama manajemen Tanjungwangi, Pelindo, ASDP, Kementerian Perhubungan, hingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus bergerak bersama mencari solusi," tegas Emil.
Jalan Lingkar Ketapang Disiapkan Jadi Jalur Pengurai
Dari sisi pemerintah daerah, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan sejumlah jalur pendukung untuk mengurangi beban jalan utama. Salah satunya dengan memperluas kapasitas Terminal Sritanjung serta mengoptimalkan Jalan Lingkar Ketapang.
Jika dapat difungsikan secara maksimal, jalan tersebut berpotensi menjadi jalur pengalihan kendaraan logistik ketika arus di jalur utama mengalami kepadatan.
Persoalannya, akses Jalan Lingkar Ketapang belum sepenuhnya bebas hambatan. Kendaraan bertubuh tinggi masih terbentur portal pengaman di underpass jalur kereta api.
Baca Juga: Jembatan Jawa-Bali: Dekat di Peta, Sulit di Laut, Kemacetan Ketapang Jadi Alarm
Portal tersebut dipasang untuk menjaga keselamatan konstruksi rel yang berada di atas jalan. Batas ketinggiannya membuat kendaraan dengan tinggi lebih dari 4 meter tidak dapat melintas.
Kondisi itu kini menjadi salah satu pekerjaan teknis yang sedang dicarikan jalan keluarnya.
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan Dinas Pekerjaan Umum tengah merumuskan opsi untuk menurunkan elevasi badan jalan di bawah jalur rel. Dengan langkah tersebut, kendaraan logistik bertubuh tinggi diharapkan dapat menggunakan Jalan Lingkar Ketapang.
"Dinas Pekerjaan Umum saat ini sedang merumuskan solusi teknis untuk menurunkan elevasi badan jalan di kolong rel agar bisa segera dilalui truk logistik bertubuh tinggi," tandas Mujiono.
Jika seluruh skema tersebut berjalan, penanganan antrean tidak lagi hanya mengandalkan penambahan kapasitas kapal. Pengaturan docking, penguatan armada, peningkatan kapasitas dermaga, penyediaan buffer zone, hingga pembukaan jalur alternatif disiapkan sebagai rangkaian solusi agar kepadatan kendaraan logistik di Banyuwangi tidak kembali berulang. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin