RADAR BANYUWANGI – Kemacetan horor di Pelabuhan Ketapang belum menemukan garis finis. Antrean kendaraan menuju Gilimanuk, Bali, kembali mengular hingga belasan kilometer dan beberapa kali menembus wilayah Wongsorejo. Dalam kondisi terparah sejak awal September 2026, kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga 30 jam hanya untuk menempuh sekitar tujuh kilometer menuju pelabuhan.
Persoalannya bukan sekadar perjalanan menjadi lebih lama. Jalan arteri Banyuwangi Utara ikut lumpuh. Warga yang tidak hendak menyeberang ke Bali turut terkena imbas. Kendaraan logistik, pekerja, hingga masyarakat yang memiliki aktivitas di sepanjang jalur Ketapang-Wongsorejo harus berbagi ruang dengan antrean kendaraan menuju pelabuhan.
Gambaran betapa parahnya situasi itu datang dari pengalaman KH Abdul Ghofar. Kiai asal Rogojampi yang akrab disapa Ustadz Gopar tersebut menjadi korban kemacetan ketika hendak memenuhi undangan pengajian Maulid Nabi di Kecamatan Wongsorejo, Kamis (17/9).
Bukan sekali. Perjalanan pergi dan pulang sama-sama terjebak macet.
Ketika pengajian sudah berlangsung, Ustadz Gopar belum juga tiba. Lebih dari dua jam jamaah menunggu. Panitia akhirnya mengambil langkah darurat: menjemput sang penceramah menggunakan sepeda motor dari Ketapang.
Perjalanan menuju Wongsorejo pun berubah menjadi aksi menerobos celah sempit di antara kendaraan-kendaraan berat.
"Macet total. Kita naik sepeda motor. Ini (sampai) Bangsring macet total. Ini sampean lihat. Ya Allah, jalannya sempit," kata Ustadz Gopar dalam video yang dikirim kepada panitia.
Sepeda motor menjadi satu-satunya cara agar perjalanan tetap bergerak. Di antara deretan truk dan kendaraan besar yang memenuhi badan hingga bahu jalan, rombongan harus menyusup perlahan menuju lokasi pengajian.
Pulangnya tidak berbeda.
"Saya sampai rumah menjelang Subuh," cerita Ustadz Gopar kepada wartawan koran ini.
Buffer Zone Tak Lagi Cukup?
Kemacetan panjang di sekitar Pelabuhan Ketapang sebenarnya bukan persoalan baru. Polanya berulang, terutama ketika volume kendaraan menuju Bali meningkat.
Kali ini, situasinya diperparah pekerjaan perbaikan dermaga di kawasan penyeberangan. Dua kondisi tersebut bertemu pada waktu yang sama: kendaraan yang masuk ke kawasan pelabuhan meningkat, sementara kapasitas layanan penyeberangan terdampak pekerjaan di sejumlah fasilitas.
Fenomena serupa pernah terjadi ketika perbaikan dermaga dilakukan. Namun, dampaknya tidak selalu separah sekarang. Ketika musim libur Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri, misalnya, kendaraan yang hendak menyeberang dapat diarahkan ke sejumlah buffer zone untuk menunggu giliran masuk pelabuhan.
Dengan pola tersebut, antrean kendaraan tidak seluruhnya tumpah ke jalan arteri.
Persoalannya, skema serupa belum sepenuhnya mampu meredam kemacetan yang terjadi sejak awal September. Kendaraan dari arah utara memang telah diarahkan masuk ke kawasan penyangga.
Namun, antrean tetap meluber ke jalan raya.
Ratusan kendaraan mengular dari sekitar Pelabuhan Ketapang hingga menembus wilayah Wongsorejo. Ekor antreannya bahkan mencapai belasan kilometer.
Dampaknya ikut dirasakan pengguna jalan yang sama sekali tidak memiliki kepentingan menyeberang ke Bali.
Jembatan LCM-Bulusan Disiapkan
Di tengah persoalan tersebut, solusi jangka menengah mulai dimatangkan. Salah satunya pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pelabuhan LCM (Landing Craft Machine) dengan Kelurahan Bulusan.
Jembatan itu direncanakan membentang sekitar 98 meter dengan lebar 12 meter dan melintasi muara sungai.
Konsepnya, konektivitas baru tersebut dapat memberikan akses alternatif bagi arus kendaraan pelabuhan sehingga tidak seluruh beban lalu lintas bertumpu pada jalur arteri utama.
Namun, proyek itu belum bisa langsung dikerjakan.
Ada persoalan pembebasan bangunan warga yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Total terdapat 24 bangunan yang berada di area rencana pembangunan.
Sebanyak 16 bangunan rumah berada di sisi selatan muara atau wilayah Bulusan. Bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Dinas Pengairan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara delapan rumah lainnya berada di sisi utara, kawasan LCM, di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi.
Pembebasan bangunan dan lahan inilah yang menjadi salah satu pekerjaan rumah sebelum konstruksi jembatan dapat dimulai.
Target Jembatan Bisa Bergeser
PT ASDP Indonesia Ferry mengakui realisasi proyek di kawasan tersebut masih membutuhkan kesepakatan regulasi lintas pihak.
Komunikasi antara pengelola pelabuhan, Pemkab Banyuwangi, dan Pemprov Jawa Timur menjadi bagian penting karena menyangkut lahan serta kewenangan masing-masing pihak.
General Manager PT ASDP Ketapang Media Syahrianto mengatakan, target awal pembangunan sebenarnya diarahkan selesai sebelum akhir 2026.
Namun, melihat proses pembahasan birokrasi dan kondisi di lapangan, jadwal tersebut berpotensi bergeser.
"Target awal sebenarnya diarahkan bisa terealisasi sebelum akhir 2026. Namun, melihat proses pembahasan birokrasi dan kondisi riil saat ini, kemungkinan target waktu bergeser awal Januari 2027 mendatang," kata Media, seperti dikutip Jawa Pos Radar Banyuwangi, 21 September 2026.
Jika jembatan LCM-Bulusan terealisasi, ASDP berharap kendaraan logistik yang hendak masuk pelabuhan dapat langsung diarahkan ke kawasan kantong parkir pelabuhan. Dengan demikian, penumpukan kendaraan tidak lagi meluber panjang ke jalan arteri.
Menunggu Jembatan, Bagaimana dengan Tol Prosiwangi?
Jembatan LCM-Bulusan bukan satu-satunya opsi yang bisa dibicarakan untuk mengurai kemacetan Ketapang.
Ada proyek yang skalanya jauh lebih besar: Tol Probolinggo-Banyuwangi atau Prosiwangi.
Pembangunan tol tersebut direncanakan sepanjang 175,40 kilometer dan terbagi menjadi tujuh seksi. Salah satu bagian paling timur adalah Seksi 7 yang menghubungkan Bajulmati hingga Ketapang dengan panjang sekitar 16,76 kilometer.
Ruas inilah yang menarik jika persoalan utamanya adalah antrean kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang.
Sebab, berdasarkan pola antrean yang terjadi, ekor kemacetan terparah masih berada di sekitar Wongsorejo dan belum mencapai Bajulmati.
Dengan kondisi tersebut, penyelesaian Seksi 7 Bajulmati-Ketapang secara teoritis dapat menyediakan jalur alternatif bagi kendaraan yang hendak menuju Banyuwangi maupun kawasan pelabuhan.
Kendaraan dari arah barat dapat masuk melalui akses tol di Bajulmati dan keluar di Ketapang. Sebaliknya, kendaraan dari Banyuwangi yang hendak menuju Situbondo atau Surabaya melalui jalur utara juga memiliki pilihan menggunakan ruas tol tersebut.
Artinya, kendaraan yang tidak memiliki kepentingan menyeberang ke Bali dapat memiliki jalur terpisah dari antrean kendaraan pelabuhan.
Pertanyaan Besarnya: Bisa Dimulai dari Ujung Timur?
Di sinilah persoalan berikutnya muncul.
Pembangunan jalan tol umumnya mengikuti tahapan perencanaan, pengadaan lahan, pembiayaan, serta konstruksi yang telah ditetapkan. Namun, kondisi kemacetan Ketapang menghadirkan pertanyaan: bisakah pengerjaan ruas Prosiwangi diprioritaskan dari sisi Banyuwangi, khususnya Seksi 7 Bajulmati-Ketapang?
Jika skenario tersebut memungkinkan secara teknis, pembiayaan, regulasi, dan pengadaan lahan, ruas paling timur itu berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri Banyuwangi Utara.
Terlebih, persoalan kemacetan Ketapang bukan hanya menyangkut kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali. Warga Wongsorejo, pekerja yang setiap hari melintas, kendaraan logistik, hingga pengguna jalan menuju Situbondo dan Surabaya ikut terdampak ketika antrean mengular belasan kilometer.
Karena itu, solusi kemacetan Ketapang membutuhkan lebih dari sekadar mengatur antrean saat terjadi kepadatan. Jembatan LCM-Bulusan menawarkan konektivitas baru di sekitar pelabuhan, sedangkan ruas tol Bajulmati-Ketapang berpotensi menjadi jalur alternatif yang lebih permanen.
Sementara dua proyek tersebut masih berproses, pertanyaan yang terus menggantung tetap sama: kapan Pelabuhan Ketapang benar-benar terbebas dari kemacetan horor?
Jawabannya akan sangat bergantung pada seberapa cepat solusi infrastruktur dan pengelolaan arus kendaraan dapat diwujudkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin