RADAR BANYUWANGI - Antrean kendaraan di Ketapang-Gilimanuk sempat mengular belasan kilometer. Di tengah kepadatan lintasan Jawa-Bali itu, pertanyaan lama kembali muncul: kenapa dua pulau yang terlihat begitu dekat belum juga disambungkan dengan jembatan? Jawabannya ternyata bukan sekadar soal jarak.
Pada 30 Agustus hingga 5 September 2026, sebanyak 43.327 kendaraan tercatat melintas di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Angka itu meningkat 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, kapasitas layanan tertekan karena jumlah kapal yang beroperasi dan perjalanan kapal juga menurun.
Tak mengherankan jika antrean kendaraan kemudian mengular. Pada 6 September 2026, kepadatan di sisi Ketapang bahkan dilaporkan mencapai belasan kilometer sebelum berangsur terurai.
Kondisi tersebut membuat gagasan lama tentang jembatan Jawa-Bali kembali menarik perhatian.
Namun, membangun jembatan melintasi Selat Bali bukan perkara menyambungkan dua titik di peta.
Ada sejarah panjang, kondisi geografis, tantangan konstruksi, kebutuhan investasi, serta pertimbangan sosial dan budaya masyarakat Bali.
Gagasan Jembatan Jawa-Bali Bukan Barang Baru
Wacana jembatan Selat Bali ternyata sudah berumur lebih dari setengah abad.
Pada era 1960-an, Prof. Ir. Sedyatmo, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), telah menggagas pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Sumatera, Jawa, dan Bali.
Dokumen biografi Sedyatmo yang tersimpan di repositori Kementerian Pendidikan mencatat bahwa ia memang pernah merencanakan Jembatan Selat Sunda dan Jembatan Selat Bali.
Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan konsep Tri Nusa Bimasakti.
Jadi, persoalan Jawa-Bali tanpa jembatan bukan cerita baru yang muncul karena kemacetan belakangan ini.
Wacananya sudah ada sejak era pembangunan infrastruktur nasional mulai berkembang.
Lalu Kenapa Sampai Sekarang Belum Ada?
Jawabannya tidak bisa diringkas menjadi satu alasan.
Pertama, faktor teknis.
Selat Bali merupakan perairan yang harus diperhitungkan secara khusus apabila hendak dibangun struktur jembatan berskala besar.
Arus laut, gelombang, kondisi dasar laut, kedalaman, angin, aktivitas pelayaran, serta risiko kegempaan semuanya akan masuk dalam kajian.
Artinya, jarak yang relatif pendek antara Ketapang dan Gilimanuk tidak otomatis membuat proyeknya sederhana.
Dalam proyek jembatan laut, panjang bentang hanyalah salah satu variabel.
Yang lebih menentukan adalah bagaimana struktur tersebut berdiri, bertahan, dan tetap aman selama puluhan tahun.
Selat Bali Punya Tantangan Geografis Sendiri
Selat Bali juga bukan sekadar garis biru yang terlihat tipis di peta.
Perairan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Jawa dan Bali. Aktivitas kapal penyeberangan berlangsung setiap hari.
Jika sebuah jembatan dibangun, struktur tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu keselamatan pelayaran.
Di sisi lain, konstruksi fondasi di laut membutuhkan survei bawah laut yang detail.
Belum selesai di sana.
Wilayah Bali dan kawasan sekitarnya juga memiliki aktivitas kegempaan. Karena itu, desain struktur harus memperhitungkan beban gempa dan kondisi geologi setempat.
Jembatan yang dibangun di atas laut tidak cukup hanya kuat terhadap kendaraan. Ia harus mampu menghadapi lingkungan tempat struktur itu berdiri.
Faktor Budaya Juga Pernah Menjadi Perdebatan
Alasan berikutnya berada di luar hitungan teknik.
Wacana jembatan Jawa-Bali sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak di Bali.
Pada 2012, ketika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mengusulkan pembangunan jembatan, penolakan antara lain datang dari Pemerintah Kabupaten Jembrana dan PHDI. Hal tersebut juga dicatat dalam pemberitaan mengenai sejarah wacana jembatan Jawa-Bali.
Pertimbangannya berkaitan dengan nilai budaya dan keagamaan masyarakat Bali.
Dalam tradisi dan mitologi Bali terdapat kisah Dang Hyang Sidimantra yang dikaitkan dengan terbentuknya Selat Bali sebagai pemisah Jawa dan Bali.
Bagi sebagian masyarakat Bali, laut tersebut memiliki makna lebih dari sekadar batas geografis.
Karena itu, pembangunan penghubung permanen harus berhadapan dengan pertanyaan sosial-kultural: apakah proyek tersebut dapat diterima masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap tatanan kehidupan di Bali?
Ini penting dibedakan.
Mitologi adalah bagian dari keyakinan dan tradisi masyarakat, bukan bukti teknis bahwa jembatan mustahil dibangun.
Benarkah Jembatan Bisa Menghilangkan Antrean?
Secara sederhana, jika jembatan tersedia, kendaraan tidak lagi bergantung pada kapal feri untuk melintasi Selat Bali.
Artinya, antrean yang disebabkan oleh kapasitas kapal atau waktu tunggu sandar tidak akan menjadi persoalan bagi kendaraan yang menggunakan jembatan.
Namun, bukan berarti seluruh persoalan lalu lintas Jawa-Bali otomatis selesai.
Arus kendaraan hanya akan berpindah.
Jalan di Banyuwangi dan Bali harus mampu menerima tambahan volume kendaraan. Sistem lalu lintas, akses menuju jembatan, kawasan sekitar pintu masuk, hingga jaringan jalan nasional juga harus disiapkan.
Karena itu, jembatan bukan sekadar proyek membangun struktur di tengah laut.
Jembatan harus menjadi bagian dari sistem transportasi yang lebih besar.
Kemacetan Ketapang Justru Memberi Petunjuk Penting
Kepadatan terbaru di Ketapang-Gilimanuk memberikan fakta menarik.
Menurut ASDP, pada 30 Agustus–5 September 2026, kendaraan yang melintas naik 8 persen menjadi 43.327 unit. Namun, pada periode yang sama jumlah kapal yang beroperasi turun 11 persen secara tahunan menjadi 176 kapal, sedangkan jumlah trip turun 21 persen menjadi 1.210 perjalanan.
Jadi, kemacetan tidak semata-mata disebabkan "terlalu banyak kendaraan".
Ada persoalan kapasitas efektif layanan penyeberangan.
Proyek peningkatan kapasitas dermaga juga ikut memengaruhi operasional.
Di lapangan, antrean sempat mencapai belasan kilometer sebelum kemudian berhasil ditekan melalui berbagai langkah penguraian arus.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan kapasitas sistem penyeberangan dapat memberikan dampak langsung tanpa harus menunggu pembangunan jembatan.
Solusi Terdekat: Perkuat Ketapang-Gilimanuk
Jembatan Jawa-Bali mungkin menjadi solusi konektivitas jangka panjang jika suatu hari dinilai layak secara teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Tetapi kemacetan tidak bisa menunggu puluhan tahun.
Langkah yang lebih cepat adalah memperkuat sistem yang sudah ada.
Mulai dari peningkatan kapasitas dermaga, optimalisasi kapal, pengaturan arus kendaraan, percepatan bongkar-muat, hingga perbaikan akses jalan menuju pelabuhan.
ASDP sendiri telah melakukan penguatan armada untuk membantu mengurai kepadatan. KMP Jatra I dan KMP Portlink 0, misalnya, dikerahkan dalam strategi optimalisasi jaringan lintasan ketika antrean meningkat.
Dengan begitu, ada dua horizon solusi.
Jangka pendek: membuat Ketapang-Gilimanuk semakin efisien.
Jangka panjang: mengkaji secara serius apakah penghubung permanen Jawa-Bali memang layak dibangun.
Jadi, Kenapa Jawa dan Bali Belum Punya Jembatan?
Faktanya, bukan karena satu alasan tunggal.
Wacana jembatan sudah muncul sejak 1960-an. Proyek tersebut menghadapi tantangan teknis karena karakter Selat Bali, kebutuhan keselamatan pelayaran, risiko kegempaan, biaya investasi dan pemeliharaan, serta pertimbangan lingkungan.
Pada saat yang sama, terdapat pertimbangan sosial dan budaya di Bali yang membuat gagasan tersebut pernah mendapat penolakan.
Karena itu, pertanyaan "kenapa tidak dibangun?" sebenarnya harus diubah menjadi pertanyaan yang lebih besar:
Apakah manfaat jembatan Jawa-Bali nantinya benar-benar sebanding dengan biaya, risiko, dampak lingkungan, serta konsekuensi sosial-budayanya?
Sementara jawabannya belum ada, satu persoalan sudah jelas di depan mata.
Antrean Ketapang-Gilimanuk harus diatasi sekarang.
Dan fakta kemacetan terbaru menunjukkan bahwa pembenahan kapasitas penyeberangan—bukan sekadar menambah kendaraan atau kapal—menjadi bagian penting dari solusinya. (*)
Editor : Ali Sodiqin