RADAR BANYUWANGI - Jawa dan Bali hanya dipisahkan Selat Bali, tetapi kendaraan hingga kini masih harus antre dan naik kapal untuk menyeberang. Ketika kemacetan Ketapang-Gilimanuk kembali mengular, wacana membangun jembatan Jawa-Bali pun kembali terasa masuk akal. Masalahnya, proyek tersebut bukan sekadar soal jarak sekitar 5 kilometer.
Gagasan menghubungkan Jawa, Bali, dan Sumatera bahkan sudah muncul sejak 1960-an melalui konsep Tri Nusa Bimasakti yang dikaitkan dengan guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Sedyatmo. Konsep itu diarahkan untuk memperkuat keterhubungan ekonomi antarpulau. Namun, gagasan tersebut tidak berkembang menjadi proyek jembatan Jawa-Bali yang terealisasi.
Puluhan tahun kemudian, persoalan yang sama kembali muncul.
Pada 2012, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pernah mengusulkan pembangunan jembatan Jawa-Bali karena pertumbuhan kendaraan yang menggunakan lintasan Ketapang-Gilimanuk semakin besar. Namun, gagasan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak di Bali.
Kini, ketika antrean kendaraan kembali terjadi di jalur Ketapang-Gilimanuk, pertanyaan lama itu muncul lagi:
Jika jaraknya dekat, kenapa tidak dibuat jembatan saja?
Jawabannya ternyata jauh lebih rumit.
Bukan Sekadar Menghubungkan Dua Pulau
Secara kasatmata, Selat Bali memang terlihat seperti celah kecil di antara Jawa dan Bali.
Dari Banyuwangi, garis pantai Bali bahkan terlihat jelas. Namun, proyek jembatan tidak bisa dihitung hanya berdasarkan jarak antarpulau.
Sebuah jembatan laut harus memperhitungkan kondisi dasar laut, kedalaman, arus, gelombang, lalu lintas pelayaran, struktur geologi, lingkungan, hingga kebutuhan fondasi.
Karena itu, anggapan "lebih pendek berarti otomatis lebih murah" tidak selalu berlaku dalam konstruksi jembatan bentang panjang.
Selat Bali memiliki karakteristik yang berbeda dengan Selat Madura tempat Jembatan Suramadu berdiri.
Suramadu dibangun di perairan yang relatif lebih dangkal dibandingkan karakter perairan Selat Bali. Artinya, desain fondasi, konstruksi, dan kebutuhan teknologi untuk proyek Jawa-Bali tidak bisa begitu saja disamakan dengan Suramadu.
Arus Laut Menjadi Persoalan Serius
Selat Bali juga dikenal sebagai kawasan dengan dinamika arus laut yang kuat.
Secara sederhana, semakin sempit suatu jalur aliran air, kecepatan aliran dapat meningkat ketika debit yang melewatinya tetap. Konsep dasar ini dikenal dalam persamaan kontinuitas dalam mekanika fluida.
Namun, kondisi laut nyata jauh lebih kompleks.
Arus pasang surut, kedalaman yang berubah, bentuk dasar laut, gelombang, angin, dan faktor oseanografi lainnya harus dihitung secara detail sebelum struktur permanen dibangun.
Karena itu, membuat jembatan di Selat Bali bukan sekadar mendirikan tiang di dua sisi pantai lalu membentangkan struktur di antaranya.
Fondasi harus mampu menghadapi lingkungan laut yang dinamis dalam jangka waktu puluhan tahun.
Kedalaman Laut Juga Menambah Tantangan
Persoalan berikutnya adalah bathimetri atau kondisi kedalaman dasar laut.
Kondisi bawah laut sangat menentukan bagaimana fondasi jembatan dibangun.
Semakin dalam dan semakin kompleks kondisi dasar laut, semakin besar pula pekerjaan konstruksi yang diperlukan.
Belum lagi struktur jembatan harus dirancang agar mampu menghadapi beban kendaraan, angin, gempa, gelombang, arus laut, serta potensi tumbukan kapal.
Itulah sebabnya proyek seperti jembatan antarpulau memiliki konsekuensi biaya yang sangat besar.
Jadi, jarak 5 kilometer di peta belum tentu berarti proyek 5 kilometer yang sederhana di lapangan.
Wacana Ini Juga Berhadapan dengan Pertimbangan Budaya
Ada satu aspek lain yang membuat jembatan Jawa-Bali menjadi isu berbeda: budaya.
Wacana pembangunan jembatan sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak di Bali.
Sebagian masyarakat memandang Selat Bali bukan hanya sebagai batas geografis, tetapi juga memiliki makna kultural dan spiritual.
Dalam tradisi Bali terdapat kisah Dang Hyang Sidimantra dan Manik Angkeran yang dikaitkan dengan asal-usul terpisahnya Bali dan Jawa.
Dalam kisah tersebut, laut menjadi pemisah antara ayah dan anak.
Cerita tersebut merupakan bagian dari tradisi dan mitologi Bali. Karena itu, bagi masyarakat yang memegang nilai tersebut, keberadaan Selat Bali mempunyai makna yang lebih dalam dibandingkan sekadar batas wilayah.
Namun, secara jurnalistik, aspek mitologi tersebut perlu ditempatkan sebagai keyakinan dan tradisi masyarakat, bukan sebagai penjelasan teknis mengenai mengapa jembatan belum dibangun.
Sebab, keputusan pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan kelayakan teknis, biaya, lingkungan, tata ruang, kebijakan, dan penerimaan sosial.
Kemacetan Ketapang-Gilimanuk Membuka Pertanyaan Lama
Persoalan menjadi semakin menarik ketika antrean kendaraan kembali menghantui jalur Ketapang-Gilimanuk.
Pada 4 September 2026, antrean kendaraan truk logistik menuju Pelabuhan Ketapang sempat mencapai sekitar 16 kilometer.
Sehari kemudian, antrean tersebut berkurang menjadi sekitar 7 kilometer setelah ASDP mengoptimalkan operasional kapal dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
ASDP juga mengerahkan kapal berkapasitas besar untuk membantu mengurai kepadatan.
Pada 8 September, ASDP menyatakan antrean di lintasan Ketapang-Gilimanuk sudah berhasil terurai.
Namun, persoalan itu menunjukkan satu hal penting: kapasitas penyeberangan harus terus ditingkatkan karena kebutuhan mobilitas Jawa-Bali terus bergerak.
Pada saat yang sama, pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran arus kendaraan.
ANTARA melaporkan lonjakan volume kendaraan logistik pada awal September mencapai 16 persen dibandingkan periode sebelumnya, bersamaan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga di Ketapang dan Gilimanuk.
Jadi, Perlukah Jembatan?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan melihat antrean.
Jembatan memang berpotensi memberikan koneksi langsung tanpa ketergantungan pada kapal feri. Tetapi pembangunan infrastruktur sebesar itu membutuhkan kajian teknis, ekonomi, lingkungan, keselamatan, dan sosial yang jauh lebih mendalam.
Sementara itu, kebutuhan yang paling nyata saat ini adalah bagaimana membuat kendaraan tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan.
Dan untuk persoalan tersebut, ada solusi yang jauh lebih dekat untuk dilakukan.
Dermaga Bisa Jadi Kunci
Pada Juli 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengurai kemacetan Ketapang-Gilimanuk, termasuk optimalisasi dan penambahan dermaga serta pengoperasian kapal berkapasitas besar.
Dorongan serupa datang dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).
Pada September 2026, Gapasdap menilai persoalan utama lintasan Ketapang-Gilimanuk bukan semata kekurangan kapal, melainkan keterbatasan dermaga.
Mereka mendorong optimalisasi Dermaga Landing Craft Mechanized (LCM) di Ketapang agar dapat melayani lebih banyak kapal secara bersamaan.
Bahkan sebelumnya, peningkatan kapasitas dermaga di Ketapang dan Gilimanuk juga didorong sebagai langkah untuk mencegah terulangnya antrean panjang.
Dengan kondisi tersebut, solusi paling realistis dalam jangka pendek bukanlah langsung membangun jembatan.
Perbaikan kapasitas pelabuhan, optimalisasi dermaga, pengaturan arus kendaraan, serta penambahan atau pengaturan kapal menjadi langkah yang dapat langsung berdampak terhadap kemacetan.
Jawa-Bali Dekat, Tetapi Jembatannya Tidak Sesederhana Itu
Pada akhirnya, Selat Bali memang membuat Jawa dan Bali terlihat sangat dekat.
Namun, kedekatan geografis tidak otomatis membuat pembangunan jembatan menjadi mudah.
Ada laut dengan arus dan kedalaman yang harus ditaklukkan. Ada fondasi dan struktur yang harus bertahan puluhan tahun. Ada jalur pelayaran yang harus tetap aman. Ada lingkungan yang harus dijaga.
Dan ada masyarakat dengan nilai budaya serta keyakinan yang juga perlu dihormati.
Sementara itu, kemacetan Ketapang-Gilimanuk memberikan pesan yang jauh lebih praktis: kebutuhan konektivitas Jawa-Bali sudah meningkat dan kapasitas penyeberangan harus mengikutinya.
Maka, sebelum membayangkan jembatan sepanjang beberapa kilometer di atas Selat Bali, persoalan yang paling mendesak justru ada di depan mata: membuat dermaga lebih banyak dan lebih efisien agar kendaraan tidak menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menunggu kapal.
Jembatan Jawa-Bali mungkin tetap menjadi gagasan besar untuk masa depan. Tetapi untuk mengatasi kemacetan Ketapang-Gilimanuk yang terjadi sekarang, dermaga dan sistem penyeberangan adalah titik yang paling cepat untuk dibenahi. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : disarikan dari berbagai sumber