RADAR BANYUWANGI - Wacana membangun jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali kembali muncul di tengah persoalan antrean panjang Ketapang-Gilimanuk. Namun, Pemerintah Kabupaten Jembrana justru menegaskan penolakan dan menawarkan solusi berbeda: mempercepat penyeberangan melalui dermaga eksekutif serta memperkuat akses jalan Denpasar-Gilimanuk.
Pada awal 2020 lalu, saat Bupati Jembrana masih dijabat I Putu Artha dan I Made Kembang Hartawan menjabat sebagai Wakil Bupati-nya, sama-sama menyatakan sikap tersebut ketika wacana pembangunan jembatan Selat Bali kembali menjadi pembicaraan.
Menurut Putu Artha, dirinya telah mendengar kembali rencana pembangunan jembatan penghubung Jawa-Bali. Bahkan, informasi yang diterimanya menyebut jembatan tersebut sudah memiliki nama.
Namun, bagi Pemkab Jembrana, persoalan yang jauh lebih mendesak justru berada di sisi darat.
Peningkatan kualitas Jalan Denpasar-Gilimanuk dinilai lebih penting karena jalur tersebut menjadi salah satu akses utama menuju Pelabuhan Gilimanuk. Ruas tersebut juga kerap disebut sebagai jalur tengkorak karena tingginya risiko kecelakaan.
Peningkatan Jalan Denpasar-Gilimanuk disebut menjadi salah satu prioritas pembangunan Bali setelah kawasan Mengwi-Singaraja.
Ketimbang Jembatan, Jembrana Pilih Dermaga Eksekutif
Sikap serupa disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.
Alih-alih membangun jembatan Selat Bali yang sejak lama menuai kontroversi, Kembang lebih mendukung pembangunan dermaga eksekutif di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
Gagasan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan klasik di jalur penyeberangan Jawa-Bali, terutama ketika volume kendaraan melonjak pada masa liburan.
Kembang menyampaikan pandangan tersebut setelah bertemu dengan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang Fahmi Alweni.
"Kehadiran dermaga eksekutif akan memudahkan masyarakat, terutama memberikan akses terbaik bagi wisatawan yang hendak berwisata dari Bali maupun Jawa," kata Kembang.
Konsep dermaga eksekutif dirancang untuk memberikan layanan penyeberangan yang lebih cepat dan nyaman bagi kendaraan tertentu, tanpa bercampur dengan arus truk barang seperti pola layanan reguler.
Dengan pemisahan layanan tersebut, waktu tunggu dan proses bongkar-muat kendaraan diharapkan dapat ditekan.
Menyeberang Ditargetkan Lebih Cepat
Salah satu daya tarik utama konsep tersebut adalah waktu tempuh penyeberangan.
Kembang menyebut layanan penyeberangan melalui dermaga eksekutif nantinya dapat memangkas waktu perjalanan menjadi sekitar 15 menit.
Keberadaan jalur khusus itu diharapkan memberikan pilihan baru bagi pengguna jasa.
"Masyarakat ada pilihan, tidak perlu mengantre lama saat menyeberang. Memudahkan akses orang dan barang, termasuk mengembangkan simpul ekonominya," ujarnya.
Bagi Kembang, jika masyarakat sudah memiliki pilihan penyeberangan yang lebih cepat, kebutuhan terhadap pembangunan jembatan Jawa-Bali menjadi jauh berkurang.
"Masyarakat ada alternatif yang bisa dipilih agar lebih cepat menuju Pulau Jawa, begitupun sebaliknya," terangnya.
Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan bukan menghilangkan jalur laut, melainkan membuat penyeberangan Jawa-Bali bekerja lebih cepat dan efisien.
Dermaga Eksekutif Disiapkan Bersama Kapal Express
Rencana tersebut tidak hanya berbicara mengenai pembangunan dermaga.
Operator penyeberangan juga menyiapkan sarana pendukung berupa kapal express untuk melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang Fahmi Alweni menjelaskan, pembangunan dermaga eksekutif merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan kualitas layanan penyeberangan.
"Kami selaku operator penyeberangan akan menyiapkan sarana itu," kata Fahmi.
Pada tahap awal, pembangunan dermaga eksekutif direncanakan dimulai dari Pelabuhan Ketapang. Setelah itu, pembangunan direncanakan berlanjut di Pelabuhan Gilimanuk.
Targetnya jelas: membuat perjalanan Jawa-Bali lebih nyaman sekaligus mengurangi waktu yang terbuang di pelabuhan.
Lonjakan Kendaraan Jadi Alarm
Rencana peningkatan layanan tersebut tidak muncul tanpa alasan.
Lonjakan arus penumpang dan logistik pada periode Lebaran serta libur Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu dasar perlunya peningkatan kapasitas penyeberangan.
Saat volume kendaraan dan penumpang melonjak hingga sekitar 40 persen, antrean panjang tidak terhindarkan.
Persoalan tersebut berpotensi semakin besar seiring meningkatnya konektivitas Pulau Jawa.
Fahmi menyebut perkembangan pembangunan Tol Trans Jawa hingga Banyuwangi juga harus diantisipasi.
Ketika akses jalan semakin cepat, waktu tempuh kendaraan menuju pelabuhan akan semakin pendek. Konsekuensinya, jumlah kendaraan yang tiba di kawasan pelabuhan dalam waktu bersamaan berpotensi meningkat.
"Akan ada lonjakan traffic terutama mobil. Karena itu kita antisipasi hal itu agar tidak terjadi antrean panjang saat masuk kapal dengan dermaga eksekutif," ujar Fahmi.
Terhubung Tol Denpasar-Gilimanuk
Solusi kemacetan tidak berhenti di kawasan pelabuhan.
Konsep yang didorong Jembrana juga dikaitkan dengan rencana pembangunan jalan tol Denpasar-Gilimanuk.
Kembang menyebut Gubernur Bali Wayan Koster telah menempatkan pembangunan infrastruktur tersebut sebagai salah satu prioritas setelah pengembangan Bali Utara.
Rencana jalan tol Denpasar-Gilimanuk diharapkan menjadi pasangan strategis bagi peningkatan layanan penyeberangan.
Sebab, kemacetan di jalur Jawa-Bali tidak hanya terjadi ketika kendaraan hendak masuk kapal. Kepadatan juga bisa muncul di jalan menuju pelabuhan apabila kapasitas ruas jalan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan volume kendaraan.
Dengan akses jalan yang lebih baik dan layanan penyeberangan yang lebih cepat, arus kendaraan dari dan menuju Bali diharapkan dapat bergerak lebih lancar.
Jembatan Jawa-Bali Kembali Jadi Perdebatan
Wacana pembangunan jembatan Selat Bali sebenarnya bukan hal baru.
Gagasan tersebut telah berulang kali muncul dan mendapat tanggapan berbeda dari berbagai pihak. Bagi sebagian kalangan, jembatan dianggap berpotensi menjadi solusi permanen atas keterbatasan penyeberangan.
Namun, bagi Pemkab Jembrana, peningkatan infrastruktur yang sudah ada dinilai lebih realistis untuk menjawab kebutuhan transportasi saat ini.
Pembangunan dermaga eksekutif, kapal express, peningkatan Jalan Denpasar-Gilimanuk, hingga rencana tol Denpasar-Gilimanuk menjadi rangkaian solusi yang ditawarkan.
Terlebih, jalur Ketapang-Gilimanuk bukan hanya menjadi urat nadi perjalanan wisatawan. Jalur tersebut juga berperan penting dalam distribusi barang dan pergerakan kendaraan antara Jawa dan Bali.
Di tengah antrean yang kembali menjadi persoalan, pilihan Jembrana jelas: bukan membangun jembatan baru, melainkan mempercepat sistem penyeberangan dan memperkuat jalan yang sudah menjadi penghubung utama Jawa-Bali.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya kapan jembatan Jawa-Bali dibangun, tetapi seberapa cepat sistem Ketapang-Gilimanuk bisa dibenahi agar antrean panjang tidak terus berulang. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Radar Bali