RADAR BANYUWANGI - Kemacetan panjang di jalur Ketapang-Gilimanuk kembali menghidupkan pertanyaan lama: mengapa Pulau Jawa dan Bali yang hanya dipisahkan Selat Bali tidak dihubungkan jembatan seperti Suramadu? Gagasan tersebut ternyata bukan ide baru. Konsep penghubung Jawa-Bali sudah muncul sejak era 1960-an, tetapi hingga kini belum terealisasi karena persoalan teknis, prioritas infrastruktur, serta pertimbangan sosial dan kultural di Bali.
Pertanyaan itu terasa semakin relevan setelah antrean kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk sempat mengular hingga belasan kilometer pada awal September 2026.
Pada 6 September 2026, antrean di sisi Ketapang bahkan sempat mencapai belasan kilometer. Sementara di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, antrean kendaraan mencapai sekitar 4–5 kilometer. Sehari berikutnya, antrean di sisi Ketapang berangsur surut menjadi sekitar 4,5 kilometer.
Kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat. ASDP mencatat pada periode 30 Agustus hingga 5 September 2026 terdapat 43.327 kendaraan yang melintas, naik 8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Di saat yang sama, jumlah kapal yang beroperasi tercatat 176 unit, turun 11 persen secara tahunan. Jumlah perjalanan kapal juga turun 21 persen menjadi 1.210 trip.
Situasi inilah yang membuat gagasan jembatan Jawa-Bali kembali menarik perhatian. Jika ada jalur darat langsung, kendaraan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kapasitas kapal feri dan dermaga untuk berpindah dari Banyuwangi menuju Bali.
Namun, membangun jembatan di Selat Bali tentu tidak sesederhana menghubungkan dua daratan yang terlihat berdekatan dari peta.
Gagasan Jembatan Jawa-Bali Sudah Ada Sejak 1960-an
Jauh sebelum kemacetan Ketapang-Gilimanuk menjadi persoalan berulang, gagasan menghubungkan pulau-pulau besar Indonesia sudah muncul pada era Presiden Soekarno.
Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Ir. Sedyatmo mencetuskan gagasan Tri Nusa Bimasakti, konsep interkoneksi yang menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Bali.
Gagasan tersebut kemudian berkembang dalam berbagai kajian dan rancangan penghubung antarpulau. Nama Sedyatmo juga tercatat dalam sejarah gagasan pembangunan infrastruktur penghubung Jawa-Madura dan proyek-proyek jembatan antarpulau.
Artinya, ide menghubungkan Jawa dan Bali bukan muncul karena kemacetan terbaru. Persoalan konektivitas antarpulau tersebut telah menjadi pembahasan selama puluhan tahun.
Namun, sampai sekarang belum ada pembangunan jembatan Jawa-Bali.
Selat Bali Memang Dekat, tetapi Bukan Perairan Biasa
Secara geografis, Selat Bali memiliki titik tersempit sekitar 2,4 kilometer. Jarak tersebut membuat gagasan jembatan terlihat masuk akal jika hanya dilihat dari sisi bentang geografis.
Tetapi jarak bukan satu-satunya persoalan.
Selat Bali merupakan perairan yang menjadi jalur penting pelayaran sekaligus kawasan dengan kondisi laut yang harus diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.
Karena itu, desain penghubung Jawa-Bali sejak awal harus mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan pelayaran, kondisi laut, hingga dampak lingkungan dan kawasan di kedua sisi selat.
Infrastruktur semacam ini juga membutuhkan investasi sangat besar dan kajian lintas sektor sebelum dapat diputuskan untuk dibangun.
Dengan kata lain, dekat secara geografis tidak otomatis berarti mudah dibangun.
Tahun 2012, Banyuwangi Kembali Mengusulkan
Wacana tersebut kembali mengemuka pada 2012.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat itu mendorong gagasan pembangunan jembatan Selat Bali. Salah satu latar belakangnya adalah meningkatnya volume kendaraan yang menggunakan jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Jembatan dinilai berpotensi memperlancar konektivitas Jawa-Bali dan mengurangi ketergantungan terhadap layanan penyeberangan.
Namun, gagasan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak di Bali, termasuk Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jembrana.
Pemkab Jembrana pada saat itu lebih menempatkan peningkatan infrastruktur jalan menuju Gilimanuk sebagai prioritas dibandingkan pembangunan jembatan.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Jawa-Bali tidak hanya dilihat dari kebutuhan Banyuwangi untuk memperlancar arus kendaraan. Ada kepentingan konektivitas, tata ruang, lingkungan, sosial, budaya, dan pembangunan wilayah Bali yang ikut menjadi pertimbangan.
Ada Faktor Budaya dan Mitologi Bali
Di tengah perdebatan tersebut, muncul pula aspek yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali: nilai budaya dan kepercayaan.
Dalam mitologi yang berkaitan dengan Dang Hyang Siddhimantra, terdapat kisah mengenai terpisahnya Jawa dan Bali oleh laut.
Kisah tersebut menjadi bagian dari pemaknaan budaya masyarakat Bali terhadap keberadaan Selat Bali. Karena itu, sebagian pihak di Bali memandang pembangunan jembatan bukan sekadar proyek transportasi, melainkan juga persoalan yang bersinggungan dengan nilai spiritual dan kultural.
Penolakan dari pihak Bali pada berbagai kesempatan memang pernah dikaitkan dengan aspek tersebut. Namun, menyebut mitologi sebagai satu-satunya penyebab jembatan tidak dibangun akan terlalu menyederhanakan persoalan.
Ada pula pertimbangan mengenai prioritas pembangunan, kondisi infrastruktur eksisting, lingkungan, tata ruang, keselamatan, dan kelayakan proyek.
Bagi masyarakat yang memegang nilai tersebut, aspek budaya tentu memiliki arti penting. Di sisi lain, keputusan pembangunan infrastruktur nasional juga membutuhkan kajian teknis dan kebijakan yang lebih luas.
Pernahkah Jawa dan Bali Menjadi Satu?
Ada fakta geologi yang membuat cerita mengenai Jawa dan Bali semakin menarik.
Bali dan Jawa merupakan bagian dari kawasan geologi yang memiliki sejarah panjang. Dalam periode geologi tertentu, perubahan muka laut dan proses tektonik berperan terhadap bentuk wilayah kepulauan seperti yang dikenal sekarang.
Karena itu, cerita bahwa Jawa dan Bali pernah memiliki keterhubungan daratan tidak dapat disamakan dengan mitologi Dang Hyang Siddhimantra. Keduanya berada dalam ranah berbeda: satu merupakan penjelasan ilmiah mengenai proses geologi, sedangkan yang lain merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat.
Justru pertemuan antara kondisi geografis, sejarah, teknologi, dan budaya inilah yang membuat wacana jembatan Jawa-Bali tidak pernah sederhana.
Lalu, Bagaimana Solusi Kemacetan Ketapang-Gilimanuk?
Pertanyaan mengenai jembatan kembali muncul ketika antrean kendaraan memanjang. Namun, solusi yang sedang ditempuh pemerintah saat ini bukan pembangunan jembatan.
Kementerian Perhubungan pada Juli 2026 menyebut sejumlah alternatif untuk mengurai kepadatan Ketapang-Gilimanuk, antara lain optimalisasi dermaga serta pengoperasian kapal berkapasitas besar.
ASDP juga memperkuat koordinasi lintas instansi dan mengoptimalkan operasional kapal untuk mempercepat penguraian antrean.
Pada awal September, persoalan semakin kompleks karena terdapat peningkatan volume kendaraan, pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga, tingginya arus kendaraan logistik, serta sejumlah kendala kapasitas kapal.
Langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek hingga menengah untuk menjaga jalur Jawa-Bali tetap bergerak.
Sementara itu, gagasan jembatan berada pada level persoalan yang jauh lebih besar.
Jembatan Jawa-Bali: Solusi atau Persoalan Baru?
Kemacetan Ketapang-Gilimanuk memperlihatkan betapa pentingnya konektivitas Jawa-Bali bagi pergerakan orang dan barang.
Namun, pengalaman antrean panjang tidak serta-merta membuat pembangunan jembatan menjadi keputusan yang sederhana.
Jembatan memang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap kapal feri. Tetapi proyek tersebut juga harus menjawab pertanyaan mengenai biaya, keselamatan, lingkungan, lalu lintas pelayaran, tata ruang, dampak sosial-ekonomi, serta penerimaan masyarakat Bali.
Jadi, alasan Jawa dan Bali belum tersambung jembatan bukan sekadar karena jaraknya dekat atau karena sebuah mitos. Sejarah menunjukkan gagasannya sudah muncul sejak 1960-an, tetapi realisasinya menghadapi persoalan teknis, kebijakan, prioritas pembangunan, serta pertimbangan sosial dan kultural yang kompleks.
Untuk saat ini, ketika antrean Ketapang-Gilimanuk kembali menjadi sorotan, pemerintah masih memilih memperkuat sistem penyeberangan melalui optimalisasi kapal dan dermaga.
Sementara pertanyaan tentang jembatan Jawa-Bali tetap menggantung: apakah suatu hari Selat Bali benar-benar akan memiliki penghubung darat, atau sistem penyeberangan akan terus menjadi pintu utama Jawa menuju Bali? (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : disarikan dari berbagai sumber