RADAR BANYUWANGI – Upaya mengurai kemacetan horor jalur logistik Banyuwangi–Lombok justru diwarnai dugaan intimidasi terhadap sopir truk. Sejumlah pengemudi yang memilih KMP Portlink 0 milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) disebut diancam masuk daftar hitam dan tidak boleh lagi menggunakan kapal swasta.
Ancaman tersebut muncul ketika pemerintah tengah berupaya memecah kepadatan kendaraan logistik melalui penambahan armada penyeberangan.
Kapal milik BUMN itu dioperasikan dari Pelabuhan Tanjungwangi sebagai bagian dari langkah strategis untuk mengurai kepadatan. Namun, di lapangan, pilihan sopir untuk menggunakan kapal tersebut justru disebut memunculkan tekanan.
Pembina Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) sekaligus Ketua Perkumpulan Sopir Logistik Indonesia (PSLI), Slamet Barokah, membenarkan adanya isu intimidasi tersebut.
Sopir Dibayangi Ancaman Blacklist
Slamet menyebut sejumlah sopir digertak tidak akan diperbolehkan kembali menggunakan armada kapal swasta jika memilih KMP Portlink 0.
Salah satu nama operator yang disebut dalam ancaman tersebut adalah PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).
Namun, Slamet menegaskan pihaknya masih menelusuri sumber awal isu tersebut. Dia mengecam keras apabila benar terdapat upaya mengondisikan pilihan sopir melalui ancaman.
"Munculnya isu ini sengaja digoreng oleh oknum tertentu. Sumber pertamanya siapa, kami masih terus melakukan penelusuran secara intensif. Yang jelas, ini tindakan manipulatif dan tidak bisa dibiarkan begitu saja," tegas Slamet.
Bagi para sopir, persoalan tersebut bukan sekadar pilihan naik kapal.
Mereka berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, ada kebutuhan mempercepat perjalanan dan menghindari antrean panjang. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan konsekuensi jika memilih armada alternatif yang disediakan pemerintah.
Sejak Hari Pertama Pemuatan
Kegaduhan tersebut, kata Slamet, sudah terdengar sejak hari pertama KMP Portlink 0 mulai melakukan pemuatan.
Kapal tersebut mulai beroperasi pada Selasa pagi (8/9). Sejak saat itu, kabar mengenai ancaman blacklist disebut membuat sejumlah sopir ketakutan.
"Sejak hari pertama mau pemuatan sudah ramai. Sopir-sopir ketakutan karena diintimidasi seperti itu. Kami sudah berkoordinasi dan melaporkan hal ini ke Polsek KP3," imbuhnya.
ASLI meminta para pengemudi tidak terpengaruh gertakan dan tetap menjalankan aktivitas secara normal.
Slamet menegaskan, selama armada tersebut beroperasi sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku, sopir memiliki hak untuk memilih sarana penyeberangan yang tersedia.
Jika ancaman tersebut nantinya benar-benar diwujudkan dalam bentuk boikot oleh operator swasta, ASLI mengaku siap mengambil langkah lebih tegas.
Kapal Raksasa Belum Terisi Penuh
Dugaan intimidasi itu muncul bersamaan dengan fakta bahwa keterisian KMP Portlink 0 pada pelayaran perdana masih jauh dari kapasitas maksimal.
Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Tanjungwangi Budi Sanjoyo mencatat, KMP Portlink 0 yang berangkat Selasa (8/9) pukul 23.34 WIB hanya membawa 6 unit tronton dan 30 unit truk besar.
Padahal, kapal tersebut memiliki kapasitas hingga 50 truk besar atau 115 kendaraan campuran dalam sekali pelayaran.
Angka tersebut menunjukkan ruang angkut kapal masih sangat besar.
Dalam konteks kepadatan jalur logistik Banyuwangi–Lombok, kapasitas yang belum maksimal itu menjadi perhatian. Sebab, setiap kendaraan yang berhasil dialihkan ke armada alternatif berpotensi mengurangi tekanan pada jalur penyeberangan yang selama ini padat.
KMP Portlink 0 pun diposisikan bukan untuk mematikan peran operator lain, melainkan sebagai tambahan kapasitas di tengah tingginya kebutuhan angkutan logistik.
Solusi Kemacetan Jangan Berujung Tekanan
Kehadiran KMP Portlink 0 merupakan instruksi langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Karena itu, ASLI menilai kapal tersebut seharusnya dipandang sebagai bagian dari solusi untuk mengurai kepadatan, bukan menjadi sumber persoalan baru bagi sopir.
Bagi pengemudi truk, setiap pilihan armada berkaitan langsung dengan waktu tempuh, biaya operasional, dan kepastian perjalanan.
Karena itu, ancaman blacklist—jika benar dilakukan—dinilai berpotensi membuat sopir kembali terjebak dalam pilihan yang terbatas.
Slamet memastikan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut. Terlebih, tujuan utama pengoperasian kapal tambahan adalah mengurai persoalan logistik yang selama ini menekan jalur Banyuwangi–Lombok.
Di tengah kemacetan yang belum sepenuhnya terurai, kapal dengan kemampuan mengangkut hingga 115 kendaraan sudah tersedia. Tantangannya kini bukan sekadar menyediakan kapal, tetapi memastikan sopir bebas memilih armada tanpa tekanan. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin