RADAR BANYUWANGI – Kemacetan di Ketapang hingga jalur utara Banyuwangi bukan lagi sekadar antrean kendaraan, melainkan tanda bahwa sistem lalu lintas di ujung timur Jawa membutuhkan pilihan baru. Syafaat, Ketua Lentera Sastra Banyuwangi, mendorong gagasan pembangunan Tol Banyuwangi–Wongsorejo sebagai jalur alternatif, sehingga beban kendaraan tidak terus-menerus bertumpu pada jalur nasional dan kawasan Pelabuhan Ketapang.
Sudah terlalu sering kemacetan menjadi cerita yang sama: dibicarakan ketika antrean mengular, dikeluhkan ketika perjalanan tersendat, lalu perlahan menghilang dari percakapan setelah arus kembali bergerak.
Padahal persoalannya tidak sesederhana pintu masuk Pelabuhan Ketapang.
Ketapang dan Cerita Kemacetan yang Berulang
Syafaat menggambarkan persoalan itu seperti cerita lama yang belum menemukan halaman terakhir.
Kawasan Ketapang hingga ke utara berulang kali menghadapi kepadatan kendaraan. Bahkan, Watu Dodol yang dahulu menjadi penanda perjalanan kini seolah berada di tengah arus lalu lintas setelah jalan baru dibangun di sisi timurnya.
Batu itu tidak berpindah.
Yang berubah adalah ruang di sekelilingnya.
Watu Dodol kini seperti saksi bisu dari derasnya kendaraan yang melintas, sementara antrean panjang dan deru mesin menjadi pemandangan yang kembali muncul ketika lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang terganggu.
“Entahlah, mungkin jari sudah terlalu lelah menghitung berapa kali kemacetan terjadi di wilayah Ketapang hingga ke utara,” kata Syafaat.
Kalimat itu merangkum kegelisahan yang lebih besar: sampai kapan persoalan yang sama hanya ditangani ketika kemacetan sudah terjadi?
Masalahnya Bukan Hanya Pelabuhan
Menurut Syafaat, melihat kemacetan Ketapang hanya sebagai persoalan operasional pelabuhan akan membuat akar masalah terlewat.
Antrean kendaraan dapat muncul bahkan sebelum kendaraan mencapai Pelabuhan Ketapang.
Ketika jumlah kendaraan meningkat, sementara pilihan jalur tetap terbatas, tekanan otomatis terkonsentrasi pada jalan utama.
Jalan Lingkar Ketapang memang memberikan ruang bagi sebagian arus kendaraan. Namun, keberadaannya belum menjadi jawaban menyeluruh ketika terjadi lonjakan kendaraan, keterbatasan kapal, maupun gangguan cuaca di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Pada kondisi tertentu, gangguan di penyeberangan dapat merambat ke jaringan jalan di daratan.
Di sinilah persoalan transportasi Banyuwangi menjadi lebih besar.
Jalur nasional menuju ujung timur Jawa masih menjadi salah satu urat utama pergerakan kendaraan. Ketika simpul tersebut tersumbat, ruang untuk mengalihkan arus menjadi terbatas.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana mempercepat antrean.
Tetapi, mengapa tidak menambah pilihan jalan?
Gagasan Tol Banyuwangi–Wongsorejo
Dari persoalan tersebut, Syafaat menawarkan satu gagasan: mulai memikirkan jalur Tol Banyuwangi–Wongsorejo.
Gagasan itu diarahkan untuk membuka jalur alternatif dari kawasan Kalipuro menuju Wongsorejo, sehingga sebagian kendaraan yang bergerak ke utara tidak harus bertumpu pada simpul Pelabuhan Ketapang.
Jika kelak Tol Probolinggo–Banyuwangi atau Tol Probowangi tersambung hingga Ketapang, jalur tersebut secara konseptual dapat menjadi bagian dari jaringan transportasi yang lebih besar di ujung timur Jawa.
Namun, gagasan itu tentu bukan perkara sederhana.
Pembangunan jalan tol membutuhkan kajian mengenai kontur wilayah, pembebasan lahan, biaya investasi, dampak lingkungan, hingga kelayakan lalu lintas.
Karena itu, gagasan Tol Banyuwangi–Wongsorejo lebih tepat dilihat sebagai ajakan untuk mulai mengkaji kebutuhan sebelum persoalan transportasi berkembang menjadi krisis yang semakin sulit ditangani.
Tambah Kapal Belum Tentu Menyelesaikan Semua
Menambah armada kapal penyeberangan tetap penting untuk memperkuat konektivitas Jawa–Bali.
Namun, menurut Syafaat, jumlah kapal bukan satu-satunya jawaban.
Ketika cuaca buruk melanda Selat Bali, kemampuan penyeberangan tetap menghadapi batas alam. Laut memiliki karakter yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.
Karena itu, menambah kapasitas penyeberangan perlu berjalan bersama dengan upaya memperkuat jaringan jalan di sisi Banyuwangi.
Semakin banyak pilihan rute, semakin besar pula ruang untuk mengelola arus kendaraan ketika salah satu simpul mengalami gangguan.
Prinsipnya sederhana: jangan membuat seluruh sistem bergantung pada satu urat lalu lintas.
Sebelum Membayangkan Jembatan Jawa–Bali
Gagasan tentang jembatan Jawa–Bali juga kerap muncul ketika berbicara mengenai konektivitas dua pulau.
Namun, proyek semacam itu memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar.
Di antara Jawa dan Bali terbentang Selat Bali dengan karakter geografis, kedalaman, arus laut, ekosistem, serta persoalan lingkungan yang harus dikaji secara mendalam.
Belum lagi dimensi sejarah dan kebudayaan yang melekat pada selat tersebut.
Dalam sejumlah cerita tradisional Bali, Selat Bali bahkan memiliki kisah tersendiri. Dalam Usana Bali dan Babad Manik Angkeran, selat tersebut dikaitkan dengan kisah Mpu Siddhimantra yang membelah tanah menggunakan tongkat saktinya untuk memisahkan Jawa dan Bali.
Terlepas dari konteks mitologinya, kisah tersebut mengingatkan bahwa Selat Bali bukan sekadar ruang kosong yang memisahkan dua pulau.
Ada alam, sejarah, budaya, dan kehidupan yang harus diperhitungkan.
Karena itu, sebelum membayangkan proyek raksasa yang menghubungkan Jawa dan Bali, ada pertanyaan yang lebih dekat dan mendesak: apakah Banyuwangi sendiri sudah memiliki cukup banyak pilihan jalur untuk mengurai lalu lintasnya?
Tol Probowangi dan Jalan Keluar dari Ujung Timur
Dalam konteks yang lebih luas, keberlanjutan Tol Probolinggo–Banyuwangi hingga Ketapang memiliki arti strategis.
Ruas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari konektivitas Trans-Jawa, tetapi juga memberikan alternatif pergerakan kendaraan menuju wilayah paling timur Pulau Jawa.
Bagi Banyuwangi, keberadaan jalur alternatif dapat berarti lebih dari sekadar perjalanan yang lebih cepat.
Jalan adalah waktu yang diselamatkan.
Jalan juga berarti biaya logistik yang dapat ditekan, akses ekonomi yang terbuka, distribusi barang yang lebih lancar, dan pilihan perjalanan yang semakin banyak.
Karena itu, gagasan Tol Banyuwangi–Wongsorejo perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: bagaimana membangun sistem transportasi yang tidak mudah lumpuh ketika satu simpul mengalami tekanan.
Jangan Tunggu Kemacetan Menjadi Krisis
Syafaat melihat persoalan kemacetan Ketapang sebagai tanda bahwa Banyuwangi perlu mulai memikirkan masa depan transportasinya.
Bukan berarti seluruh solusi harus berupa jalan tol.
Tetapi, pilihan untuk membangun jalur alternatif perlu dikaji secara serius jika pertumbuhan kendaraan terus berhadapan dengan keterbatasan ruang jalan.
Sebab pembangunan infrastruktur idealnya tidak selalu menunggu masalah mencapai titik terburuk.
Perencanaan justru dibutuhkan sebelum antrean kendaraan berubah menjadi kerugian ekonomi yang lebih besar.
Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa. Posisi geografis tersebut semestinya tidak membuat pembangunan datang paling akhir.
“Jangan sampai karena berada di ujung, pembangunan justru selalu datang paling akhir,” ujar Syafaat.
Pada akhirnya, persoalan Ketapang bukan semata tentang berapa panjang antrean kendaraan hari ini.
Yang lebih penting adalah berapa lama lagi Banyuwangi akan mengandalkan satu jalur utama untuk menanggung beban pergerakan kendaraan yang terus berkembang.
Mungkin jawabannya bukan langsung membangun proyek paling megah.
Mungkin langkah pertamanya justru lebih sederhana: berani membuka pembicaraan, menyusun kajian, dan mencari jalan baru sebelum kemacetan kembali menjadi cerita lama. (*)
Editor : Ali Sodiqin