RADAR BANYUWANGI – Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menembus lebih dari 15 kilometer. Bukan karena armada kapal penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kurang, melainkan karena kapasitas dermaga yang tersedia tidak mampu mengimbangi arus kendaraan. Sejumlah fasilitas sandar kapal tidak dapat digunakan secara optimal, membuat waktu tunggu membengkak dan antrean merembet hingga jalan nasional.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menegaskan, persoalan utama saat ini bukan ketersediaan kapal. Sebanyak 56 armada tercatat melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Dalam kondisi normal, sekitar 28 hingga 32 kapal dapat beroperasi setiap hari. Namun, saat ini hanya sekitar 23 kapal yang mampu melayani penyeberangan.
Penyebabnya adalah keterbatasan fasilitas sandar.
“Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang. Kapal hanya dapat melayani kendaraan apabila tersedia dermaga dan waktu sandar,” jelas Khoiri.
Dermaga Berkurang, Kapal Tak Bisa Maksimal
Salah satu persoalan terbesar datang dari Dermaga MB II. Fasilitas tersebut ditutup sejak 21 Agustus untuk peningkatan kapasitas yang dijadwalkan berlangsung hingga Maret 2027.
Meski demikian, terdapat rencana agar Dermaga MB II dapat difungsikan sementara selama periode Natal dan Tahun Baru. Pengoperasian tersebut tentu tetap mempertimbangkan aspek teknis dan keselamatan.
Di sisi lain, Dermaga Bulusan juga belum dapat digunakan secara optimal. Dua fender atau perangkat pelindung dermaga roboh ke laut sehingga fasilitas tersebut membutuhkan perbaikan.
Kondisi itu membuat ruang gerak kapal semakin terbatas. Armada yang sebenarnya tersedia tidak otomatis dapat meningkatkan pelayanan apabila tempat sandar dan waktu bongkar-muat tidak mencukupi.
Masalah tersebut kemudian berantai menjadi antrean kendaraan yang panjang.
LCM Ketapang Belum Terintegrasi Optimal
Persoalan tidak berhenti pada berkurangnya dermaga. Integrasi Dermaga LCM Ketapang dengan pelabuhan utama juga dinilai belum berjalan optimal.
Keterbatasan kapasitas dermaga untuk kendaraan berat turut menjadi tantangan. Dermaga MB I memiliki kapasitas sekitar 30 ton, sedangkan MB III sekitar 20 ton.
Kondisi itu membuat pelayanan terhadap kendaraan berat menjadi lebih terbatas. Arus kendaraan ringan dan berat yang belum sepenuhnya dipisahkan juga ikut memperlambat pergerakan kendaraan menuju kapal.
Efek dominonya cukup panjang.
Waktu tunggu kendaraan meningkat. Biaya angkutan ikut bertambah. Distribusi logistik antara Jawa dan Bali terganggu. Ketika kapasitas penampungan di kawasan pelabuhan tidak lagi mencukupi, antrean akhirnya meluas ke jalan nasional.
Dengan demikian, panjang antrean lebih dari 15 kilometer menjadi gambaran dari persoalan kapasitas secara keseluruhan, bukan sekadar persoalan jumlah armada kapal.
Gapasdap Sodorkan Sejumlah Langkah Cepat
Untuk mengurai antrean, Gapasdap mengusulkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek.
Pertama, kendaraan ringan dan kendaraan berat perlu dipisahkan sebelum memasuki kawasan pelabuhan. Pemisahan tersebut diharapkan membuat pengaturan arus kendaraan menjadi lebih terukur.
Kedua, dermaga plengsengan dapat dioptimalkan untuk pelayanan kapal LCM dengan terlebih dahulu memperkuat area yang diperlukan.
Ketiga, penggunaan Dermaga MB II secara terbatas untuk kapal-kapal kecil dapat dipertimbangkan apabila secara teknis dinyatakan aman.
Selain itu, perusahaan pelayaran didorong mempercepat proses bongkar-muat. Semakin singkat kapal berada di dermaga, semakin cepat pula kapal dapat kembali melayani kendaraan yang mengantre.
Langkah tersebut penting karena persoalan di lintasan Ketapang-Gilimanuk bukan hanya soal berapa banyak kapal yang tersedia, tetapi seberapa cepat kapal dapat bersandar, melakukan bongkar-muat, dan kembali beroperasi.
Perbaikan MB II dan Bulusan Jadi Kunci
Dalam jangka menengah, percepatan perbaikan Dermaga MB II dan Bulusan dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kapasitas layanan.
Gapasdap juga mendorong peningkatan kapasitas Dermaga MB I dan MB III serta memperbaiki integrasi antara layanan LCM dan Bulusan.
Namun, penyelesaian antrean panjang tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, BPTD, KSOP, pemerintah daerah, kepolisian, operator kapal, perusahaan angkutan, hingga pengguna jasa dinilai harus memiliki langkah yang terintegrasi.
“Kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, perusahaan angkutan, dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem,” ujar Khoiri.
Antrean lebih dari 15 kilometer di Ketapang pada akhirnya menunjukkan satu persoalan utama: kapal memang tersedia, tetapi tanpa dermaga yang memadai, armada tersebut tidak bisa bekerja maksimal. Karena itu, pemulihan kapasitas sandar menjadi kunci untuk mengembalikan kelancaran penyeberangan Jawa-Bali. (*)
Editor : Ali Sodiqin