RADAR BANYUWANGI - Pemerintah menambah anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk 2027 sekitar Rp4 triliun. Tambahan tersebut membuat pengembangan jaringan kereta api dan keselamatan transportasi menjadi dua fokus utama penggunaan anggaran kementerian.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Kemenhub memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp32,93 triliun. Angka itu meningkat dari pagu awal sekitar Rp28 triliun.
Menurut Dudy, tambahan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan transportasi, terutama pada aspek keselamatan serta pengembangan jaringan perkeretaapian.
"Dari kebutuhan kita, itu kan semula ditentukan pagunya diawal Rp28 triliun, kemudian ada penambahan sekitar Rp4 triliun. Kebanyakan dari angka tersebut adalah untuk keselamatan (transportasi) kemudian juga memang fokus di (pengembangan jaringan) kereta api," kata Dudy usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9).
Jaringan Kereta Menuju Sukabumi Masuk Prioritas
Salah satu agenda yang disebut Dudy adalah pengembangan jaringan kereta api menuju Sukabumi. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas konektivitas perkeretaapian dan meningkatkan layanan transportasi publik.
Selain jaringan menuju Sukabumi, pemerintah juga menyiapkan elektrifikasi jalur kereta hingga Cikampek. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan, khususnya pengguna layanan kereta api di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Elektrifikasi menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan kereta karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas operasional jaringan yang melayani mobilitas masyarakat dalam jumlah besar.
Elektrifikasi Tanah Abang-Rangkasbitung Dilanjutkan
Kemenhub juga akan melanjutkan peningkatan sistem kelistrikan pada jalur Tanah Abang-Rangkasbitung.
Menurut Dudy, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kereta rel listrik. Kebutuhan peningkatan layanan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah penumpang transportasi publik di kawasan perkotaan.
"Kita akan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut. Jadi, termasuk yang tadi disampaikan untuk pengembangan jaringan kereta yang sampai Sukabumi dan juga elektrifikasi sampai Cikampek. Kemudian elektrifikasi Tanah Abang-Rangkasbitung," jelasnya.
Dudy belum merinci keseluruhan proyek perkeretaapian yang akan dibiayai melalui pagu anggaran Kemenhub 2027. Namun, pernyataannya menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas jaringan dan keselamatan menjadi bagian penting dari arah kebijakan transportasi pemerintah pada tahun tersebut.
Trans-Sumatra hingga Trans-Kalimantan
Agenda pengembangan kereta api pemerintah tidak hanya menyasar kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Pemerintah juga memiliki rencana jangka panjang untuk membangun jaringan perkeretaapian lintas wilayah di luar Jawa.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Kementerian Perhubungan menggarap pembangunan jalur kereta Trans-Sumatra. Perintah tersebut disampaikan dalam acara peresmian revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah.
"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," kata Prabowo.
Jalur Trans-Sumatra direncanakan menghubungkan Bakauheni di Provinsi Lampung dengan wilayah paling utara Pulau Sumatra. Pemerintah menempatkan pembangunan tersebut sebagai salah satu target pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.
Setelah Trans-Sumatra, pembangunan jaringan Trans-Kalimantan juga masuk dalam agenda yang didorong pemerintah. Presiden meminta PT KAI dan Kemenhub menyiapkan proyek tersebut sebagai bagian dari pengembangan konektivitas transportasi berbasis rel.
Fokus pada Keselamatan dan Konektivitas
Dengan pagu mencapai Rp32,93 triliun, Kemenhub memiliki tambahan ruang anggaran sekitar Rp4 triliun dibandingkan pagu awal. Sebagian besar tambahan tersebut diarahkan untuk keselamatan transportasi, sementara pengembangan jaringan kereta menjadi salah satu fokus lainnya.
Rangkaian rencana tersebut menunjukkan dua arah utama kebijakan perkeretaapian pemerintah, yakni meningkatkan kualitas jaringan yang sudah melayani mobilitas masyarakat sekaligus memperluas konektivitas ke wilayah baru.
Bagi masyarakat, pengembangan jaringan dan elektrifikasi bukan hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan upaya pemerintah menyediakan transportasi publik yang lebih terhubung dan mampu menampung kebutuhan mobilitas yang terus berkembang.
Meski sejumlah rencana telah disampaikan, detail pelaksanaan, cakupan pekerjaan, serta tahapan masing-masing proyek masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara