Demo Warga Pati di DPR: Tuntut RUU Perampasan Aset hingga Hukuman Mati

RADAR BANYUWANGI – Ribuan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut membawa dua tuntutan utama—pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor—sementara Dishub DKI Jakarta menyiapkan 120 personel, rekayasa lalu lintas, serta empat mobil derek untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas jalan.

Aksi AMPB dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. Massa datang dengan membawa aspirasi yang mereka klaim sebagai gerakan masyarakat dari daerah, bukan gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan, dua tuntutan tersebut menjadi fokus utama aksi.

“Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik,” tegas Botok.

Pernyataan itu sekaligus membantah anggapan bahwa aksi AMPB ditunggangi elite politik tertentu. Botok juga menepis keterkaitan gerakan tersebut dengan kelompok yang disebut sebagai “Geng Solo” maupun kelompok penguasa lainnya.

“Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini adalah murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung,” ujarnya.

120 Personel Dishub Dikerahkan

Besarnya konsentrasi massa membuat pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi terhadap lalu lintas. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 120 personel di sejumlah titik strategis.

Pengamanan lalu lintas dibagi dalam tiga zona dengan sistem dua shift. Personel bertugas pada pukul 07.00–13.00 WIB dan 13.00–19.00 WIB.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Pengalihan arus akan diterapkan mengikuti perkembangan jumlah dan pergerakan massa.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan, khususnya yang akan melintasi kawasan terdampak aksi,” ujar Budi.

Karena itu, pengendara yang tidak memiliki kepentingan di sekitar kompleks DPR/MPR RI dan kawasan pusat Jakarta disarankan mempertimbangkan jalur alternatif.

Jalur Sekitar DPR Berpotensi Dialihkan

Salah satu titik yang mendapat perhatian adalah Jalan Letjen S. Parman sisi selatan, khususnya dari kawasan Semanggi menuju Simpang Slipi.

Bagi kendaraan dari Tomang menuju Cawang, jalur alternatif yang disiapkan meliputi:

• Jalan Tomang Raya

• Jalan Balikpapan

• Jalan Suryopranoto

• Jalan Juanda

Sebaliknya, kendaraan dari Cawang menuju Tomang dapat diarahkan melalui:

• Jalan Jenderal Gatot Subroto

• Jalan Jenderal Sudirman

• Jalan Sisingamangaraja

• Jalan Asia Afrika

• Jalan Patal Senayan

Sementara kendaraan dari Blok M menuju Tomang dapat menggunakan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Patal Senayan.

Pengendara juga dapat memanfaatkan Jalan Jenderal Gatot Subroto menuju Cawang sebagai jalur alternatif.

Di koridor Senayan–Gatot Subroto–Sudirman, kendaraan dari arah Cawang juga disiapkan untuk melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Asia Afrika, hingga Jalan Patal Senayan.

Adapun kendaraan dari Tomang menuju Cawang masih dapat melintas, tetapi pergerakannya dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Kawasan Istana Ikut Diantisipasi

Rekayasa lalu lintas tidak hanya disiapkan di sekitar DPR/MPR RI. Kawasan Istana juga menjadi perhatian karena pergerakan massa berpotensi berdampak pada lalu lintas di pusat Jakarta.

Sejumlah ruas yang masuk dalam kawasan antisipasi antara lain Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan Merdeka Barat, KH. Wahid Hasyim, Kebon Sirih, hingga Budi Kemuliaan.

Beberapa jalur alternatif yang disiapkan antara lain:

Tugu Tani menuju Tanah Abang: Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Veteran – Jalan Cideng Timur.

Tanah Abang menuju Pulogadung: Jalan Abdul Muis – Jalan Majapahit – Jalan Ir. H. Juanda.

Senayan menuju Kota: Jalan KH. Mas Mansyur – Jalan Cideng Barat – Jalan Cideng Timur – Jalan Abdul Muis – Jalan Majapahit.

Harmoni menuju Senayan: Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Katedral – Jalan Pejambon – Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Tugu Tani – Jalan Menteng Raya – Jalan Taman Cut Mutiah – Jalan GSSJ Samratulangi – Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan H.R. Rasuna Said.

10 Titik Vital Diawasi

Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, Dishub DKI menempatkan personel di 10 titik pengawasan, yakni:

1. Simpang Senayan arah Bundaran Senayan

2. FX Sudirman

3. Traffic Light Fairmont

4. Patal Senayan

5. Pintu 10

6. Hotel Mulia

7. Simpang Palmerah

8. Masjid Babah Alun

9. Ladokgi

10. Ladokgi Bawah/Kolong

Dishub juga menyiagakan empat mobil derek di Pintu 10, bawah Flyover Ladokgi, Hotel Mulia, dan FX Sudirman.

Armada tersebut disiapkan untuk menangani kendaraan yang mengalami gangguan atau kondisi darurat ketika rekayasa lalu lintas berlangsung.

Aspirasi Politik, Dampak Lalu Lintas

Aksi AMPB di depan DPR/MPR RI pada Kamis ini pada dasarnya membawa dua agenda yang dinyatakan sebagai aspirasi masyarakat: mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Namun, bagi pengguna jalan, dampak paling langsung adalah potensi perubahan arus kendaraan di sekitar DPR/MPR RI dan sejumlah ruas pusat Jakarta.

Karena rekayasa diterapkan secara situasional, kondisi lalu lintas dapat berubah mengikuti dinamika massa. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan terdampak disarankan menyesuaikan waktu perjalanan, mengikuti arahan petugas, dan menggunakan jalur alternatif yang tersedia. (*)

Editor : Ali Sodiqin
Sumber : jawapos.com