RADAR BANYUWANGI – Demonstrasi 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI mendapat pengamanan ketat. Sebanyak 18.504 personel dikerahkan untuk mengawal aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama kelompok masyarakat sipil sekaligus menjaga aktivitas warga dan arus lalu lintas di Jakarta Pusat tetap berjalan.
Aksi yang berlangsung Kamis (27/8/2026) itu diperkirakan diikuti ribuan massa dan dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Pengamanan dipimpin Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung di Zona 1, kawasan Ring 1 DPR/MPR RI. Personel telah disiagakan sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan pejabat utama dan perwira pengendali.
Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana memimpin pelayanan pengamanan di wilayah hukum Polsek Metro Gambir.
Pengamanan Demo Dibagi Enam Zona
Untuk mengantisipasi konsentrasi massa, kepolisian membagi pengamanan demonstrasi ke dalam enam zona. Skema tersebut juga dirancang agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung di tengah aksi.
Zona 2 mencakup sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Zona 3 meliputi Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika.
Selanjutnya, Zona 4 berada di kawasan Gerbang Pancasila. Zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR, hingga Gedung LHK.
Adapun Zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.
Personel juga disebar di kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa sekaligus dampaknya terhadap lalu lintas.
Yang menarik, dalam pengamanan tersebut polisi tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Pendekatan humanis dan persuasif dikedepankan untuk mengawal penyampaian aspirasi.
"Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold, Kamis (27/8).
Lalu Lintas Bisa Dialihkan Situasional
Selain mengamankan massa, kepolisian menyiapkan personel lalu lintas untuk melakukan pengaturan hingga pengalihan arus apabila situasi di sekitar lokasi demonstrasi mengalami kepadatan.
Pengalihan arus akan diterapkan secara situasional, terutama jika massa menutup ruas jalan tertentu. Pengguna jalan yang melintas di sekitar DPR/MPR RI diminta mengikuti arahan petugas dan mempertimbangkan jalur alternatif.
"Untuk pengguna jalan, kami mengimbau agar menghindari sementara titik-titik yang menjadi lokasi aksi apabila terjadi kepadatan. Ikuti arahan petugas di lapangan dan gunakan jalur alternatif," kata Reynold.
Kepolisian juga mengimbau peserta demonstrasi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis ataupun merusak fasilitas umum.
"Kami mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk bersama-sama menjaga Jakarta Pusat tetap aman dan kondusif. Mari kita kawal penyampaian aspirasi ini agar berjalan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat," ujarnya.
AMPB Tegaskan Bukan Gerakan Lengserkan Prabowo-Gibran
Di tengah pengamanan ketat tersebut, AMPB memastikan aksi mereka memiliki fokus yang spesifik. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan demonstrasi bukan gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Supriyono, tuntutan yang dibawa justru ditujukan untuk mendorong pemerintahan berjalan lebih baik.
"Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik," tegas Botok.
Dia juga membantah anggapan bahwa aksi warga Pati tersebut ditunggangi elite politik tertentu, termasuk kelompok yang disebut sebagai "Geng Solo".
Supriyono menegaskan aksi tersebut merupakan gerakan masyarakat sipil.
"Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini adalah murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung," ujarnya.
Dengan pengerahan 18.504 personel, kepolisian kini memusatkan pengamanan pada tiga hal: memastikan aspirasi tetap tersampaikan, mencegah aksi berkembang menjadi tindakan anarkis, serta menjaga mobilitas warga Jakarta di sekitar kawasan DPR/MPR dan sejumlah titik strategis Jakarta Pusat. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : jawapos.com