RADAR BANYUWANGI – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perhatian mulai mengarah pada independensi forum yang akan menentukan kepemimpinan PBNU lima tahun ke depan. Warga NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada nama Presiden, fasilitas negara, maupun pengaruh jabatan yang digunakan untuk memengaruhi proses suksesi di tubuh NU.
Permintaan itu disampaikan Gus Lilur pada Rabu (19/8/2026), setelah mengaku menerima informasi mengenai dugaan gerakan yang berupaya mengarahkan kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU.
Muktamar tersebut dijadwalkan berlangsung 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU, sementara KH Miftahul Akhyar diarahkan menjadi Rais Aam.
Namun, ia menegaskan belum menyimpulkan bahwa manuver tersebut merupakan kehendak langsung Presiden Prabowo.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur.
Gus Lilur Minta Prabowo Pastikan Tak Ada Nama Presiden Dibawa
Menurut Gus Lilur, justru karena dugaan tersebut mencatut nama kekuasaan, Presiden perlu turun tangan. Bukan untuk menentukan siapa yang memimpin NU, melainkan memastikan aparat maupun pembantu Presiden tidak menggunakan kedekatan dengan kekuasaan untuk mengintervensi proses internal organisasi.
“Memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut penting karena sejumlah nama yang disebut dalam informasi yang diterimanya memiliki posisi strategis, baik di pemerintahan maupun dalam struktur NU.
Nama yang disorot antara lain Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
Gus Lilur secara khusus menyoroti posisi Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang memiliki peran di pemerintahan sekaligus keterkaitan dengan struktur NU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.
Bukan Soal Siapa Calonnya, tetapi Cara Memenangkannya
Gus Lilur menegaskan dirinya tidak mempersoalkan siapa saja yang maju dalam kontestasi kepemimpinan NU.
Baginya, setiap kandidat berhak berkompetisi selama memenuhi ketentuan organisasi. Yang menjadi persoalan adalah apabila kekuasaan negara digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Ia mengingatkan Muktamar NU semestinya menjadi ruang untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, keulamaan, dan kemampuan mengemban amanah organisasi.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” bebernya.
Pertanyakan Sumber Dana Jika Ada Mobilisasi Dukungan
Selain dugaan intervensi kekuasaan, Gus Lilur juga mempertanyakan sumber pendanaan apabila benar terdapat mobilisasi dukungan untuk kandidat tertentu dalam Muktamar ke-35 NU.
Ia mempertanyakan apakah terdapat penggunaan fasilitas negara, dana APBN, atau dukungan dari pihak tertentu di luar struktur organisasi.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Lilur memberikan penegasan penting. Ia tidak menyatakan bahwa dana negara telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.
Ia justru meminta dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara terbuka.
“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” jelasnya.
Marwah NU Dinilai Dipertaruhkan
Bagi Gus Lilur, pertarungan menjelang Muktamar ke-35 NU bukan semata-mata perebutan kursi Ketua Umum PBNU atau Rais Aam. Lebih jauh, independensi organisasi dan marwah NU dinilai ikut dipertaruhkan.
Ia meyakini para kiai, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan muktamirin masih memiliki independensi dalam menentukan arah organisasi.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” tuturnya.
Gus Lilur juga mengingatkan panjangnya sejarah NU dalam menjaga kepentingan umat dan bangsa. Karena itu, ia tidak ingin tradisi tersebut dikalahkan kepentingan politik jangka pendek.
“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Minta Presiden Tegaskan: Kebijakan Istana atau Ulah Pembantu?
Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan mengenai dugaan manuver yang mengatasnamakan kekuasaan.
Menurut dia, publik dan warga NU perlu mengetahui apakah dugaan pengarahan kandidat tersebut benar-benar merupakan kebijakan Presiden atau hanya inisiatif sejumlah pembantunya yang mengklaim memiliki kedekatan dengan Presiden.
“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” tegasnya.
Ia berharap tidak muncul kesan bahwa pemerintah maupun Istana ikut menentukan figur yang akan memimpin PBNU.
“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” imbuhnya.
Serukan Muktamar ke-35 NU Tetap Independen
Gus Lilur juga menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh peserta Muktamar agar menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut.
Ia meminta para muktamirin tidak gentar apabila ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden atau kekuasaan untuk memengaruhi pilihan.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu.
Menurutnya, siapa pun yang memenuhi persyaratan organisasi harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” katanya.
Pada akhirnya, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo memastikan seluruh instrumen pemerintahan tidak digunakan untuk mencampuri proses internal NU.
Ia menyerukan agar setiap dugaan intervensi, politik uang, maupun penggunaan fasilitas negara dihadapi melalui mekanisme yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum.
“Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkasnya. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : jawapos.com