RADAR BANYUWANGI - Sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi sekitar 1.000 mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Ribuan aparat tersebut disebar di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi berbagai dinamika selama aksi berlangsung. Pengamanan diperketat di kawasan Bundaran HI, Patung Kuda, hingga sejumlah ruas jalan utama ibu kota.
Dari total kekuatan pasukan gabungan itu, sebanyak 6.962 personel diterjunkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengawal jalannya penyampaian pendapat.
Aksi digelar oleh Aliansi Nasional Menggugat Kemerdekaan. Sejumlah elemen mahasiswa terlibat, di antaranya BEM UI, Universitas Pancasila, PNJ, Paramadina, Trilogi, Unpad, UNJ, Gunadarma, FMN, serta puluhan organisasi dan elemen masyarakat lainnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, pengamanan harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Dia juga memastikan personel yang bertugas tidak dibekali senjata api.
“Saya titip kepada seluruh personel, adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Reynold, Selasa (18/8), dikutip JawaPos.com.
Reynold meminta agar seluruh tindakan pengamanan dilakukan dalam satu komando resmi. Personel juga dilarang mengambil inisiatif pribadi yang berada di luar prosedur.
Dia mengingatkan, kawasan Bundaran HI merupakan salah satu zona aktivitas perekonomian warga. Karena itu, peserta aksi diminta tetap menjaga ketertiban.
“Jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi Undang-Undang ini,” imbaunya.
Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, personel Dit Lantas Polda Metro Jaya turut disiagakan di sekitar Bundaran HI dan Patung Kuda. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menjelaskan alasan aliansinya memilih Bundaran HI sebagai lokasi aksi. Menurut dia, lokasi tersebut dipilih karena mereka menilai lembaga legislatif tidak lagi menjalankan fungsinya secara optimal.
“Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi,” tegas Athof, Selasa (18/8).
Mengusung tagar #MerebutKemerdekaan, massa mempertanyakan makna perayaan kemerdekaan di tengah persoalan yang mereka soroti, mulai dari krisis kedaulatan, kondisi ekonomi, hingga keadilan hukum.
Athof menilai terdapat kontradiksi antara seremoni peringatan kemerdekaan dengan situasi kesejahteraan masyarakat yang mereka lihat saat ini.
“Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah saat ini belum sepenuhnya mewujudkan kedaulatan yang selama ini disampaikan dalam berbagai pidato resmi.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” lanjut Athof.
Narahubung BEM UI Ridho mengonfirmasi keterlibatan 15 BEM fakultas di lingkungan UI serta 25 organisasi aliansi dalam gerakan tersebut.
Dalam aksi itu, massa membawa delapan tuntutan utama. Pertama, menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri. Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati. Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Kelima, mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus mengembalikan otonomi daerah.
Ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Kedelapan, menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta membubarkan Yon TP.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : jawapos.com