RADAR BANYUWANGI — Rencana pembangunan jalan tol di Sumatera Barat belum masuk tahap penetapan lokasi. Hingga 17 Agustus 2026, pemerintah daerah belum menetapkan wilayah yang akan dilintasi jalan bebas hambatan tersebut, sementara trase atau rute tol juga belum diputuskan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan proyek tol masih terus berproses. Pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten dan kota kini memilih memperkuat sosialisasi serta menyerap aspirasi masyarakat sebelum menentukan langkah berikutnya.
Pemerintah mengambil pendekatan tersebut untuk mengantisipasi munculnya persoalan baru, terutama terkait lahan, permukiman, hingga keberadaan aset adat yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Minangkabau.
“Pembangunan jalan tol di Sumbar itu masih berproses. Belum ada penetapan lokasi yang akan dilewati maupun trase jalan tol,” kata Mahyeldi seusai menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 RI tingkat Sumbar di Istana Gubernur, Senin (17/8/2026).
Rumah Gadang Jadi Salah Satu Titik Sensitif
Penolakan terhadap rencana pembangunan tol memang muncul dari sejumlah pihak. Namun, Mahyeldi mengatakan pemerintah memahami alasan yang disampaikan masyarakat dan tidak ingin mengabaikannya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan jalur tol melewati rumah gadang kaum.
Bagi masyarakat Minangkabau, rumah gadang bukan sekadar bangunan tempat tinggal. Rumah tersebut berkaitan dengan identitas kaum, hubungan kekeluargaan, serta sejarah dan kebesaran leluhur.
“Penolakan itu di antaranya karena pembangunan jalan tol melewati rumah gadang kaum mereka. Bagi orang Minang, rumah gadang melambangkan kebesaran kaum, kekeluargaan dan kejayaan leluhur,” jelas Mahyeldi.
Karena itu, berbagai aspirasi yang muncul akan dikaji dan dibahas pemerintah untuk mencari jalan keluar. Tujuannya, pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun nilai adat yang melekat di wilayah terdampak.
Mahyeldi Minta Pemberitaan Tak Hanya Soal Penolakan
Mahyeldi juga menilai gambaran mengenai pembangunan tol di Sumbar tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi penolakan.
Menurut dia, masyarakat yang mendukung pembangunan jalan tol juga cukup banyak. Hanya saja, suara penolakan cenderung lebih mudah menjadi perhatian publik dan viral di media.
“Kami berharap, pemberitaan media itu berimbang dengan menyampaikan juga berita yang mendukung pembangunan jalan tol,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi di tengah proses sosialisasi yang masih berjalan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memahami rencana pembangunan sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan maupun usulan.
Dengan demikian, keputusan mengenai lokasi dan trase nantinya diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru ketika proyek memasuki tahapan berikutnya.
Tol Masih Menunggu Penlok dan Trase
Belum ditetapkannya penetapan lokasi berarti pemerintah belum mengunci wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Begitu pula dengan trase yang akan menjadi jalur utama proyek.
Artinya, berbagai pembahasan yang berkembang di tengah masyarakat saat ini belum dapat dianggap sebagai keputusan final mengenai jalur tol.
Pemerintah masih memiliki ruang untuk mengevaluasi masukan dari masyarakat sebelum menentukan lokasi dan trase. Proses tersebut menjadi penting mengingat pembangunan infrastruktur berskala besar berpotensi bersinggungan dengan lahan masyarakat, kawasan permukiman, serta aset budaya.
Kemerdekaan dan Tantangan Kesejahteraan
Selain membahas pembangunan infrastruktur, Mahyeldi dalam momentum HUT ke-81 RI juga menyinggung persoalan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, kemerdekaan yang telah berjalan selama 81 tahun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata sebagaimana cita-cita kemerdekaan.
Kondisi tersebut, kata dia, masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan melalui pembangunan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Berbagai kritik terhadap kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah juga masih mewarnai peringatan kemerdekaan tahun ini. Karena itu, semangat kemerdekaan dinilai harus diterjemahkan dalam tindakan nyata melalui pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Namun semangat kemerdekaan harus selalu dikobarkan dalam jiwa setiap anak bangsa, jadikan motivasi lewat tindakan nyata dalam mengisi pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Bagi Sumbar, pembangunan jalan tol menjadi salah satu bagian dari agenda konektivitas dan pembangunan infrastruktur. Namun, sebelum proyek bergerak lebih jauh, pemerintah masih harus menyelesaikan satu pekerjaan penting: menemukan titik temu antara kebutuhan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan perlindungan adat Minangkabau. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : disarikan dari berbagai sumber