RADAR BANYUWANGI– Kepadatan kendaraan yang berulang kali membelit jalur Banyuwangi utara saat kapal dari Lombok melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjungwangi mulai dicarikan jalan keluar. Sebuah dermaga milik swasta kini dibangun di sebelah utara Pelabuhan Tanjungwangi dan diproyeksikan menjadi jalur alternatif penyeberangan Banyuwangi–Lembar, Lombok.
Pelabuhan baru yang dibangun di atas area sekitar 4.000 meter persegi itu ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027. Kehadirannya diharapkan mengurangi konsentrasi kendaraan, terutama angkutan logistik, yang selama ini menumpuk di kawasan Tanjungwangi hingga Pelabuhan ASDP Ketapang.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi Captain Purgana mengatakan, pembangunan dermaga swasta tersebut menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur utara Banyuwangi.
Terutama ketika terdapat aktivitas bongkar muat kapal dari Gili Mas, Lombok, yang selama ini berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan di kawasan sekitar pelabuhan.
“Kehadiran pelabuhan baru ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan. Terutama ketika ada aktivitas bongkar muat kapal dari Gili Mas yang berdampak pada kepadatan kendaraan di jalur utara,” kata Purgana.
Nantinya, pelabuhan tersebut akan melayani rute penyeberangan dari Banyuwangi menuju Lembar, Lombok. Dengan hadirnya jalur alternatif, sebagian kendaraan menuju Pulau Lombok tidak lagi harus terkonsentrasi di kawasan Tanjungwangi maupun Ketapang.
Menurut Purgana, keberadaan pelabuhan baru itu berpotensi memberi dampak signifikan terhadap penguraian antrean kendaraan. Apalagi, rencananya ada dua kapal yang akan dioperasikan untuk melayani rute penyeberangan tersebut.
Dengan bertambahnya pilihan jalur laut, kendaraan logistik maupun penumpang memiliki alternatif baru untuk melakukan perjalanan dari Banyuwangi menuju Lombok.
“Saya rasa akan sangat berdampak pada penguraian antrean. Karena semakin banyak alternatif kendaraan logistik menuju Lombok,” tegasnya.
Dibangun Swasta, Di Atas Lahan Pribadi dan Kemenhub
Purgana menjelaskan, pelabuhan baru tersebut berstatus Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dikelola oleh pihak swasta. Aset pelabuhan berdiri di atas kombinasi lahan pribadi dan sebagian lahan milik Kementerian Perhubungan.
“Statusnya badan usaha pelabuhan swasta. Asetnya berdiri di atas tanah pribadi dan tanah milik Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur kepelabuhanan melalui keterlibatan swasta juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai penambahan kapasitas dermaga menjadi kebutuhan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah.
Menurut Ipuk, pemerintah daerah mendorong partisipasi sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur kepelabuhanan di Banyuwangi. Dengan tambahan dermaga, kapasitas layanan penyeberangan diharapkan semakin besar dan distribusi kendaraan tidak lagi bertumpu pada titik-titik tertentu.
“Pemkab mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi menambah dermaga. Tinggal masalah teknis untuk segera berjalan. Kita berharap itu bisa mengurai kepadatan di sekitar Tanjungwangi dan Ketapang,” kata Ipuk.
Selama ini, persoalan keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pelabuhan. Lahan yang berada dalam pengelolaan ASDP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemkab Banyuwangi memiliki keterbatasan untuk pengembangan infrastruktur tambahan.
Karena itu, kehadiran pelabuhan swasta dinilai menjadi salah satu opsi strategis untuk memperluas kapasitas layanan sekaligus menyediakan jalur alternatif bagi pergerakan kendaraan dan orang menuju Lombok.
“Lahannya milik ASDP. Lahan Pemprov dan Pemda terbatas. Saat ini kita perlu kehadiran pelabuhan swasta,” pungkasnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin