RADAR BANYUWANGI - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup secara permanen.
Penutupan dilakukan setelah dapur-dapur tersebut dinyatakan tidak memenuhi kelayakan sanitasi. Penilaian itu merujuk pada laporan dari dinas kesehatan di daerah yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam memastikan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat.
"Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah Se-Indonesia, Kamis (13/8), dikutip Antara.
Menurut dia, persoalan sanitasi tidak bisa dipandang sebagai aspek administratif semata. Kelayakan dapur berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi kelompok penting penerima manfaat MBG.
Selain 504 dapur yang sudah dihentikan secara permanen, masih terdapat sekitar 3.000 SPPG yang tengah menjalani pemeriksaan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah.
"Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu, apabila dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi," ungkapnya.
Proses pemeriksaan itu menjadi tahapan penting sebelum dapur dapat dinyatakan layak menjalankan pelayanan. BGN meminta verifikasi tetap dilakukan secara menyeluruh meski ada tuntutan percepatan pelaksanaan program.
Sudaryono menekankan, percepatan tidak boleh mengorbankan standar yang telah ditetapkan. Sebab, kesalahan dalam pengelolaan pangan dapat membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan penerima manfaat.
BGN juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terlibat dalam pengawasan serta penanganan persoalan keamanan pangan. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting karena pemeriksaan sanitasi dilakukan secara langsung di lapangan.
Dalam pelaksanaan MBG, BGN menegaskan kebijakan nol toleransi terhadap kasus keracunan. Prinsip tersebut menjadi penanda bahwa aspek keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap program.
Dengan masih adanya ribuan SPPG dalam tahap pemeriksaan, hasil verifikasi dinas kesehatan akan menjadi salah satu penentu keberlanjutan operasional dapur-dapur MBG tersebut. Dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan berisiko mendapat tindakan tegas serupa.
Langkah BGN ini sekaligus menunjukkan bahwa perluasan cakupan program MBG harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan. Semakin luas layanan diberikan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap makanan yang dibagikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan.
Bagi masyarakat, khususnya orang tua penerima manfaat, pengawasan ketat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan terhadap program prioritas nasional tersebut. Pemerintah pun dituntut memastikan target penyediaan makanan bergizi tidak mengesampingkan keselamatan penerima.
BGN menegaskan, tujuan utama program bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman dikonsumsi. Karena itu, standar sanitasi menjadi salah satu benteng utama dalam pelaksanaan MBG di seluruh daerah.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara