RADAR BANYUWANGI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti akurasi data penumpang di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Dalam monitoring dan evaluasi (monev), Rabu (12/8), KPK mendorong integrasi sistem manifes agar jumlah penumpang yang tercatat benar-benar sama dengan kondisi di lapangan hingga di atas kapal.
Tak hanya manifes, KPK juga mengevaluasi sejumlah sistem penting di lingkungan ASDP, mulai dari ticketing, pemeriksaan penumpang, manajemen kapal hingga pengadaan kapal. Pembenahan sistem tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan kewenangan.
Monev KPK di Pelabuhan ASDP Ketapang diwakili Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin serta Plt Direktur Anti Korupsi Badan Usaha Arend Arthur Duma.
Mereka memantau sejumlah titik layanan secara langsung. Mulai proses ticketing, pembelian tiket, pemeriksaan di pos, hingga proses penumpang naik ke kapal.
Manifes Harus Sama dengan Penumpang di Kapal
Aminudin mengatakan, terdapat tiga sistem yang menjadi perhatian utama KPK dalam monev di PT ASDP Indonesia Ferry. Ketiganya adalah pengadaan kapal, manajemen kapal, serta integrasi manifes penumpang.
Menurut dia, pembenahan sistem tersebut diperlukan agar pengelolaan ASDP semakin transparan, efisien, dan memiliki tata kelola yang kuat.
“Pembenahan sistem tersebut diperlukan agar ASDP memiliki tata kelola yang lebih kuat dan minim celah penyalahgunaan kewenangan,” kata Aminudin.
Untuk pengadaan kapal, KPK menyoroti mekanisme pembelian kapal baru, kapal bekas maupun skema leasing. Aturan internal harus dibuat secara jelas sehingga tidak memberikan ruang diskresi terlalu besar kepada manajemen.
Diskresi yang terlalu lebar, kata Aminudin, berpotensi menimbulkan moral hazard dan pada akhirnya membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Jangan sampai kemudian di situ terjadi diskresi yang terlalu lebar dari pihak manajemen. Ketika terjadi diskresi yang terlalu lebar, peluang terjadinya moral hazard yang nanti berujung ke tindak pidana korupsi bisa terjadi,” ujarnya.
Data Bus dan Travel Harus Terhubung
Selain pengadaan, KPK mendorong pembenahan ship management. Pengelolaan kapal diharapkan berlangsung secara berkesinambungan, mulai akuisisi, operasional, pemeliharaan hingga pengakhiran.
Sistem yang terintegrasi, menurut Aminudin, tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga dapat membuat operasional perusahaan lebih efisien dan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas.
Namun, persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah akurasi manifes penumpang.
Data manifes, kata Aminudin, harus presisi dan sesuai dengan jumlah penumpang yang benar-benar berada di lapangan maupun di atas kapal.
KPK mengapresiasi sejumlah perbaikan yang telah dilakukan ASDP. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah, terutama mengintegrasikan data dengan ekosistem transportasi yang terlibat dalam pelayanan penyeberangan.
Operator bus dan travel menjadi bagian penting dalam ekosistem tersebut.
“Yang kita bangun bukan cuma ASDP, tapi ekosistem yang terlibat di dalam pelabuhan ini, termasuk para operator otobus, kemudian travel dan seterusnya,” jelas Aminudin.
Dengan sistem yang terintegrasi, data penumpang bus dan travel diharapkan sudah tercatat sejak kendaraan berangkat dari operator. Ketika tiba di pelabuhan, ASDP tinggal menarik data tersebut untuk proses pemeriksaan.
Antrean Jadi Ancaman Saat Peak Season
Integrasi tersebut bukan sekadar soal administrasi. KPK menilai kecepatan pertukaran data akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran arus kendaraan, terutama ketika terjadi lonjakan penumpang pada peak season.
Pemeriksaan kendaraan yang membutuhkan waktu lebih dari dua hingga tiga menit berpotensi menimbulkan antrean panjang di kawasan pelabuhan.
“Ini semakin penting saat peak season. Proses pemeriksaan yang memakan waktu lebih dari dua hingga tiga menit per kendaraan berpotensi menimbulkan antrean panjang,” tegasnya.
Karena itu, KPK mendorong integrasi sistem Inaportnet dengan sistem ASDP. Pertukaran data diharapkan dapat berlangsung secara real time, sehingga manifes yang dimiliki ASDP benar-benar mencerminkan jumlah penumpang di kapal.
“Harapannya, data mengalir real time, sehingga akurasi manifest dengan jumlah sesungguhnya di lapangan, di kapal itu betul-betul sama,” tegas Aminudin.
ASDP Siapkan Evaluasi Sistem
Wakil Direktur ASDP Yossianis Marciano mengatakan, monitoring KPK dilakukan untuk memastikan berbagai perbaikan sistem yang telah diterapkan berjalan sesuai ketentuan.
“Ini yang kami lakukan monitoring mulai dari ticketing, pembelian, pemeriksaan di pos, sampai naik ke atas kapal,” kata Yossianis.
Berdasarkan pengecekan sementara, penerapan sistem dinilai telah berjalan. Meski demikian, ASDP masih akan melakukan evaluasi, termasuk kebutuhan personel keamanan maupun operasional di lapangan.
Salah satu perhatian utama adalah integrasi digitalisasi data antara operator bus dan travel dengan sistem manifes penumpang ASDP.
Menurut Yossianis, integrasi tersebut penting untuk mempercepat pemeriksaan sekaligus menjaga akurasi data penumpang sejak awal perjalanan.
ASDP akan berkoordinasi dengan asosiasi operator bus dan travel untuk mendorong terhubungnya sistem ticketing operator dengan manifes ASDP.
“Kita mulai bersinergi dengan operator bus, travel. Ini untuk mendukung kecepatan, kelancaran, dan terutama terkait sistem security, keamanan di pelabuhan,” ujarnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin