RADAR BANYUWANGI – Daftar penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Siak terus bergerak. Setiap bulan, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan evaluasi data penerima untuk memastikan bantuan pemerintah tetap diterima warga yang memenuhi syarat.
Pada penyaluran triwulan III, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat 7.341 keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan penerima bantuan sembako mencapai 10.428 KPM yang tersebar di 14 kecamatan.
Jumlah tersebut menurun dibandingkan dua triwulan sebelumnya.
Kepala Dinas Sosial PPA Siak Wan Idris mengatakan, evaluasi penerima bansos dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah di tingkat bawah. Dinas berkoordinasi dengan RT, RW, kepala desa, serta perangkat desa untuk memastikan perubahan kondisi penerima dapat diperbarui dalam data.
“Bantuan sosial dari Kemensos terus berjalan. Setiap bulan dilakukan evaluasi nama-nama penerima, sehingga penerima manfaat tepat sasaran,” kata Wan Idris.
Dua Jenis Bansos dari Kemensos
Menurut Wan Idris, bantuan dari Kementerian Sosial yang disalurkan di Siak antara lain PKH dan bantuan sembako.
Untuk PKH, bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat melalui Bank Mandiri.
“Untuk PKH, langsung ke rekening penerima manfaat, dari kementerian melalui Bank Mandiri,” terang Wan Idris.
Sementara bantuan sembako disalurkan secara terpadu melalui pemerintah desa. Mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan nama dan data penerima yang telah disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bantuan tidak salah sasaran sekaligus memperbarui data apabila terdapat perubahan kondisi penerima.
Jumlah Penerima PKH dan Sembako Menurun
Data penyaluran menunjukkan perubahan jumlah penerima dari triwulan ke triwulan.
Pada triwulan I, tercatat 10.442 penerima PKH dan 13.524 penerima sembako. Jumlah tersebut kemudian berubah pada triwulan II menjadi 10.213 penerima PKH dan 13.899 penerima sembako.
Memasuki triwulan III, jumlahnya turun menjadi 7.341 penerima PKH dan 10.428 penerima sembako.
Wan Idris membenarkan adanya penurunan jumlah penerima pada tahap ketiga.
“Artinya terjadi penurunan pada triwulan 3, baik penerima manfaat PKH maupun sembako,” jelasnya.
Namun, penyaluran triwulan III belum selesai seluruhnya. Sebagian penerima masih menunggu proses dan pemberitahuan lebih lanjut dari Kementerian Sosial.
“Triwulan 1 dan 2 sudah disalurkan. Untuk triwulan 3 dalam proses,” ungkap Wan Idris.
Data Penerima Terus Diverifikasi
Penurunan jumlah penerima tersebut, menurut Wan Idris, dapat dipengaruhi berbagai kondisi. Di antaranya penerima pindah domisili atau sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Ia juga menyinggung adanya indikasi persoalan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) dalam evaluasi penerima bansos.
“Saat ini terindikasi karena pinjol dan judol paling dominan tak mendapatkan lagi manfaat PKH,” sebut Wan Idris.
Namun, penetapan penerima bantuan tidak dilakukan sepihak oleh Dinas Sosial PPA Siak. Data penerima terhubung dengan sistem Kementerian Sosial dan pihak terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk mengubah keputusan penerima yang ditetapkan melalui proses tersebut.
“Kami hanya melakukan pendataan dan memastikan semua tersalurkan ke penerima manfaat,” kata Wan Idris.
Setelah Triwulan III, Data Kembali Diperbarui
Proses verifikasi dan penyaluran bansos di Kabupaten Siak akan terus berlangsung secara bertahap.
Setelah seluruh penyaluran triwulan III selesai, pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan untuk persiapan penyaluran triwulan IV.
Siklus tersebut dilakukan berulang untuk memastikan data penerima tetap sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Dengan evaluasi berkala dan koordinasi hingga tingkat desa, Dinas Sosial PPA Siak berupaya menjaga agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Bagi penerima bansos, perubahan data tersebut membuat informasi dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menjadi penting untuk dipantau, terutama menjelang penyaluran tahap berikutnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin