RADAR BANYUWANGI – Ribuan orang memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Minggu pagi (9/8). Mereka datang membawa satu isu utama: menyuarakan penolakan terhadap LGBTQ sekaligus mendesak pemerintah mengambil kebijakan yang mereka nilai dapat melindungi generasi muda.
Aksi bertajuk “Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT” tersebut digelar Aliansi Umat Peduli Generasi. Massa membawa beragam poster dan spanduk berisi penolakan terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
Humas Aliansi Umat Peduli Generasi Muhammad Rizky Nafis mengatakan pihaknya memandang isu LGBTQ sebagai persoalan yang berkaitan dengan nilai keluarga, norma agama, dan kehidupan sosial. Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan mereka menggelar aksi di ruang publik.
“Jangan sampai (LGBTQ) dibiarkan dan jangan sampai dinormalisasi. Tentu saja, tidak hanya pelarangan secara normatif, kami juga menginginkan hal ini diterapkan dalam semua sendi kehidupan,” ujar Rizky seusai aksi.
Menurut Rizky, Aliansi Umat Peduli Generasi merupakan wadah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun kelompok-kelompok yang memiliki perhatian terhadap generasi muda dan isu LGBTQ.
Klaim Diikuti Lebih dari 10 Ribu Peserta
Rizky menyebut jumlah peserta aksi mencapai lebih dari 10 ribu orang. Mereka, menurut dia, datang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Peserta berasal dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk sejumlah majelis taklim. Namun, Rizky menyebut aksi tersebut terbuka bagi masyarakat umum selama mengikuti tata tertib yang telah ditentukan panitia.
“Bisa jadi dari beberapa majelis taklim yang ada. Karena undangan kami secara luas dan umum, siapa saja masyarakat boleh ikut, asalkan mengikuti tata tertib yang kami tentukan,” katanya.
Dari kawasan Gedung Negara Grahadi, massa kemudian menyampaikan sejumlah aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara.
Enam Tuntutan Dibawa ke Ruang Publik
Aliansi Umat Peduli Generasi menyampaikan enam tuntutan dalam aksi tersebut.
Pertama, mereka menyatakan penolakan terhadap perilaku, kampanye, promosi, dan normalisasi LGBTQ di Jawa Timur yang menurut mereka bertentangan dengan nilai agama, moral, budaya, dan ketahanan keluarga.
Kedua, massa meminta pemerintah menjalankan kebijakan yang menurut mereka dapat mencegah penyebaran LGBTQ. Mereka juga mendorong adanya regulasi khusus di tingkat nasional maupun daerah.
Ketiga, mereka mendorong Kementerian Agama dan lembaga pendidikan memperkuat pendidikan mengenai pencegahan LGBTQ yang berbasis nilai agama, moral, dan karakter di sekolah, madrasah, maupun pesantren.
Keempat, massa meminta TNI mengintegrasikan materi yang mereka sebut sebagai edukasi mengenai LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter ke dalam program Pembinaan Teritorial dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Kelima, mereka mendesak Polri meningkatkan patroli siber terhadap konten yang menurut mereka mempromosikan LGBTQ. Mereka juga meminta pengawasan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang dinilai membawa agenda tersebut.
Keenam, mereka menyerukan konsolidasi di kalangan umat Islam, ulama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat edukasi serta sosialisasi mengenai nilai-nilai yang mereka yakini.
Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Bagi massa aksi, penyampaian tuntutan tidak berhenti pada demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat merespons aspirasi tersebut melalui kebijakan konkret.
Rizky mengatakan perhatian pemerintah terhadap isu tersebut diperlukan karena menyangkut pandangan kelompoknya mengenai masa depan generasi muda.
“Kami berharap aksi ini menjadi perhatian, khususnya bagi para pengambil kebijakan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terhadap tujuan-tujuan kami agar generasi dan masa depan kita terselamatkan,” pungkasnya.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk ekspresi kelompok masyarakat yang menolak LGBTQ dan meminta pemerintah mengambil langkah kebijakan sesuai tuntutan mereka. (*)
Catatan: Sejumlah tuntutan dan penilaian mengenai LGBTQ dalam aksi merupakan sikap atau pandangan pihak penyelenggara aksi, bukan fakta ilmiah yang telah terbukti. Klaim mengenai dasar hukum juga perlu merujuk pada regulasi yang benar dan terverifikasi sebelum dipublikasikan sebagai fakta.
Editor : Ali SodiqinSumber : jawapos.com