RADAR BANYUWANGI – Banyuwangi berpeluang melangkah ke panggung penilaian HAM nasional. Capaian pembangunan yang dinilai semakin inklusif membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memproyeksikan Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang mewakili Jawa Timur dalam penilaian HAM tahun depan.
Apresiasi itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah saat audiensi sekaligus sosialisasi program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis (6/8). Anis hadir bersama jajaran komisioner Komnas HAM untuk melihat langsung kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Anis mengaku terkesan dengan kesiapan Pemkab Banyuwangi dalam memaparkan data dan berbagai program pembangunan berbasis hak asasi manusia.
“Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Di hadapan jajaran Komnas HAM, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan arah pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan human-centered development, yakni pembangunan yang menempatkan kebutuhan dan hak masyarakat sebagai pijakan utama.
Sejumlah indikator pembangunan menjadi gambaran capaian tersebut. Angka kemiskinan Banyuwangi tercatat turun menjadi 6,13 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,17, usia harapan hidup 74,43 tahun, dan pertumbuhan ekonomi pada 2025 berada di angka 5,65 persen.
“Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” kata Ipuk.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fondasi
Pembangunan inklusif juga diarahkan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan dasar.
Di sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi memperluas layanan bagi anak berkebutuhan khusus melalui program Agage Pintar dan Lebur Seketi atau Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati.
Program tersebut dirancang agar anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan belajar yang setara dengan peserta didik lainnya.
Sementara di bidang kesehatan, pemkab mengembangkan sejumlah layanan preventif dan pendekatan jemput bola. Di antaranya Mal Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta layanan telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi atau Online Akses Solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi.
Layanan OASIS Wangi tersebut dikembangkan melalui kerja sama dengan NORA Health dari Amerika Serikat.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak,” tegas Ipuk.
Komitmen terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas.
Saat ini, enam dari 54 organisasi perangkat daerah telah mempekerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi kelompok rentan melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.
Dari Pangan hingga Penanganan Stunting
Pemenuhan hak dasar masyarakat juga menyentuh persoalan pangan dan kesehatan kelompok rentan.
Pemkab Banyuwangi menjalankan program Rantang Kasih yang menyasar lebih dari 3.000 lansia miskin. Sementara penanganan tengkes atau stunting dilakukan melalui program Banyuwangi Tanggap Stunting dengan melibatkan sekaligus memberdayakan pedagang sayur keliling.
Bagi Ipuk, pembangunan berbasis HAM tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegasnya.
Berpeluang Wakili Jawa Timur
Anis mengatakan, berbagai capaian tersebut menjadi alasan Komnas HAM memberikan perhatian khusus kepada Banyuwangi. Daerah berjuluk The Sunrise of Java itu akan menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan mengikuti penilaian nilai-nilai HAM dalam pembangunan daerah.
Penilaian HAM merupakan program nasional yang telah berjalan selama tiga tahun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program tersebut digunakan untuk mengukur kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pembangunan.
Banyuwangi, kata Anis, menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa yang diproyeksikan mengikuti penilaian tersebut. Banyuwangi juga berpeluang mewakili Jawa Timur bersama sejumlah daerah lain dari berbagai wilayah di Indonesia pada penilaian tahun depan.
“Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator HAM,” pungkas Anis. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin