RADARBANYUWANGI.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Faktor penentu utamanya adalah kepemimpinan kepala daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Indonesia tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi investasi strategis yang harus dimulai dari tingkat desa hingga puskesmas.
Menurut Benjamin, kepala daerah memiliki peran sebagai motor perubahan, bukan sekadar administrator pemerintahan. Mereka dituntut menjadikan sektor kesehatan sebagai bagian dari investasi pembangunan melalui penguatan puskesmas, revitalisasi posyandu, pemberdayaan kader kesehatan, kolaborasi lintas sektor, hingga penyusunan kebijakan berbasis data kesehatan masyarakat.
"Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat melalui kepemimpinan yang adaptif dan berbasis data," ujarnya, dikutip Antara.
Pemerintah juga terus memperluas akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Langkah tersebut diharapkan mampu memperpendek jarak layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
Di sisi pelayanan primer, transformasi melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga 24 Juli 2026, sebanyak sekitar 9.000 puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan ILP. Selain itu, lebih dari 7.500 puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki keleluasaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Benjamin juga mengapresiasi peran tenaga kesehatan di puskesmas sebagai ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, program tersebut telah dimanfaatkan lebih dari 66 juta masyarakat.
Menurutnya, CKG menjadi instrumen penting untuk mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan. Data hasil pemeriksaan kesehatan itu juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) tetap menjadi prioritas nasional. Upaya tersebut diperkuat melalui penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, hingga penguatan kader TB di tingkat desa.
Dalam kesempatan itu, Wamenkes turut menyoroti berbagai praktik baik yang dijalankan pemerintah daerah. Salah satunya Program Home Care Kabupaten Jember yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah pasien, terutama bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan pasien pascastroke yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Menurut Benjamin, pendekatan jemput bola tersebut menjadi contoh bagaimana inovasi daerah mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Indonesia saat ini juga memiliki modal sosial yang besar dengan lebih dari 156 ribu posyandu siklus hidup aktif serta sekitar 1,58 juta kader kesehatan. Ke depan, Kemenkes akan memperkuat kapasitas para kader melalui pelatihan yang lebih intensif agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
Benjamin menegaskan transformasi kesehatan merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilannya diukur dari semakin banyak masyarakat yang tetap sehat, penyakit lebih cepat terdeteksi, layanan semakin mudah diakses, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala daerah turut memaparkan inovasi pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota Bandung, misalnya, memanfaatkan data kependudukan dan hasil Cek Kesehatan Gratis sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, mulai dari penanganan kesehatan mental anak, obesitas, sanitasi lingkungan, hingga penguatan layanan berbasis siklus hidup melalui ILP.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkenalkan beragam inovasi pelayanan kesehatan yang telah dijalankan. Program tersebut meliputi Mall Orang Sehat, Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), layanan dokter spesialis ke desa, Poskesdes, Permata Hati, BTS (Bantuan Tanggap Stunting), layanan antar obat Kancang Karon, hingga layanan konsultasi kesehatan digital Oasis Wangi.
Wamenkes menilai keberagaman inovasi tersebut membuktikan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer tidak ditentukan oleh keseragaman program. Sebaliknya, keberhasilan bergantung pada kemampuan setiap kepala daerah menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di wilayahnya masing-masing.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara