RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan. Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran yang digelontorkan melalui APBN di Jawa Timur telah mencapai Rp2,84 triliun atau 90,45 persen dari total pagu sebesar Rp3,14 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur, Wahidin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kami melalui APBN mendukung program prioritas presiden termasuk Sekolah Rakyat yang realisasinya hingga akhir Juni sebesar Rp2,84 triliun," ujar Wahidin, Senin (27/7/2026), dikutip Antara.
Menurut dia, tingginya realisasi anggaran menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan melalui penyediaan sarana belajar yang lebih merata.
Selain memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat juga berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan. Hingga pertengahan tahun ini, pelaksanaan proyek tersebut mampu menyerap sekitar 91.417 tenaga kerja.
Proses pembangunan juga mendapat dukungan dari 1.731 personel TNI yang membantu kelancaran pekerjaan di berbagai lokasi pembangunan.
Pada 2026, terdapat 18 lokasi di Jawa Timur yang menjadi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Seluruh lokasi tersebut dibagi ke dalam empat paket pekerjaan.
Paket pertama mencakup lima lokasi, yakni Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, serta dua lokasi di Kabupaten Tuban.
Paket kedua meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun.
Sementara itu, paket ketiga menyasar Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.
Adapun paket keempat meliputi lima daerah, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara