RADAR BANYUWANGI – Rencana pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dan Dermaga LCM Ketapang mulai memasuki tahap perencanaan yang lebih matang. Proyek strategis untuk memperkuat konektivitas kawasan Pelabuhan Ketapang itu dipastikan akan melintasi sekitar 30 rumah warga sehingga membutuhkan pembebasan lahan dan relokasi sebelum konstruksi dimulai.
Jembatan tersebut disiapkan sebagai solusi untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan di kawasan pelabuhan, terutama saat terjadi lonjakan aktivitas penyeberangan Jawa–Bali. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mempercepat distribusi logistik nasional melalui Pelabuhan Ketapang.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memulai komunikasi dengan warga yang berpotensi terdampak proyek. Langkah tersebut dilakukan sejak awal agar proses perencanaan berjalan kondusif dan tidak memunculkan persoalan sosial di kemudian hari.
"Komunikasi dengan warga sudah kami lakukan dan saat ini masih berproses. Semoga tidak ada gejolak. Yang jelas, Pemkab akan memperhatikan masyarakat yang terdampak," ujarnya.
Menurut Ipuk, pemetaan terhadap permukiman yang berada di jalur rencana pembangunan juga telah dilakukan. Saat ini, proses relokasi masih menunggu kepastian lanjutan mengenai skema pembangunan yang sedang disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PT ASDP Indonesia Ferry.
Pemkab Banyuwangi, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk menyukseskan proyek tersebut, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul selama proses pembebasan lahan.
"Kami masih menunggu kepastian dari provinsi. Pemkab Banyuwangi akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan proyek ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terdampak," katanya.
Pembebasan Lahan Jadi Tahap Krusial
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menjelaskan, pembangunan jembatan penghubung Dermaga Bulusan menuju Dermaga LCM Ketapang saat ini masih berada pada tahap perencanaan yang disusun PT ASDP Indonesia Ferry.
Berdasarkan hasil perencanaan awal, terdapat sekitar 30 rumah warga yang berada di jalur proyek sehingga harus dibebaskan sebelum pekerjaan fisik dapat dimulai.
"Saat ini masih tahap perencanaan di ASDP. Ada sekitar 30 rumah warga yang harus dibebaskan sebelum pembangunan dilakukan," ujarnya.
Nyono menambahkan, proses pembebasan lahan membutuhkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena itu, koordinasi antara Pemprov Jawa Timur, Pemkab Banyuwangi, dan PT ASDP Indonesia Ferry masih akan terus dilakukan untuk menyepakati skema pelaksanaan proyek.
"Nanti harus ada pembicaraan dan diskusi lagi agar perencanaan ini mendapat persetujuan Ibu Bupati. Perencanaannya dari PT ASDP, sementara pembebasan lahannya kemungkinan melibatkan Pemkab Banyuwangi. Untuk pembangunan fisiknya, dimungkinkan dilakukan dengan pola sharing antara Pemprov Jawa Timur dan PT ASDP," tandasnya.
Dukung Kelancaran Penyeberangan Jawa–Bali
Jembatan penghubung Bulusan–LCM diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur pendukung kawasan Pelabuhan Ketapang yang memiliki peran vital sebagai pintu utama penyeberangan Jawa–Bali.
Dengan tersambungnya dua kawasan dermaga tersebut, distribusi kendaraan menuju dan dari pelabuhan diharapkan menjadi lebih efisien. Dampaknya tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas saat musim liburan maupun arus mudik, tetapi juga meningkatkan kelancaran distribusi logistik yang selama ini bergantung pada lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Proyek ini masih menunggu finalisasi perencanaan dan skema pembiayaan sebelum memasuki tahapan pembebasan lahan serta pembangunan fisik. Pemerintah memastikan proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin