RADAR BANYUWANGI – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyetujui percepatan pembangunan dan penambahan dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kebijakan itu disambut positif Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) karena dinilai menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas sandar yang selama ini menghambat operasional kapal di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Persetujuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kapasitas salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia. Selama ini, keterbatasan jumlah dermaga membuat banyak kapal harus mengantre untuk bersandar sehingga armada yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, kapasitas dermaga yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kapal yang siap beroperasi.
"Lebih dari 50 persen armada yang tersedia belum dapat dioperasikan secara maksimal karena kapasitas dermaga masih terbatas," ujarnya.
Menurut Khoiri, kondisi tersebut tidak hanya menurunkan produktivitas armada, tetapi juga meningkatkan biaya operasional operator kapal. Dampaknya turut dirasakan masyarakat dan pelaku usaha karena frekuensi pelayaran menjadi terbatas sehingga pelayanan penyeberangan belum optimal.
Ia menjelaskan, setiap penambahan satu pasang dermaga diperkirakan mampu menambah kapasitas operasional sekitar empat kapal. Karena itu, Gapasdap berharap pemerintah dapat merealisasikan pembangunan sedikitnya dua pasang dermaga baru di Pelabuhan Ketapang.
"Kalau ada dua pasang dermaga baru, setidaknya delapan kapal tambahan bisa dioperasikan. Dampaknya waktu tunggu kendaraan akan lebih singkat, antrean di pelabuhan berkurang, dan distribusi logistik Jawa-Bali menjadi lebih lancar," katanya.
Armada Besar dan Sedang Perlu Diatur Fleksibel
Selain pembangunan infrastruktur, Gapasdap juga mendorong pengaturan operasional armada yang lebih adaptif sesuai kebutuhan lalu lintas penyeberangan.
Khoiri menilai kapal berukuran sedang tetap menjadi tulang punggung pelayanan pada hari-hari normal. Sementara itu, kapal berkapasitas besar sebaiknya dioptimalkan saat terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan, seperti musim libur panjang, Natal dan Tahun Baru, serta arus mudik dan balik Lebaran.
Menurutnya, kombinasi pembangunan dermaga dengan kebijakan operasional yang fleksibel akan membuat investasi pemerintah dan operator kapal lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.
Jalur Logistik Nasional Butuh Kapasitas Lebih Besar
Lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk selama ini menjadi urat nadi konektivitas Jawa dan Bali. Jalur tersebut melayani mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik nasional yang setiap hari dipadati kendaraan barang maupun penumpang.
Saat musim libur panjang dan periode mudik Lebaran, kepadatan di Pelabuhan Ketapang kerap memicu antrean panjang kendaraan hingga berdampak pada kelancaran distribusi barang.
Karena itu, percepatan pembangunan dan penambahan dermaga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan sekaligus mempercepat arus penyeberangan.
"Dengan penambahan dermaga kami berharap mampu meningkatkan kelancaran arus kendaraan sekaligus memperbaiki kualitas layanan penyeberangan," pungkas Khoiri. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin