RADAR BANYUWANGI – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) sebagai lembaga baru yang bertugas mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dari jenjang sekolah hingga pemerintahan.
Lembaga ini diproyeksikan menjadi pusat pembinaan calon pemimpin Indonesia masa depan dengan menggabungkan pendidikan karakter, akademik, dan kepemimpinan dalam satu ekosistem.
Pembentukan URI diumumkan bersamaan dengan pelantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI/Kepala BPPK serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026.
Donny mengatakan, pembentukan URI merupakan wujud perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan generasi pemimpin yang memiliki karakter, kemampuan manajerial, dan wawasan kebangsaan.
"Bapak Presiden sangat concern terhadap sumber daya manusia, terutama untuk menciptakan pemimpin Indonesia di masa depan," ujar Donny usai pelantikan.
Integrasikan Sekolah Unggulan, Universitas hingga Lembaga Administrasi Negara
URI tidak akan berfungsi sebagai universitas dalam pengertian kampus konvensional. Sebaliknya, lembaga ini menjadi badan yang mengoordinasikan sejumlah institusi pendidikan strategis di bawah satu payung pengelolaan.
Donny menjelaskan, terdapat tiga institusi utama yang akan berada di bawah URI/BPPK, yakni:
-
Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang membawahi Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi.
-
Badan Pengelola Perguruan Tinggi, yang akan mengelola 10 Universitas Republik Indonesia yang direncanakan dibangun pemerintah.
-
Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang nantinya tidak hanya memberikan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berperan menyiapkan calon pegawai pemerintahan dan BUMN.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah ingin membangun jalur pendidikan yang berkesinambungan, mulai dari siswa SMA berprestasi, melanjutkan ke perguruan tinggi, hingga menjadi aparatur negara atau profesional di BUMN.
"Jadi akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian masuk ke perguruan tinggi, lalu masuk ke pemerintahan ataupun BUMN," jelas Donny.
Terinspirasi Model Pendidikan Elite di Prancis
Konsep URI disebut mengadopsi sistem yang telah diterapkan sejumlah negara, salah satunya Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, yang dikenal sebagai lembaga pencetak pejabat tinggi negara.
Menurut Donny, Indonesia ingin menghadirkan lembaga serupa yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, integritas, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial.
"Nanti kita akan mendidik, melatih karakter, pemikiran, serta managerial skill sehingga mereka siap menjadi pemimpin masa depan," katanya.
Selain kompetensi, URI juga akan memperkuat nilai nasionalisme agar para lulusannya mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan Indonesia.
"Harapannya mereka memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air sehingga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kepentingan bangsa," ujar Donny.
Sudah Jalankan Program Pemimpin Masa Depan
Meski baru dibentuk, URI telah menjalankan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD).
Saat ini, sebanyak 399 pegawai baru BUMN tengah mengikuti pelatihan dan pembinaan kepemimpinan di bawah program tersebut.
Program ini dirancang untuk membentuk SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga berintegritas dan berkarakter kuat dalam mengemban tugas negara.
Kantor Sementara di Jakarta, Kampus Akan Dibangun di Bogor
Untuk sementara, URI berkantor di Gedung BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan lokasi pembangunan kampus permanen di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat, pada lahan milik PTPN yang dinilai sudah tidak lagi produktif.
"Kawasan itu nantinya akan dialihfungsikan menjadi salah satu lokasi pembangunan Universitas Republik Indonesia," ungkap Donny.
Dibiayai APBN
Seluruh operasional serta pembangunan URI akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Donny memastikan pembiayaan lembaga baru tersebut sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dengan pembentukan URI/BPPK, pemerintahan Prabowo menargetkan lahirnya sistem pendidikan kepemimpinan yang lebih terintegrasi, mulai dari sekolah unggulan, perguruan tinggi, hingga pembinaan aparatur negara.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi dalam mencetak pemimpin Indonesia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : Antara