RADARBANYUWANGI.ID - Program distribusi buku yang selama dua tahun terakhir dijalankan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terancam berhenti pada 2026. Efisiensi anggaran membuat Perpusnas tidak lagi memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan program penguatan literasi yang selama ini menyasar desa, taman baca, puskesmas, hingga taman literasi.
Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz mengatakan penurunan anggaran yang cukup besar berdampak langsung terhadap berbagai program literasi. Salah satu yang paling terdampak adalah program distribusi buku ke berbagai daerah.
"Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu," ujar Aminudin dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi X DPR, Kamis (16/7/2026).
Menurut dia, program distribusi buku tidak dapat dilaksanakan pada 2026 karena keterbatasan anggaran.
"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," katanya.
Selama dua tahun terakhir, Perpusnas mendistribusikan sebanyak 1.000 buku pada setiap titik sasaran. Program tersebut menjangkau desa, taman baca masyarakat, puskesmas, hingga taman literasi sebagai upaya memperluas akses bacaan di berbagai wilayah.
Aminudin menyebut program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ribuan buku yang disalurkan dinilai dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung budaya membaca dan kegiatan literasi.
"Satu lokus 1.000 buku. Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," ujarnya.
Namun, kondisi anggaran pada 2026 membuat keberlanjutan program tersebut berada di ujung tanduk. Perpusnas menerima pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp721,6 miliar. Dari jumlah tersebut, Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp132 miliar sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan tersisa sekitar Rp589,5 miliar.
Aminudin menjelaskan nilai anggaran yang diblokir tersebut sebelumnya digunakan untuk mendukung program distribusi buku ke desa maupun perpustakaan daerah. Selain itu, sejumlah program lain juga berpotensi tertunda, termasuk renovasi gedung serta pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
"Nah, ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Perpusnas menyesuaikan target capaian literasi nasional dengan kondisi anggaran yang tersedia. Menurutnya, ukuran keberhasilan program tidak cukup dilihat dari aspek administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai indikator kinerja perlu difokuskan pada peningkatan minat baca, pemerataan akses terhadap pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi.
Hetifah juga mengingatkan agar target yang ditetapkan realistis dan selaras dengan kemampuan anggaran. Menurutnya, ukuran capaian tidak dapat dipaksakan mengikuti target RPJMN maupun RPJP sebelumnya apabila alokasi anggaran terus mengalami pengurangan.
Selain itu, Komisi X DPR meminta Perpusnas memperkuat kualitas perencanaan, pengawasan, dan penganggaran sehingga setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, serta tetap sejalan dengan target pembangunan nasional periode 2025–2029.
Komisi X juga mendorong Perpusnas memaksimalkan anggaran yang tersedia secara efektif, terutama untuk pelestarian dan digitalisasi naskah kuno, pengelolaan koleksi nasional, serta penguatan layanan literasi kepada masyarakat. Sinkronisasi strategi penganggaran dengan pemerintah daerah dinilai penting agar target peningkatan literasi nasional tetap dapat dicapai meski di tengah keterbatasan anggaran.
Editor : Lugas Rumpakaadi