RADAR BANYUWANGI – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono, mengaku baru mengetahui bahwa rute penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)–Lembar (Lombok) telah dihentikan dan dialihkan sepenuhnya ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Pengakuan itu disampaikan usai rapat koordinasi penanganan kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang digelar di Kantor ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, jajaran PT ASDP Indonesia Ferry, TNI-Polri, hingga perwakilan sopir angkutan logistik.
Nyono mengatakan, selama ini pihaknya menganggap rute Ketapang-Lembar masih beroperasi. Karena itu, ia mengaku terkejut saat mengetahui lintasan tersebut telah ditutup dan digantikan dengan rute Jangkar-Lembar.
"Ketapang-Lembar saya enggak tahu kalau itu dihentikan. Kami beranggapan bahwa Ketapang-Lembar itu masih aktif. Ternyata dihentikan, diganti Jangkar-Lembar," ujarnya kepada awak media seusai rapat.
Mayoritas Logistik Menuju Jalur Selatan
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sekitar 80 persen arus logistik dari dan menuju Pelabuhan Lembar ternyata bergerak ke wilayah selatan Jawa Timur, terutama Banyuwangi dan Jember.
Menurut Nyono, kondisi tersebut membuat pengalihan seluruh layanan ke Pelabuhan Jangkar justru menambah beban operasional para sopir truk. Mereka harus memutar ke arah Situbondo sebelum kembali menuju jalur selatan.
"Mereka (sopir) enggak mau ke arah Situbondo, karena terlalu jauh daratnya. Lebih dekat ke arah Banyuwangi langsung ke arah selatan, tembus Jember," katanya.
Sebaliknya, Pelabuhan Jangkar dinilai lebih sesuai melayani kendaraan logistik yang memiliki tujuan ke wilayah utara Jawa Timur, seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, hingga Surabaya.
Jangkar Bukan Pengganti Ketapang-Lembar
Nyono menegaskan, sejak awal pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Jangkar tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan lintasan Ketapang-Lembar.
Fungsi utama pelabuhan tersebut, kata dia, adalah sebagai pelabuhan pendukung ketika terjadi lonjakan kendaraan atau kepadatan di Pelabuhan Ketapang.
"Memang Jangkar fungsinya tidak menggantikan Ketapang-Lembar. Hanya untuk men-support, membantu ketika Ketapang-Lembar ini penuh," tegasnya.
Selain mendukung layanan penyeberangan ke Lombok, Pelabuhan Jangkar juga diproyeksikan memperkuat konektivitas menuju wilayah kepulauan di Madura melalui rute Jangkar–Kangean, Jangkar–Raas, Jangkar–Sapudi, hingga Jangkar–Kalianget.
Keputusan Pemerintah Pusat
Nyono juga meluruskan bahwa penghentian lintasan Ketapang-Lembar bukan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov Jatim tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
"Itu kan keputusan pusat. Keputusan pusat, bukan Pemprov. Enggak ada kaitannya sama Pemprov," ujarnya.
Apabila pemerintah nantinya memutuskan mengaktifkan kembali rute Ketapang-Lembar, maka Rencana Pola Trayek (RPT) penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Gili Mas akan dihentikan.
Nyono menjelaskan, RPT tersebut sejak awal hanya bersifat sementara sebagai uji pasar dengan masa berlaku maksimal enam bulan.
"Harusnya begitu. Dan Jangkar-Lembar hanya untuk men-support kepadatan di Ketapang-Lembar," tandasnya.
Pernyataan Nyono menguatkan usulan sejumlah pemangku kepentingan yang sebelumnya meminta pemerintah mengaktifkan kembali lintasan Ketapang-Lembar. Jalur tersebut dinilai lebih efisien bagi distribusi logistik ke wilayah selatan Jawa Timur sekaligus dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang. (*)
Editor : Ali Sodiqin