RADAR BANYUWANGI – Kemacetan berkepanjangan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk akhirnya mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono memimpin pertemuan maraton selama lima jam bersama pemerintah pusat, operator penyeberangan, dan organisasi transportasi di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (11/7).
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari peningkatan kapasitas dermaga hingga percepatan pembangunan infrastruktur baru untuk mengurai antrean kendaraan logistik dan penumpang.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang dihadiri perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Jawa Timur, PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP Tanjungwangi, DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), DPP Organda, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Bali.
Selama pertemuan, berbagai persoalan yang selama ini membebani pengguna jasa penyeberangan dibahas secara terbuka. Mulai dari antrean kapal, keterbatasan dermaga, kemacetan kendaraan logistik, hingga penurunan jumlah penumpang bus akibat lamanya waktu tunggu di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk.
Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, kendaraan logistik saat ini membutuhkan waktu antara tiga hingga lima jam hanya untuk bisa menyeberang menuju Bali maupun Lombok. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya operasional dan produktivitas perusahaan angkutan.
"Kalau berhitung secara ekonomi tentunya cukup banyak. Satu kendaraan sehari bisa menghasilkan keuntungan satu juta, tapi karena kemacetan jadi terpotong-potong. Ya hanya sisa berapa. Sopir juga harus menanggung biaya operasional tambahan," katanya.
Menurut Gemilang, salah satu solusi yang perlu segera dioptimalkan adalah sistem digitalisasi tiket penyeberangan agar lebih terintegrasi dengan data kendaraan dan jadwal keberangkatan.
"Proses digitalisasi tiket juga harus dioptimalisasi. Karena seharusnya sudah ada database kita termasuk jadwal, tapi sering kali justru menghambat," ujarnya.
Dampak kemacetan juga dirasakan perusahaan otobus. Ketua DPD Organda Jawa Timur Firmansyah Mustafa mengungkapkan okupansi bus menuju Bali turun drastis selama musim liburan.
Ia menyebut jumlah armada yang biasanya beroperasi empat hingga lima unit per hari kini tinggal satu unit karena banyak calon penumpang memilih moda transportasi lain yang dinilai lebih pasti.
"Turun sampai 40 persen. Di tempat saya, biasanya sehari ada empat sampai lima bus yang jalan ke Bali, liburan kali ini hanya satu. Penumpang beralasan tidak mau macet," tegasnya.
Menurut Firman, kondisi tersebut membuat sejumlah operator bus yang telah berinvestasi menghadirkan layanan sleeper bus dan double decker kehilangan pasar karena perjalanan tidak lagi sesuai jadwal.
Sebagai solusi jangka pendek, peserta rapat sepakat mendorong peningkatan kapasitas dermaga di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Dermaga yang saat ini melayani kapal berbobot sekitar 30 ton akan ditingkatkan agar mampu melayani kapal berkapasitas di atas 50 ton sehingga proses bongkar muat kendaraan menjadi lebih cepat.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menilai persoalan di lintasan Ketapang–Gilimanuk maupun Tanjungwangi–Gili Mas sudah masuk kategori extraordinary problem karena bukan hanya kendaraan yang mengantre, tetapi juga kapal yang harus menunggu giliran bersandar akibat keterbatasan dermaga.
"Kita kekurangan infrastruktur dermaga, dan ini tanggung jawab pemerintah yang harus dicukupi," ujarnya.
Khoiri mengatakan Gapasdap juga siap berinvestasi membangun tambahan dermaga, termasuk meningkatkan kapasitas Dermaga LCM yang saat ini hanya mampu melayani tiga kapal menjadi empat kapal.
"Dengan 56 kapal yang ada seharusnya ada 14 pasang dermaga. Baik di Ketapang maupun Gilimanuk, paling tidak setahun tumbuh dua dermaga sehingga tidak ada lagi antrean panjang setiap hari raya dan Nataru," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pengembangan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk harus dipercepat untuk mengimbangi pertumbuhan arus logistik, pariwisata, serta mobilitas masyarakat menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
"Karena itu diperlukan percepatan pembangunan dan pengembangan prasarana dermaga agar mampu mengimbangi kapasitas armada yang sudah tersedia," ujarnya.
Selain pembangunan dermaga baru, Bambang juga mendorong revitalisasi dermaga ponton menjadi Moveable Bridge (MB) serta peningkatan kapasitas Dermaga MB I, MB II, dan MB III agar dapat melayani kapal berbobot minimal 50 ton.
Ia juga mengusulkan pembangunan satu dermaga baru di kawasan Plengsengan, Ketapang, serta penambahan dermaga di sisi Gilimanuk agar kapasitas kedua pelabuhan menjadi seimbang.
"Seluruh pengembangan infrastruktur tersebut perlu dipercepat agar sudah bisa dimanfaatkan menghadapi puncak arus mudik Lebaran mendatang. Bahkan jika memungkinkan, peningkatan kapasitas pelabuhan sudah mulai dapat digunakan saat angkutan Natal dan Tahun Baru," tandasnya. (fre/sgt)
Editor : Ali Sodiqin