RADARBANYUWANGI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Jawa Tengah belum berjalan optimal. Sebanyak lima dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun sejak 8 Desember 2025 hingga kini masih belum beroperasi. Akibatnya, 2.514 calon penerima manfaat belum dapat menikmati program tersebut.
Lima dapur SPPG itu tersebar di dua kabupaten, yakni Jepara dan Demak. Padahal seluruh bangunan telah melalui tahapan administrasi, mulai dari appraisal, inspeksi, hingga penerbitan dokumen yang dipersyaratkan.
Di Kabupaten Jepara terdapat tiga dapur SPPG, masing-masing berada di Desa Parang dengan 326 penerima manfaat, Desa Nyamuk sebanyak 166 penerima manfaat, serta Desa Kemujan yang akan melayani 1.041 penerima manfaat.
Sementara di Kabupaten Demak terdapat dua dapur, yakni di Desa Tambak Gojoyo dengan 449 penerima manfaat dan Desa Tambak Seklenting yang disiapkan melayani 532 penerima manfaat.
Investor SPPG wilayah 3T Jawa Tengah, Rendra Bayu, mengatakan seluruh pembangunan sebenarnya telah selesai sesuai target. Bahkan seluruh proses administrasi juga telah dipenuhi.
Menurutnya, belum beroperasinya lima dapur tersebut disebabkan pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang hingga kini belum terealisasi.
"Jawa Tengah itu punya lima SPPG di daerah 3T, kebetulan berada di wilayah kepulauan. Sebenarnya sudah tepat sasaran, tetapi belum terealisasi. BGN bilang masih menunggu moratorium," kata Rendra saat ditemui di Jalan MT Haryono, Semarang, Selasa (30/6).
Padahal, saat penandatanganan kontrak pada November 2025, operasional dapur dijanjikan dimulai pada Januari 2026. Namun hingga akhir Juni 2026, fasilitas tersebut masih belum digunakan.
Rendra mengaku khawatir bangunan yang telah berdiri selama tujuh bulan itu justru menjadi mangkrak apabila kepastian operasional terus tertunda.
"Yang saya khawatirkan itu mangkrak. Yang realisasinya direncanakan sejak Desember, sampai sekarang belum juga beroperasi," ujarnya.
Investasi Miliaran Rupiah Belum Kembali
Nilai investasi yang telah digelontorkan untuk membangun lima dapur tersebut mencapai miliaran rupiah.
Rinciannya meliputi:
-
Desa Tambak Seklenting: Rp1,2 miliar
-
Desa Tambak Gojoyo: Rp1,4 miliar
-
Desa Kemujan: Rp1,7 miliar
-
Desa Parang: Rp1,9 miliar
-
Desa Nyamuk: Rp2,2 miliar
Meski seluruh pembangunan diselesaikan dalam waktu sekitar 35 hari sesuai petunjuk teknis BGN, pembayaran kepada investor belum diterima secara penuh.
Menurut Rendra, baru sebagian proyek yang memperoleh pembayaran sebesar 60 persen, sedangkan pembangunan pada klaster berikutnya belum menerima pembayaran sama sekali.
"Kita diberikan pembayaran 60 persen. Jadi kluster pertama sudah terbayar 60 persen, sedangkan batch kedua dan batch ketiga belum dibayar sama sekali oleh BGN," jelasnya.
Biaya Operasional Terus Berjalan
Selama menunggu kepastian operasional, investor tetap harus mengeluarkan biaya rutin untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap siap digunakan.
Pengeluaran tersebut meliputi pembayaran listrik, air, hingga gaji petugas kebersihan yang setiap hari merawat fasilitas.
"Kalau bayar listrik, air dan sebagainya satu SPPG sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta. Belum gaji orang yang bersih-bersih," katanya.
Selain investor, puluhan relawan yang telah direkrut untuk mendukung operasional dapur juga masih menunggu kepastian pelaksanaan program MBG.
Menurut Rendra, kekhawatiran utamanya bukan hanya soal investasi yang belum kembali, tetapi juga tertundanya manfaat program bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang menjadi sasaran utama.
"Saya ingin dapur ini segera beroperasi. Yang paling penting adalah dampaknya bagi masyarakat yang berhak menerima program MBG," tegasnya.
Hingga kini, ribuan calon penerima manfaat di lima wilayah 3T Jawa Tengah masih harus menunggu kepastian dimulainya operasional dapur SPPG agar program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin