RADARBANYUWANGI.ID – Nama Prof. Dr. (HC). Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri tidak bisa dipisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Putri sulung Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, itu mencatat sejarah sebagai wakil presiden perempuan pertama sekaligus presiden perempuan pertama dan hingga kini satu-satunya yang pernah memimpin Republik Indonesia.
Perjalanan politik Megawati bukanlah kisah yang instan. Ia tumbuh di tengah dinamika politik nasional, menghadapi tekanan pada masa Orde Baru, hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh sentral Reformasi 1998. Dari aktivis mahasiswa, anggota DPR, ketua umum partai politik, wakil presiden, hingga presiden, kiprahnya menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Lahir dari Keluarga Proklamator
Megawati lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947, sebagai putri pasangan Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan Fatmawati, penjahit Sang Saka Merah Putih.
Lingkungan keluarga yang lekat dengan perjuangan bangsa membentuk karakter Megawati sejak kecil. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Setelah perubahan politik pada pertengahan 1960-an, keluarga Soekarno menghadapi tekanan yang turut memengaruhi kehidupan pribadi maupun pendidikan Megawati.
Ia sempat menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dan kemudian melanjutkan studi Psikologi di Universitas Indonesia. Namun, kedua pendidikan tersebut tidak diselesaikannya karena situasi politik yang melanda keluarganya pada masa Orde Baru.
Awal Kiprah Politik
Saat menjadi mahasiswa, Megawati aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Pengalaman berorganisasi tersebut menjadi pintu masuk menuju dunia politik nasional.
Karier politiknya dimulai secara formal pada 1987 ketika bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada Pemilu 1987, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI.
Popularitas Megawati terus meningkat hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Umum PDI pada Kongres 1993.
Tragedi 27 Juli dan Lahirnya PDI Perjuangan
Nama Megawati semakin dikenal luas setelah terjadi Peristiwa 27 Juli 1996, ketika kantor pusat PDI diserbu oleh kelompok yang memicu konflik politik nasional.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Dukungan masyarakat terhadap Megawati terus menguat hingga akhirnya melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada 1998.
Bersama sejumlah tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, dan tokoh reformasi lainnya, Megawati menjadi bagian penting dari gerakan yang mengantarkan Indonesia memasuki era Reformasi.
Dari Wakil Presiden Menjadi Presiden
PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang Pemilu 1999 dengan raihan sekitar 33,74 persen suara. Meski demikian, Megawati tidak terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR.
Ia kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8 setelah memperoleh 396 suara, mengungguli Hamzah Haz yang meraih 284 suara.
Dua tahun kemudian, melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5, menggantikan Abdurrahman Wahid.
Pelantikan tersebut sekaligus mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan.
Kebijakan yang Menjadi Tonggak Reformasi
Selama memimpin Indonesia pada periode 2001–2004, pemerintahan Megawati melahirkan sejumlah kebijakan yang hingga kini masih menjadi fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah penyelesaian Amandemen Ketiga dan Keempat UUD 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA), serta penyusunan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.
Pada masa pemerintahannya juga disusun Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian menjadi dasar lahirnya BPJS, revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai otonomi daerah, hingga penghentian program kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF).
Selain itu, era kepemimpinan Megawati juga ditandai dengan dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu dan terselenggaranya pemilihan presiden secara langsung pertama pada 2004.
Kondisi Ekonomi Membaik
Di bidang ekonomi, pemerintahan Megawati mencatat sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan dibanding awal masa jabatannya.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat dari sekitar Rp9.800 pada 2001 menjadi sekitar Rp9.100 pada 2004.
Inflasi juga menurun dari sekitar 13,1 persen menjadi 6,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 5 persen.
Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat dari sekitar 459 poin pada 2001 menjadi sekitar 852 poin pada 2004.
Dalam periode yang sama, angka kemiskinan juga mengalami penurunan berdasarkan data pemerintah saat itu.
Tetap Berpengaruh dalam Politik Nasional
Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Megawati tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Indonesia.
Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, ia terus memainkan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan partai, melakukan kaderisasi politik, serta memberikan pandangan mengenai berbagai isu kebangsaan.
Lebih dari dua dekade setelah meninggalkan Istana Negara, sosok Megawati masih menjadi figur yang kerap diperhitungkan dalam dinamika politik nasional. Kiprahnya sebagai presiden perempuan pertama sekaligus salah satu tokoh utama Reformasi menjadikan namanya tercatat sebagai bagian penting dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin