RADARBANYUWANGI.ID – Kemacetan panjang yang kembali melumpuhkan arus kendaraan menuju Pelabuhan ASDP Ketapang memunculkan beragam spekulasi di masyarakat. Namun, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menegaskan penyebab utama antrean bukanlah minimnya jumlah kapal, melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak lagi mampu menampung lonjakan lalu lintas kendaraan.
Lonjakan kendaraan selama musim libur sekolah hanya menjadi pemicu. Persoalan mendasarnya, menurut operator kapal, adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan arus logistik dan mobilitas masyarakat dengan kapasitas dermaga yang tersedia di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, menjelaskan saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang telah mengantongi izin beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Namun, fasilitas dermaga yang tersedia hanya mampu melayani sekitar 28 kapal secara efektif setiap hari.
Akibat keterbatasan tersebut, hampir separuh armada hanya berstatus sebagai kapal cadangan dan harus menunggu giliran untuk beroperasi.
"Kemacetan ini bukan karena kapal kurang, tetapi karena kapasitas pelabuhan yang sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan lalu lintas kendaraan," tegas Khoiri.
Menurutnya, selama ini publik kerap menganggap antrean kendaraan disebabkan minimnya armada penyeberangan. Padahal, operator kapal justru memiliki armada yang cukup, tetapi ruang sandar dan fasilitas pelabuhan menjadi bottleneck yang membatasi produktivitas pelayanan.
Infrastruktur Tidak Lagi Mampu Menampung Lonjakan Kendaraan
Khoiri menilai kapasitas Pelabuhan Ketapang saat ini sudah tertinggal dibanding pertumbuhan kendaraan logistik maupun mobilitas masyarakat yang terus meningkat setiap tahun.
Situasi tersebut semakin berat ketika memasuki periode libur sekolah yang identik dengan meningkatnya arus wisatawan menuju Pulau Bali.
Selain tingginya volume kendaraan, sejumlah faktor lain ikut memperparah antrean panjang di kawasan pelabuhan.
Di antaranya terbatasnya kapasitas dermaga untuk melayani kendaraan logistik bertonase besar, kondisi arus laut yang cenderung kuat selama Juni hingga Juli, minimnya area buffer zone, hingga kepadatan akses jalan menuju pelabuhan.
Kemacetan juga dipengaruhi bercampurnya antrean kendaraan tujuan Bali dengan kendaraan logistik yang menuju Lombok melalui Pelabuhan Tanjungwangi. Saat ini lintasan tersebut hanya dilayani dua kapal, berkurang dari sebelumnya empat kapal.
Operator Optimalkan Armada, Keselamatan Tetap Prioritas
Di tengah keterbatasan fasilitas, operator kapal tetap berupaya menjaga kelancaran pelayanan dengan mengoptimalkan produktivitas armada.
Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat proses bongkar muat kapal, mengatur pola operasi armada secara lebih efisien, serta memastikan seluruh pelayanan tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.
Menurut Khoiri, penambahan kapal tanpa diikuti peningkatan kapasitas pelabuhan tidak akan menyelesaikan persoalan kemacetan yang terus berulang.
Gapasdap Desak Pemerintah Percepat Pengembangan Pelabuhan
Melihat kondisi tersebut, Gapasdap kembali mendesak pemerintah pusat bersama seluruh pemangku kepentingan segera mempercepat pengembangan lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Beberapa usulan yang telah lama diajukan antara lain pembangunan dermaga baru, perluasan kapasitas pelabuhan, optimalisasi Dermaga Bulusan, penambahan area buffer zone, hingga pengembangan akses jalan menuju kawasan pelabuhan.
Menurut Khoiri, lintasan Ketapang-Gilimanuk memiliki peran strategis sebagai jalur utama distribusi logistik nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali, Nusa Tenggara, hingga kawasan Indonesia Timur.
Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur penyeberangan dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak agar mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, dan distribusi logistik nasional.
"Kemacetan yang terjadi saat ini menjadi sinyal bahwa kapasitas infrastruktur penyeberangan nasional harus segera ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan logistik Indonesia," pungkas Khoiri.
Dengan volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, pengembangan Pelabuhan Ketapang dinilai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia itu mampu melayani arus orang dan barang secara lebih cepat, aman, dan efisien. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin