RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah memastikan pembangunan jalur kereta logistik sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek strategis tersebut akan ditawarkan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN guna mempercepat pengembangan konektivitas sekaligus memperkuat distribusi logistik nasional.
Kehadiran jalur kereta api Kalimantan dinilai penting karena dapat meningkatkan efisiensi angkutan barang, mempercepat distribusi komoditas, serta membuka konektivitas antarwilayah yang selama ini belum didukung jaringan perkeretaapian. Infrastruktur tersebut juga diproyeksikan menopang aktivitas industri, pertambangan, hingga perkebunan yang menjadi kekuatan ekonomi Pulau Kalimantan.
Investor Jadi Andalan Pendanaan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah memilih skema investasi swasta karena pembangunan jaringan kereta api membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, proyek kereta logistik Kalimantan tidak akan dibiayai melalui APBN.
"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6/2026), dikutip Antara.
Menurut dia, pemerintah juga membuka peluang bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk ikut berinvestasi apabila perusahaan menilai proyek tersebut memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.
Belajar dari Keberhasilan Sumatera Selatan
Dudy mencontohkan keberhasilan bisnis angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola PT KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO).
Menurutnya, angkutan logistik tersebut menjadi salah satu penyumbang pendapatan penting bagi PT KAI. Pendapatan dari sektor logistik kemudian menopang kinerja perusahaan sekaligus membantu menjaga keberlangsungan layanan kereta api di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa.
Ia menjelaskan mekanisme tersebut mencerminkan prinsip subsidi silang antarlini usaha. Dengan demikian, lini bisnis yang menghasilkan keuntungan dapat mendukung operasional layanan lain sehingga tetap berjalan secara efisien dan berkelanjutan.
Prabowo Minta Proyek Dipercepat
Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pembangunan kereta logistik Kalimantan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur nasional.
Menurutnya, Presiden mendorong agar proyek tersebut segera direalisasikan. Namun, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor karena pembangunan jaringan kereta api memerlukan investasi besar serta perencanaan bisnis yang matang.
"Bangun kereta kan enggak murah itu," ujarnya.
Kalimantan Belum Memiliki Jaringan Kereta Api
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah masih mematangkan rencana pembangunan jalur kereta api Kalimantan sepanjang sekitar 2.772 kilometer.
Pemerintah juga akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menghimpun masukan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas). Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jaringan kereta api benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah Kalimantan.
Agus menilai pembangunan jalur kereta api Kalimantan menjadi kebutuhan mendesak karena hingga kini pulau tersebut belum memiliki jaringan kereta api. Padahal, Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama sektor mineral, yang membutuhkan dukungan transportasi logistik yang efisien.
Apabila terealisasi, jaringan kereta logistik Kalimantan diperkirakan mampu menurunkan biaya distribusi barang, mempercepat pengiriman komoditas menuju kawasan industri maupun pelabuhan, serta meningkatkan daya saing ekonomi antardaerah. Kehadiran jalur kereta api juga diharapkan membuka konektivitas baru antarprovinsi dan menjadi fondasi pengembangan sistem logistik nasional yang lebih efisien.
Fakta Penting
- Panjang jalur yang direncanakan mencapai 2.772 kilometer.
- Pendanaan menggunakan skema investasi swasta atau non-APBN.
- PT KAI dipersilakan berinvestasi apabila proyek dinilai layak secara bisnis.
- Pemerintah menyiapkan komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
- Proyek ditargetkan memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam Kalimantan.