RADARBANYUWANGI.ID – Kemacetan panjang yang mengular di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kembali menjadi perhatian. Di tengah antrean kendaraan yang mencapai berjam-jam, DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menegaskan persoalan utama bukan terletak pada jumlah kapal yang beroperasi, melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak lagi mampu mengimbangi lonjakan arus kendaraan.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang mengantongi izin operasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Namun, keterbatasan dermaga membuat hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi secara efektif setiap hari. Sementara kapal lainnya harus menunggu giliran sebagai armada cadangan.
Menurut Khoiri, kondisi tersebut menjadi penyebab utama pelayanan penyeberangan belum mampu mengakomodasi pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, baik kendaraan pribadi, angkutan logistik, maupun mobilitas masyarakat menuju Bali dan kawasan Indonesia Timur.
"Kemacetan ini bukan karena kapal kurang, tetapi karena kapasitas pelabuhan yang sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan lalu lintas kendaraan," tegasnya.
Ia menjelaskan, lonjakan kendaraan selama masa libur sekolah semakin memperberat beban pelabuhan. Sementara itu, kapasitas dermaga yang terbatas membuat proses pelayanan kendaraan, terutama truk logistik bertonase besar, tidak dapat berlangsung secara optimal.
Tak hanya itu, antrean juga dipengaruhi sejumlah faktor lain. Mulai dari kondisi arus laut yang relatif kuat pada periode Juni hingga Juli, keterbatasan area buffer zone, hingga akses jalan menuju pelabuhan yang semakin padat.
Situasi diperumit dengan bercampurnya antrean kendaraan menuju Bali dengan kendaraan logistik tujuan Lombok melalui Pelabuhan Tanjungwangi. Saat ini lintasan tersebut hanya dilayani dua kapal, berkurang dari sebelumnya empat kapal, sehingga distribusi kendaraan menjadi kurang maksimal.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, operator kapal tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan. Berbagai langkah dilakukan, seperti meningkatkan produktivitas armada, mempercepat proses bongkar muat, serta memastikan seluruh operasional tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran.
Gapasdap pun kembali mendesak pemerintah pusat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk segera mempercepat pengembangan infrastruktur lintas Ketapang-Gilimanuk.
Sejumlah usulan yang telah lama disampaikan antara lain pembangunan dermaga baru, perluasan kapasitas pelabuhan, optimalisasi Dermaga Bulusan, penambahan area buffer zone, hingga pembangunan akses jalan baru menuju pelabuhan.
Menurut Khoiri, lintasan Ketapang-Gilimanuk memiliki peran strategis sebagai jalur utama distribusi logistik nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur. Karena itu, peningkatan kapasitas pelabuhan dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak.
"Kemacetan yang terjadi saat ini menjadi sinyal bahwa kapasitas infrastruktur penyeberangan nasional harus segera ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan logistik Indonesia," pungkasnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin